728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 29 Januari 2014

Bawaslu Harus Tolak Dana Saksi Parpol

Badan Pengawas Pemilu harus menolak usulan pemerintah tentang dana saksi parpol yang dibebankan ke APBN, dan sekaligus harus menolak untuk mengelola dana untuk parpol tersebut. Jika Bawaslu justru setuju, maka itu ama dengan menjual independensi mereka ke parpol dan pemerintah, disamping di kemudian hari pasti persoalan ini akan masuk ranah hukum.

Demikian ditekankan oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan di Jakarta, Senin (27/1). Pernyataan mereka menanggapi sikap Bawaslu yang tidak tegas soal dana saksi parpol.

“Saya tak habis pikir. Mestinya Bawaslu menjelaskan posisi hukum mereka mengapai nanti mau menjadi kasir parpol. Bukan dengan melempar pernyataan-pernyataan retorik bahwa ini demi pemilu jurdil dan sebagainya,” kata Ray. Jika Bawaslu tetap berkenan untuk menjadi kasir parpol, maka Bawaslu menjadi bagian dari sistem yg harus diawasi.

Bawaslu seperti terbawa arus parpol yang begitu mudahnya menggadaikan prinsip netralitas, independensi dan mandiri kepada pemerintah dan parpol. “Padahall, dalam adagium independensi sejatinya hubungan parpol dan Bawaslu adalah hubungan yang berjarak,” kata Ray.

Dasar pengucurannya sendiri dapat diperdebatkan secara hukum karena dalam UU Parpol, dana negara diberikan secara terbatas pada konteks pascapemilu. “Mendanai saksi parpol dari dana negara berpotensi melanggar UU Pemilu dan UU Parpol,” kata Ray.

Abdullah Dahlan menambahkan, soal dana saksi parpol dibebankan pada APBN jelas tidak relavan dan harus ditolak Bawaslu. “Ini dana titipan dari kepentingan partai. Dari penganggaran saja sudah melanggar prosesdur,” kata Abdullah.

Jika Bawaslu mendistribusikan dana tersebut jelas bukan menjadi tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bawaslu. Masalah ini adalah bukti kegagalan parpol dalam pendidikan politik dan kaderisasi. Jika kelembagaan partai berfungsi maka saksi menjadi tanggumg jawab penuh partai.

Akan menciptakan problem serius jika dana tersebut didistribusikan oleh Bawaslu. “Kalau Bawaslu memaksakan mendistribusikan dana tersebut, potensial menimbulkan masalah baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan dana,” kata Abdullah.

Bumper parpol
Secara terpisah, Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, Bawaslu bukanlah pihak yang mengajukan dana saksi parpol agar didanai APBN. Namun, Bawaslu memang akhirnya tidak menyatakan penolakannya soal alokasi dana tersebut.

Pihaknya hanya mengusulkan anggaran untuk program mitra pengawas Pemilu lapangan (PPL). Namun ternyata Bawaslu juga diberi tugas tambahan untuk mendistribusikan dana kepada saksi dari pihak Parpol. "Kami hanya menjalankan apa yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR RI," kata Daniel.

Terkait penyelenggara pemilu mana yang harus mendistribusikan dana tersebut, Daniel mengatakan dari segi peran kelembagaan, tidak mungkin akan dilakukan oleh KPU. Pihaknya mau tidak mau harus menjalankan kebijakan tersebut karena wilayah pengawasan memang berada dalam domain kewenangan Bawaslu.

“Dalam kerangka siap tidak siap, siapa lagi yang bisa melakukan itu, KPU tidak bisa, pemerintah juga tidak bisa,” kata Daniel.

Ditanya mengapa Bawaslu tidak menolak saja ide tersebut, Daniel mengatakan tak semudah itu bagi Bawaslu untuk menolak. Bawaslu menerima ide ini karena pihaknya merasa menjadi penyelenggara yang harus melaksanakan kebijakan tersebut.

Namun, Daniel mengiyakan ketika ditanya apakah dengan cara seperti itu Bawaslu bukannya hanya sekadar menjadi bumper parpol. “Kami pun merasa sudah menjadi bumper (parpol). Alasanya juga tidak mudah menolak, juga tidak mudah menerima,” kata Daniel. (endonesia.com)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Bawaslu Harus Tolak Dana Saksi Parpol Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM