728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 20 Desember 2013

Kontrak Sudah Berakhir, PPS Pun Ada yang 'Break'

Di luar perkiraan banyak orang, ternyata di beberapa kabupaten/kota, panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu pada Desember ini sudah libur karena kontrak sudah berakhir. Mereka tak bisa melayani pendaftaran Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan menjanjikan kemungkinan bisa melayani pada Januari tahun depan.

Ketua PPS Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, Saidi, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (17/12), mengatakan untuk Desember ini PPS sedang istirahat karena kontrak sudah berakhir. “Desember ini kami lagi break, kemungkinan mulai kerja lagi Januari depan,” kata Saidi.

Saidi mengakui, pihaknya mendapat laporan warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap dan menanyakan bagaimana bisa mencoblos nantinya. Saidi hanya menjelaskan prosedur untuk masuk dalam Daftar Pemilih Khusus, namun pihaknya belum bisa memprosesnya.

Alasannya, selain memang PPS sedang tidak bekerja, formulir untuk memproses DPK juga belum ada. Termasuk jika ada pemilih di dalam DPT yang ingin mengurus form A5 untuk syarat pindah ke TPS lain (DPT Tambahan), juga belum bisa dilayani pada Desember. “Di samping formulirnya belum ada, kami juga sedang tidak bekerja, jadi mereka akan diproses Janurai nanti,” kata Saidi.

Ketua PPS Kelurahan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Ade Supriatna, mengaku masih bekerja pada Desamber ini karena kontraknya lebih belakangan dibanding DKI Jakarta. Kontrak di Tangerang baru berakhir Januari depan dan belum tahu kapan akan mulai dibuat kontrak baru lagi.

Walaupun demikian, ketika ada warga yang ingin memproses DPK atau pindah TPS, tetap belum bisa dilayani karena belum tersedia formulirnya. “Baik formulir untuk memproses DPK maupun DPT Tambahan belum tersedia, Januari mungkin sudah ada,” kata Ade.

Komisioner KPU Jakarta Pusat, Wahyudinata, mengakui soal kontrak dengan PPS yang sudah berakhir. “Kami memulai kontraknya lebih awal dibanding daerah lain sehingga berakhirnya lebih cepat. Itu terjadi karena ada yang perlu kami kerjakan lebih awal,” kata Wahyudinata.

Kontrak sebelumnya sesuai Undang-Undang memang tak harus 12 bulan, yaitu sembilan bulan kerja. Setelah berakhir, KPU daerah berharap sudah ada kejelasan dana dari KPU agar kontrak baru bisa segera dibuat.

Wahyudinata berharap, kontrak baru bisa segera dibuat mulai Januari nanti agar pekerjaan DPK dan DPT Tambahan bisa segera ditangani. Walaupun Desember ini status PPS sudah tak lagi terikat kontrak, namun Wahyudinata mengatakan para petugas itu tetap mau menjalankan fungsinya untuk sosialisasi, misal menempel pengumuman.

Sudah bisa diproses
Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto, mengatakan, sebenarnya PPS sudah bisa memproses pendaftaran DPK dan DPT Tambahan, walaupun Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara belum disahkan. Hal itu didasari pada Peraturan KPU No 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Selain itu juga ada Surat Edaran KPU No 838 perihal penyempurnaan DPT, sudah bisa dijadikan dasar untuk memproses DPK,” kata Wawan. Dengan demikian, tak ada alasan bagi PPS untuk tidak memproses laporan warga yang ingin masuk DPK atau DPT Tambahan. Namun, memang diakui, belum ada informasi dari PPS tentang melonjaknya permintaan DPK dan DPT Tambahan ini.

Komisioner KPU Hadar N Gumay mengatakan, seharusnya kerja PPS menyambung hingga kerja Pemilu 2014 nanti. Namun, pihaknya menyadari hal itu bisa terjadi karena masa kontrak PPS tidak persis satu tahun dan ada kasus di daerah untuk memulai pekerjaan lebih dulu dibanding yang lainnya. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Kontrak Sudah Berakhir, PPS Pun Ada yang 'Break' Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM