728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 27 Januari 2014

DPT Pilpres Jamin Warga Tak Berdokumen

Daftar pemilih untuk Pemilu Legislatif, bahkan pada Pemilu Presiden yang kini sedang digodog Komisi Pemilihan Umum, akan menjamin warga yang tak berdokumen sekalipun untuk menjadi pemilih. KPU berjanji akan mengakomodasi semua warga yang telah memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih.

Tak pandang apakah mereka memiliki syarat administratif misalnya memiliki Kartu Keluarga atau memliki Nomor Induk Kependudukan. Dalam Pemilu Legislatif, mereka yang tak memiliki dokumen kependudukan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus. Namun, dalam Pemilu Presiden, mereka yang tak berdokumen masuk dalam DPT.

Menanggapi soal DPT Pilpres, Komisioner Ida Budhiati di Jakarta, Selasa (21/1), mengatakan, KPU telah menegaskan mekanisme kerja untuk mewujudkan DPT agar tidak hanya melihat aspek formalistik dan legalistik formal semata. “WNI yang memenuhi syarat dipastikan tercatat dalam DPT pilpres. Tanpa diskriminasi administrasi,” kata Ida.

Jadi, walaupun tak punya KK, KTP, dan NIK, maka yang bersangkutan tetap wajib hukumnya untuk dicatat dalam DPT. “Secara instrumen hukum internasional dan nasional, jika kita mendapati secara faktual ada warga negara yang berhak mencoblos, maka harus didaftar,” jelas Ida.

Semangatnya, tak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Sikap KPU ini sekaligus menyelesaikan debat apakah warga yang tinggal di daerah terlarang yang tak memperoleh dokumen kependudukan, boleh memilih atau tidak.

“Mereka yang di pedalaman, yang tak berkepentingan mengurus dokumen, atau mereka yang tinggal di daerah terlarang yang tak mendapatkan dokumen, tetap tak boleh didiskriminasi,” tegas Ida. KPU tak hanya melihat aspek dejure terkait identitas kependudukan, namun lebih memakai pendekatan faktual.

“Ini akan menjamin hak azasi, hak sipil politik warga yang dijamin konstitusi. Kalau tak kami lakukan, justru akan melanggar hak azasi manusia,” papar Ida. Untuk mewujudkan DPT Pilpres yang akurat, KPU akan memvalidasi secara faktual terhadap mereka yang tak memiliki dokumen kependudukan dengan mendatangi keluarga, tetangga, dan Ketua RT setempat.

Namun, ide seperti ini ditentang beberapa parpol. Dalam sebuah acara konsultasi publik yang digelar KPU, Ferry Mursyidan Baldan dari Partai Nasdem mengingatkan KPU agar tetap memperhatikan NIK. Undang-undang telah mengatur bahwa daftar pemilih harus memiliki NIK.

Andi Nurpati dari Partai Demokrat juga mengingatkan KPU bahwa ada kewajiban memenuhi lima unsur untuk DPT. “Terkait DPT pilpres, sebaiknya KPU berpedoman saja kepada undang-undang, itu akan lebih aman,” kata Andi.

Andi yang juga mantan anggota KPU mengatakan, sebaiknya KPU tegas dalam membuat DPT. “Kalau warga tersebut tidak punya NIK, coret saja karena ketentuan itu ada dalam UU,” kata Andi.

Masih menurut Andi, di UU tentang pilpres tak ada istilah DPK yang digunakan sebagai dasar mengakomodasi warga yang tak punya kartu identitas resmi. “UU-nya beda dengan UU pemilu legislatif. Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak berikan NIK, KPU harus segera bersikap,” kata Andi.

Ida Budhiati menegaskan, kalau ditemukan warga tak punya NIK, maka KPU wajib mencatatnya untuk kemudian disampaikan ke pemerintah. Langkah ini untuk memastikan tak dilanggarnya hak warga negara dalam memilih.

Komisioner KPU lainnya, Hadar N Gumay mengatakan, KPU harus memastikan warga jika sudah memenuhi syarat maka harus masuk dalam daftar pemilih, tak peduli dia punya KTP atau tidak. Karena itu, dalam pemilu legislatif ada istilah Daftar Pemilu Khusus untuk mengakomodasi mereka yang tak memiliki dokumen kependudukan resmi tapi sudah memenuhi persyaratan.

Mereka yang masuk dalam daftar pemilih Pileg, akan menjadi Daftar Pemilih Sementara untuk Pilpres, setelah mengkonsolidasikannya dengan data warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah yang diperoleh dari pemerintah. KPU kemudian akan memvalidasi DPS ini ke lapangan.

Langkah KPU didukung oleh lembaga pemantau. Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan sepakat dengan yang diperjuangkan KPU. “Sikap kita lebih pada menekankan hak dari setiap warga negara untuk dapat memilih dan dipilih dalam suatu pemilu,” kata Fadli.

Alangkah tidak elok jika hanya berpatokan pada ketentuan normatif saja tetapi akhirnya mengabaikan hak memilih warga yang lebih substansial. Masih banyak warga yang dianggap tinggal di daerah terlarang tak bisa memilih gara-gara terbentur masalah normatif berupa dokumen kependudukan.

Namun, Fadli memberi catatan, agar niat ini didukung pemerintah dengan segera memperbaiki administrasi kependudukan. “Prinsipnya, tak boleh hak pilih warga hulang karena alasan administratif,” kata Fadli.

Dalam rancanggan Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2014, disebutkan KPU menempuh kebijakan yang berbeda dengan UU No 42/2008 tentang Pemilu Presiden. KPU menganggap, UU tersebut belum disesuaikan dengan norma hukum baru yang menekankan jaminan penggunaan hak pilih warga yang memenuhi syarat belum tercantum DPT. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: DPT Pilpres Jamin Warga Tak Berdokumen Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM