728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 27 Desember 2013

Awal yang Baik untuk Transparansi

Walaupun penyerahan laporan sumbangan dana kampanye yang tenggat waktunya jatuh pada Jumat (27/12) kemarin, namun para partai politik berbondong-bondong menyerahkan laporan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum. Publik akan segera mengetahui kualitas keterbukaan parpol dan calon legislatif pada tiga hari ke depan karena laporan tersebut akan dipublikasikan terbuka di website KPU.

Momentum ini dianggap sebagai awal yang baik untuk transparansi parpol. Partai yang pertama kali menyerahkan adalah Nasdem sejak 24 Desember lalu. Disusul kemudian Partai Amanat Nasional pada kemarin pagi dan diikuti parpol lain. Untuk mengakomodasi parpol yang menyerahkan laporan di hari terakhir, KPU kemarin membuka diri hingga Jumat malam.

Mereka diterima "Help Desk" dana kampanye KPU yang merupakan staf sekrerariat KPU di bawah koordinasi Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU, Nur Syarifah. Tak semua parpol menyerahkan berkas sesuai ketentuan. "Ada beberapa berkas yang blm sesuai dan diberi kesempatan perbaikan dua hari. Setelah perbaikan dua hari, hasilnya nanti akan diumumkan di website KPU," kata Nur.

Pada laporan kali ini, parpol tak hanya menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dari lembaga parpolnya, tapi juga harus melengkapinya dengan laporan penerimaan dan pengeluaran dari para caleg. Ternyata, tidak semua parpol menyelesaikan laporannya, biasanya kendalanya pada laporan dari caleg.

"Tidak semua parpol melampirkan laporan semua calegnya. PAN misalnya masih kurang 10 orang caleg, dan Nasdem kurang tiga orang caleg. Terhadap laporan yang kurang atau belum sesuai formatnya, KPU memberi waktu perbaikan dua hari. Namun jika waktu perbaikan tak digunakan, KPU juga tak akan memberi teguran atau peringatan, apalagi sanksi.

"Hari ini untuk cek kelengkapan dokumen saja jadi bukan memeriksa materi atau isinya. KPU hanya memeriksa kepatuhan kelengkapan dokumen," kata Nur. Kelengkapan dokumen yang diperiksa terutama penerimaan sumbangan dari sumber sendiri yang berasal dari parpol dan caleg, serta penerimaan sumbangan pihak ketiga dari perseorangan atau perusahaan.

"Setiap penyumbang harus membuat pernyataan," kata Nur. Semua terkait laporan penerimaan sumbangan akan dipublikasikan secara terbuka sehingga publik juga bisa memantau atau memberi laporan jika ada penerimaan dana yang mencurigakan.

Jadi, walaupun tak ada sanksi bagi parpol yang terlambat atau tak melengkapi laporan penerimaan sumbangan, namun langkah ini akan memberi jaminan transparansi dan akuntabilitas terhadap sumbangan yang diterima parpol. Parpol yang tak melaporkan dengan baik bisa dianggap tak transparan dan tak akuntabel di mata publik.

Pelaporan ini juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mencermati parpol. Masyarakat bisa melaporkan ke KPU jika mengetahui ada sumbangan yang melanggar ketentuan undang-undang.

"Syarat sumbangan itu tak boleh dari hasil tindak pidana dan sifatnya tidak mengikat," kata Nur. Jika ada indikasi pidana, secara kewenangan aparat hukum bisa menindaknya langsung. Jika ada laporan masyarakat, KPU juga bisa menindaklanjutinya.

Rekapitulasi penerimaan sumbanga dan rekening khusus dana kampanye parpol nantinya akan dilaporkan juga ke PPATK. Jadi, jika ada penerimaan mencurigakan yang tak dilaporkan, bisa dilacak oleh PPATK.

Dana kampanye
Tak semua partai langsung mau terbuka mengungkapkan penerimaan dana kampanye. PDIP salah satu partai yang mau menyampaikan total dana kampanye yang disiapkan.

Bendahara PDIP, Olly Dondokambey, kemarin ikut mengantarkan berkas laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. "Kami tadi melaporkan dana kampanye parpol saldonya Rp 26,6 miliar, kemudian dari caleg total Rp 103,8 miliar. Total semua ada Rp 130,8 miliar," kata Olly.

Belum semua caleg melaporkan dana kampanyenya. "Dari 560 caleg, ada 493 yang lapor, 67caleg belum lengkap laporannya. Mungkin komunikasinya susah di luar kota. Kami memberi batas waktu ke mereka agar Januari nanti harus laporkan dana kampanye," jelas Olly.

Beberapa orang belum melaporkan dananya karena mengganggap belum mengeluarkan dana untuk kampanye. Padahal, walaupun belum keluar dana alias masih nihil, mereka tetap harus melaporkan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Samsudin, mengatakan semua caleg PBB sebanyak 555 orang untuk DPR RI telah menyerahkan laporannya. "Sebanyak 15 orang belum ada aktivitasnya, mungkin belum ada pengeluaran untuk kampanye untuk saat ini," kata Samsudin.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, untuk kali ini KPU tak akan melakukan penilaian terhadap laporan yang diberikan parpol. "KPU akan menerima apa adanya dan itulah nantinya yang akan dipublikasikan," kata Ida.

KPU baru akan memberi penilaian dan menerapkan sanksi pada laporan awal dana kampanye yang jatuh temponya 2 Maret 2014 serta laporan akhir dana kampanye yang tenggat waktunya 24 April 2014. Sanksinya, kata Ida, berupa diskualifikasi menjadi caleg dan pembatalan penetapan caleg terpilih jika dianggap tak patuh. (Amr)

Rekapitulasi penerimaan sumbangan dana kampanye parpol per 27 des 2013:
Gerindra: Rp 144 miliar
Hanura: Rp 135 miliar
Demokrat: Rp 135 miliar
PDIP: Rp 130,8 miliar
PAN: Rp 86 miliar
PKB: Rp 53,5 miliar
PPP: Rp 45 miliar
Nasdem: Rp 41 miliar
PKS: Rp 32 miliar
PBB: Rp 29,1 miliar
PKP Indonesia: Rp 19 miliar



  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Awal yang Baik untuk Transparansi Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM