728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 29 Januari 2014

Asosiasi Lembaga Survei Protes KPU

*Parpol khawatir efek ‘bandwagon’

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) pada Selasa (28/1) mendatangi Komisi Pemilihan Umum terkait materi dalam Peraturan KPU No 23 tentang Partisipasi Masyarakat. Mereka mempertanyakan batasan publikasi hitung cepat hingga dua jam setelah tutupnya TPS Indonesia bagian barat dan kewajiban mempublikasikan sumber dana.

Anggota Dewan Etik Persepi yang juga Direktur Cirus Surveyors, Andrinof Chaniago, mengatakan, kedatangan Persepi tersebut untuk menyuarakan anggota asosiasi yang jumlahnya sekitar 31 lembaga. Menurut Persepi, kewajiban mempublikasikan sumber dana dalam setiap publikasi sebenarnya bukanlah hal yang urgen.

Ada hal yang lebih penting yaitu metodologi survei untuk menjaga validitas hasil. “Validitas hasil survei itu lebih penting dari sarat administratif melaporkan sumber dananya,” kata Andrinof.

Andrinof mengakui, memang ada beberapa donor yang keberatan jika identitasnya dipublikasikan. Terhadap masalah ini, KPU memberikan opsi agar laporan sumber dana tetap disampaikan KPU tapi tak perlu dipublikasikan. Namun, Persepi masih belum memutuskan menerima atau tidak.

Dalam situasi lain, misal jika hasil survei sebuah lembaga diaudit metodologinya dan diaudit kerja lapangannya, dan ternyata masih bermasalah, boleh lah lembaga seperti ini diminta untuk mempublikasikan siapa penyandang dananya. “Kalau bermasalah saja boleh ditanyakan sumber dananya, kalau tidak ya itu sebenarnya tidak perlu karena kami kan bukan dibiayai uang negara,” kata Andrinof.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda AR, mengatakan, tak seharusnya KPU mengurusi dapur lembaga survei hingga menanyakan sumber dana. “Yang lebih penting itu menjamin metodologinya benar, bukan sumber dananya,” katanya.

Untuk keberatan lainnya, yaitu larangan publikasi hasil hitung cepat (quick count) hingga dua jam setelah tutupnya TPS Indonesia bagian barat, KPU tidak memberikan kompromi. “Itu kan sebenarnya bukan ranahnya KPU tapi ranah Undang-Undang, kami hanya mengikuti UU,” kata Komisioner KPU, Sigit Pamungkas.

Ketentuan UU itu tetap diterapkan dan jika dilanggar bisa menjadi tindak pidana Pemilu. Tugas KPU adalah meelaksanakan perintah UU dan meletakkan standard internasional bagaimana sebuah survei bisa dipertanggungjawabkan.

“Batasan publikasi hitung cepat itu perintah UU. Demikian juga soal larangan publikasi survei di minggu tenang,” kata Sigit.

Andrinof menyadari jika aturan itu merujuk pada UU. Namun, UU itu dibuat secara semena-mena tanpa melibatkan lembaga survei. “Buat apa larangan dibuat jika tak ada pihak yang dirugikan? Kenapa harus menunggu dua jam setelah TPS tutup? Kan pukul 13.00 lebih itu TPS sudah tak ada orang yang terpengaruh mencoblos,” kata Andrinof.

Dua jam setelah TPS tutup berarti pukul 15.00. “Kalau nunggu jam 3 sore, itu namanya slow count bukan quick count, orang-orang Indonesia bagian Timur sudah mau berangkat tidur,” ledek Andrinof.

Secara terpisah, dalam sebuah acara diskusi di Kantor KPU, Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qudori, mengatakan, aspek larangan publikasi survei di minggu tenang bisa ia terima. “Yang bermasalah batasan publikasi hitung cepat, benar-benar tak berdasar logika. Quick count itu kan produk akademik,” kata Qudori.

Seharusnya, kata Qudori, begitu TPS Indonesia bagian barat ditutup, tak ada masalah jika langsung publikasi hitung cepat.


Efek bandwagon

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang hadir dalam diskusi di KPU, mengatakan memang ada parpol tertentu yang jurusnya mengumumkan hasil survei ketika Indonesia bagian barat masih mencoblos. “Akhirnya, banyak orang yang mencoblos mengikuti siapa yang menang,” katanya.

Hasto merujuk pada teori efek bandwagon, yaitu efek ikut-ikutan, kecenderungan pemilih secara psikologis akan memilih berdasarkan siapa yang sudah menang. Kesadaran itu dimiliki oleh parpol tertentu sehingga dengan sadar menggunakan survei untuk mengarahkan opini publik.

PDIP paham bahwa kini ada lembaga survei yang benar-benar akademis, ada pula lembaga survei pemenangan, dan jua lembaga survei kontraopini yang bergantung kepada siapa yang membayar. Ada juga survei yang metodologinya benar tapi respondennya bisa diintervensi.

“Dalam demokrasi liberal hal itu sudah biasa,” kata Hasto. Hasto berpendapat, regulasi tetap dibutuhkan. Belajar pada pengalaman pemilu sebelumnya, PDIP tak sempat berfikir bahwa ada parpol yang memanfaatkan lembaga survei untuk pemenangan.

Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, juga sependapat. Harus diakui, memang ada lembaga yang tak pernah survei tiba-tiba menjelang pemilu publikasi hasil survei. Banyak lembaga survei yang bertujuan menggalang opini publik dan lembaga seperti ini harus ditertibkan.

“Jangan sampai bermain-main mempengaruhi opini dengan survei,” kata Rio. Lembaga survei kini telah menjadi industri dan disadari dengan efek ‘bandwagon’ diharapkan oleh parpol tertentu bisa menyetir opini publik. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Asosiasi Lembaga Survei Protes KPU Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM