728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 30 Januari 2014

KPU Akan Sinkronkan DPT Pileg Untuk Susun DPT Pilpres


Komisi Pemilihan Umum sedang menyiapkan skenario untuk membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres). Secara umum, DPT Pemilihan Legislatif (Pileg) akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres yang disinkronkan dengan berbagai jenis daftar pemilih Pileg. Diperkirakan, penyusunan DPT Pilpres tak akan seheboh DPT Pileg karena berbagai kemudahan.

Langkah pertama yang akan dilakukan KPU adalah meminta data potensi penduduk tambahan yang memenuhi syarat memilih pada rentang tanggal 10 April hingga 9 Juli 2014. Salah satu jenis data yang akan diminta adalah daftar nama penduduk yang akan berusia 17 tahun pada tanggal pemungutan suara.

“Kami akan minta dalam waktu dekat kepada pemerintah data tersebut, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” kata Komisioner KPU, Hadar N Gumay di Jakarta, Rabu (29/1). Data potensi penduduk tambahan yang memenuhi syarat memilih tersebut hanya salah satu data yang akan disinkronkan dengan DPT Pileg.

Selain dengan data baru milik Kemendagri, KPU juga akan menyinkronkan DPT Pileg dengan data lain seperti DPT Tambahan (DPTb, Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Sebenarnya, dalam Undang-Undang No 42/2008 tentang Pilpres, hanya dikenal DPT dan tak mengenal DPK, apalagi DPKTb.

KPU beralasan, UU No 42/2008 tersebut belum dilakukan perubahan seperti yang dilakukan untuk UU Pileg. Akibatnya, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum disesuaikan dengan norma hukum baru, antara lain jaminan penggunaan hak pilih bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercantum dalam DPT.

Diakui Hadar, dalam beberapa kali pembahasan soal Pilpres, memang mengemuka debat tentang apakah akan membuat DPK dalam Pilpres seperti yang dilakukan di Pileg? Kemudian, mau diapakan DPK Pileg, DPKTb Pileg, dan DPTb, yang di dalam UU Pilpres tidak dikenal?

Terhadap persoalan itu, kata Hadar, KPU menempuh kebijakan mekanisme penyusunan daftar pemilih yang berbeda dengan teks UU, dengan cara mensinkronkan data pemilih yang ada. “Menurut kami, perlu juga disusun DPK pada Pilpres, siapa tahu nanti masih ada warga yang belum terdaftar dalam DPT, karena penyusunan DPK Pileg kan terhenti pada waktu Pileg,” kata Hadar.

Hal yang meringankan, di dalam UU Pilpres, tak mengharuskan untuk memenuhi lima unsur dalam identitas pemilih, seperti halnya di UU Pileg. Dengan demikian, persoalan NIK yang membelit DPT Pileg, tak akan lagi dipersoalkan pada UU Pilpres.

Sinkronisasi berbagai jenis data pemilih yang akan menjadi DPS Pileg, dilakukan secara sistem dan juga dengan pengecekan lapangan. “Kalau yang dicek di lapangan hanya daftar tambahan dari pemerintah, jadi pekerjaannya tidak sebanyak waktu Pileg,” kata Hadar.

Selain pengecekan data baru dari Kemendagri, KPU juga akan mengecek DPTb, yaitu pemilih yang tercatat pada DPT Pileg tapi meminta pindah ke TPS lain untuk mencoblos. “DPTb juga harus dicek karena dia kan pindah TPS, nanti akan ditanya mau tetap pindah apa kembali ke TPS asal,” kata Hadar.

Dengan terobosan tafsir UU Pilpres tersebut, ditambah ketentuan yang tak mengharuskan KPU memiliki lima elemen dalam identitas pemilih, maka penyusunan DPT Pilpres diperkirakan tak seheboh pada Pileg.

Posisi DPT Pileg, yang akan menjadi DPS Pilpres nantinya, saat ini 185.813.540 per 23 Januari 2014. Angka itu berarti susut dari sebelumnya 186.612.255 pada posisi 4 November 2013 dan 186.172.356 pada 4 Desember 2014. (endonesia.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU Akan Sinkronkan DPT Pileg Untuk Susun DPT Pilpres Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM