728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 10 Januari 2014

KPU dan Parpol Dilaporkan ke Bawaslu

Geram dengan kualitas laporan penerimaan sumbangan dana kampanye oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum, pemantau pemilu memilih melaporkan parpol dan KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Mereka menganggap, laporan yang telah dipublikasikan KPU tak sesuai dengan aturan yang ada.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), akhirnya Selasa (7/1), mendatangi Bawaslu di Jakarta. Mereka sudah membawa data terkait berbagai kejanggalan dan ketidaklengkapan laporan yang dibuat parpol.

Namun demikian, tak ada satu pun anggota Bawaslu yang menerima mereka. Mereka hanya diterima oleh petugas sekretariat. “Terlalu ribet laporan ke Bawaslu, juga lama sekali pemberkasannya. Lembaga pemantau seperti kita saja susah melaporkan, bagaimana dengan masyarakat biasa?” kata Koordinator Nasional JPPR, M Afifudin.

Dalam laporannya, JPPR mengungkapkan, dalam laporan penerimaan sumbangan parpol, identitas penyumbang tak dicantumkan secara jelas sehingga publik kesulitan mengetahui apakah sumbangan tersebut legal atau tidak. Padahal, dalam Peraturan KPU sudah disebutkan, penyumbang perseorangan dan kelompok/perusahaan harus didata identitasnya dengan jelas.

Misalnya, untuk perorangan, perlu mencantumkan nama penyumbang, tempat tanggal lahir, umur, alat penyumbang, jumlah sumbangan, bentuk sumbangan, NPWP, pekerjaan, alamat pekerjaan, bukti dan keterangan. “Juga harus melampirkan surat pernyataan penyumbang bahwa tidak dalam keadaan menunggak pajak, tidak pailit, tidak berasal dari tindak pidana dan pernyataan bahwa sumbangan tersebut tidak mengikat,” kata Afifudin.

Tidak dimuatnya seluruh elemen keterangan membuat publik tidak melihat seluruh elemen pelaporan dana kampanye. “Penyembuyian keterangan tersebut membuat laporan partai politik kepada KPU menjadi tidak transparan,” kata Afifuddin.

Laporan dari parpol juga sulit diaudit karena banyak yang tak sesuai. Misalnya dalam membuat laporan untuk penerimaan sumbangan dalam bentuk jasa yang bersumber dari caleg. Praktik yang salah nantinya menyebabkan ketidakjelasan proses audit karena audit yang mestinya mencerminkan pengeluaran tetapi justru masuk kedalam sumbangan.

Pada saat partai politik melaporkan sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang juga tidak disertai dengan rekening koran dari rekening khusus dana kampanye. Juga tidak disertai dengan bukti transaksi keuangan. “Publik tidak dapat memastikan bahwa sumbangan dalam bentuk uang yang disampaikan ke KPU benar-benar mencerminkan kebenaran transaksi keuangan,” kata Afifudin.
(*)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU dan Parpol Dilaporkan ke Bawaslu Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM