728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 10 Januari 2014

Anggaran Pemilu Mengkhawatirkan

Para pihak terutama dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kepolisian RI, mengkhawatirkan anggaran Pemilu yang hingga kini masih banyak persoalan yang harus dibahas. Namun, pihak yang paling dinanti-nanti yaitu pejabat teras di Kementerian Keuangan jarang hadir dalam tiap pertemuan.

Demikian mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu 2014 yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (9/1). Hadir dalam rapat tersebut jajaran komisioner KPU, Bawaslu, dan berbagai perwakilan dari Polri, TNI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kementerian Keuangan sebenarnya diundang dan menurut KPU suratnya sampai tujuan namun tak ada perwakilan yang datang. “Saya tegaskan bahwa Menkeu tidak peduli terhadap Pemilu, khususnya kepada pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyelenggaraan,” kata Ketua Bawaslu, Muhammad.

Kemarahan Muhammad dipicu banyaknya pengajuan anggaran pengawasan pemilu yang krusial namun tak disetujui Kementerian Keuangan. Menurut ketentuan undang-undang, tiap desa dan kelurahan ada 1-5 pengawas pemilu di lapangan, walaupun itu belum memadai.

“Namun, di DIPA Bawaslu 2014, jangankan memenuhi lima orang tiap desa/kelurahan, memenuhi tiga saja tak sampai,” kata Muhammad. Pengawasan pemilu juga hanya teranggarkan sampai Juni, padahal yang diajukan sampai Juli untuk mengcover Pemilihan Presiden.

Muhammaad ingat betul ketuka KPU dan Bawaslu diterima Presiden dan Presiden memberi komitmen agar anggaran Pemilu bisa menjadi prioritas. “Tapi faktanya Pak Menkeu belum jalankan instruksi Pak Presiden,” kata Muhammad.

Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi Herry Ardyanto, dalam forum itu juga mengekspresikan kegeramannya kepada Kemenkeu. Herry mengatakan, Polri sudah mengajukan anggaran sejak pertengahan 2013 namun akhirnya anggaran pengamanan Pemilu yang diajukan tak masuk dalam DIPA Polri.

“Ini kemunduran dibanding Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, semua organisasi termasuk Polres saja masuk dalam DIPA,” kata Herry. Polri mengajukan anggaran Pemilu RP 3,5 triliun, namun akhirnya kebutuhan itu tak ada yang masuk DIPA Polri.

Memang Polri akhirnya diberi anggaran cadangan Rp 1 triliun. Namun dengan dana sebesar itu kekuatan Polri yang bisa dikerahkan berubah dari rencana. “Gambaran besarnya, dengan dana RP 3 triliun Polri bisa kerahkan dua per tiga kekuatan, dengan Rp 1 triliun saya hanya bisa gerakkan seperenam kekuatan,” kata Ferry.
Memang tampak mengkhawatirkan, namun Ferry memastikan pada hari pemungutan suara pihaknya tetap mengerahkan dua per tiga kekuatan. “Polri tak akan ambil risiko,” kata Ferry.

Komisioner KPU, Arief Budiman, mengatakan, problem utama Pemilu kita saat ini memang anggaran. “Apa yang dikeluhkan kepolisian saya juga setuju. Apa Pemilu 2009 lebih baik dari Pemilu 2014? Faktanya, dalam hal anggaran, memang Pemilu 2009 lebih baik,” katanya.

Arief mencontohkan, KPU menganggarkan biaya pendirian TPS Rp 750.000 per TPS namun yang disetujui hanya Rp 500.000. “Bisa dibayangkan, anggaran yang 5 tahun lalu itu sekarang bukannya naik malah turun,” kata Arief.

Uang kehormatan penyelenggara pemilu yang sudah dibuatkan Keputusan Presiden-nya ternyata juga tidak bisa direalisasi. Arief juga mengeluhkan lambatnya pencairan dana Pemilu. “Anggaran Pemilu itu bukan persoalan disetujui saja, tapi terkait juga ketepatan pencairan,” kata Arief.

Arief mencontohkan, anggara 2012 untuk membangun gedung baru dicairkan November sehingga akhirnya tidak banyak yang bisa dipakai. Tahun 2013 juga terjadi lagi. “Anggaran sekian triliun baru dibuka blokirnya 26 November, kemudian dicairkan 6 Desember, setelah didistribusikan akhirnya gak bisa dipakai,” katanya.

Padahal dana itu penting karena akan digunakan untuk sosialisasi Pemilu di desa-desa. “Banyak daerah yang tak berani menggunakan anggaran tersebut karena harus lelang. Meresahkan bagi kami kecepatan pencairan oleh Kemenkeu,” jelas Arief.

Jika telat pencairannya, tahapan Pemilu bisa mundur dan rusak semua prosesnya. Arief mengungkapkan, beberapa kali pihaknya rapat angggaran tapi sering kali pejabat teras Kemenkeu tak datang dan diwakilkan pejabat dengan level di bawahnya. “Tidak bisa seperti itu. Anggaran Pemilu itu tak hanya tersedia dananya tapi harus tepat waktu juga,” kata Arief.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan dana Pemilu turunnya bertahap dan diharapkan bisa tepat waktu terutama untuk Januari ini. Bulan ini banyak persiapan logistik yang dibuat dan perlu dana tepat waktu. Jika dana tidak bisa turun tepat waktu, dikhawatirkan banyak yang terganggu. (AmirSodikin.com)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Anggaran Pemilu Mengkhawatirkan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM