728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 04 Desember 2013

Sebanyak 3,3 Juta Pemilih Masih Belum Jelas

Kompas hari ini menurunkan berita terkait pemutakhiran data pemilih. Berikut selengkapnya:


Ada 3,3 juta data pemilih tetap Pemilu 2014 yang masih invalid atau belum memiliki nomor induk kependudukan yang standar. Atas dasar itu, Badan Pengawas Pemilu berpendapat, sebaiknya perbaikan DPT tak dibatasi hingga hari Rabu (4/12), seperti yang disepakati dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, bulan lalu.
Bawaslu berpandangan, batas akhir perbaikan DPT hendaknya bisa dilakukan sampai 14 hari menjelang hari pemungutan suara. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Muhammad, kemarin, di sela-sela rapat dengan jajaran KPU dan Kementerian Dalam Negeri di kantor KPU, Jakarta.

Dari sekitar 10,4 juta data pemilih bermasalah, berdasarkan pencermatan Bawaslu, ditemukan tiga kategori. Pertama, 7,1 juta ternyata memiliki NIK standar yang ditemukan di data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) milik Kemendagri. Kini, data tersebut sudah berhasil diperbaiki atau valid.

Kedua, 3,3 juta lainnya masih invalid atau belum memiliki NIK standar dan diusahakan akan diberi NIK oleh Kemendagri. Ketiga, ada ribuan pemilih yang belum bisa diberikan NIK baru oleh Kemendagri karena KPU belum bisa meyakinkan Kemendagri terhadap keterpenuhan elemen kependudukan.

Bawaslu merekomendasikan persoalan tersebut harus segera diselesaikan. ”Skenarionya, NIK yang sudah ketemu akan masuk DPT, sedangkan yang tidak memiliki NIK akan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK),” kata Muhammad.

Bawaslu tidak akan membatasi waktu perbaikan data seperti rekomendasi sebelumnya. Dua pekan sebelum pemilu adalah tenggat terakhir penetapan DPK tingkat provinsi. ”Kalau dua pekan sebelum pemungutan suara ternyata tak bisa diverifikasi keberadaan pemilih tersebut dan ada informasi bahwa orang itu sudah tidak ada, maka harus dicoret,” kata Muhammad.

Ribuan orang yang belum memiliki NIK dan belum jelas elemen datanya tersebut juga harus dicek di lapangan. ”Kami akan memberi rekomendasi kepada KPU agar terus melakukan pencarian terhadap orang-orang yang belum ketemu NIK-nya,” kata Muhammad.

Kondisi ini dibenarkan jajaran KPU di daerah. NIK invalid di Jawa Timur, misalnya, masih 68.854 orang. Akibatnya, kalau DPT tidak bisa lagi diperbaiki, mereka terancam tidak bisa menggunakan hal pilihnya.

”Jumlah tersebut tersebar di 17 kabupaten, salah satunya di Surabaya yang mencapai 108 orang. Jumlah tersebut sudah turun jika dibandingkan dengan tanggal 2 November 2013 yang mencapai sekitar 479.000 orang,” ujar Agus M Fauzi, komisioner KPU Jawa Timur.

Kondisi serupa terjadi di Yogyakarta. KPU DIY bersama lima KPU kabupaten/kota se-DIY telah mengoreksi 31.391 data NIK yang bermasalah.

Kendati demikian, menurut Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, masih tersisa 6.423 data kependudukan tanpa NIK meski secara faktual benar-benar ada pemilih dengan tanggal lahir dan alamat yang jelas.

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat Desa Putu Yuliastini juga melaporkan ada 241.008 orang yang tercatat dalam DPT tetapi NIK-nya invalid.

PDI-P dan Demokrat
Wakil Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, pihaknya juga tak yakin KPU bisa menyelesaikan persoalan hingga hari Rabu ini.

”Masih menyisakan jutaan pemilih yang bermasalah. Menurut saya, KPU tak usah buru-buru,” kata Arif.

Karena itu, dia sependapat dengan Bawaslu jika waktu perbaikan DPT tak dibatasi hingga Rabu hari ini.

”Silakan ditetapkan DPT-nya, tetapi harus tetap diperbaiki hingga semua pemangku kepentingan yakin tak ada masalah,” kata Arif.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati, yang juga mantan anggota KPU, berbeda pendapat. Menurut dia, bagaimanapun KPU dibatasi jadwal.

”Harus ada kepastian hukum sampai kapan perbaikan bisa dilakukan,” katanya.

DPK tambahan
Kemarin, pimpinan KPU mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri terkait permintaan KPU kabupaten/kota agar pemerintah menerbitkan NIK. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, KPU daerah sudah meminta ke Dinas Kependudukan, tetapi KPU diminta berkoordinasi dengan Kemendagri. Dirjen Adminduk berjanji akan menerbitkan NIK bagi pemilih.

Penelitian ulang juga akan dilakukan untuk pemilih yang tak memiliki identitas baru ataupun pemilih mula yang sedang belajar di daerah yang berbeda dari tempat tinggalnya.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, menambahkan, untuk pemilih yang sudah dicek dan tak memiliki NIK atau dokumen kependudukan akan dibuat pernyataan dari yang bersangkutan, keluarga, atau pimpinan lingkungan.

Jika masih ada warga belum terdaftar, bisa dimasukkan dalam DPK yang diproses sampai 14 hari sebelum pemungutan suara. Jika ada warga yang memenuhi syarat tetapi belum juga bisa menggunakan hak pilih, bisa membawa kartu identitas sesuai kartu keluarga. Pemilih ini dicatat di DPK tambahan. (AMR/INA/ESA/ABK/RUL)

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003486889
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Sebanyak 3,3 Juta Pemilih Masih Belum Jelas Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM