728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 21 Desember 2013

33,9 Pemilih Pernah Dibeli Suaranya

Politik uang masih menjadi momok bagi jalanya demokrasi Indonesia. Sebanyak 33,9 persen responden menyatakan pernah mengalami praktik pembelian suara. Hal mengejutkan, angka untuk DKI Jakarta sebagai kota barometer di Indonesia ternyata lebih tinggi yaitu 43,5 persen.

Demikian hasil survei sikap dan persepsi masyarakat di enam provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan, yang dipaparkan di Jakarta, Kamis (19/12). Survei yang digelar Polling Center ini melibatkan 2.760 responden, yang diambil dengan sistem random sampling, dengan margin of error sebesar 1,9 persen pada selang kepercayaan 95 persen.

Hadir sebagai pembahas adalah pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifudin, dan Anggota KPU DKI Jakarta Dahlia Umar.

Namun demikian, tak semua mereka akan memilih pemberi uang atau barang. Manajer Riset Polling Center, Heny Susilowati, mengatakan pemilih memang cenderung permisif terhadap praktik politik uang, namun tak semuanya akan mengikuti kehendak pembeli suara.
Disebutkan, hanya 18,1 persen responden akan memberikan suara untuk pembeli suara dalam praktik politik uang. Sebanyak 42,8 persen akan akan memilih calon sesuai hati nurani, bukan karena tawaran uang/barang.

Masih menjadi kabar baik, sebanyak 21,1 persen responden akan menghukum pemberi uang atau barang dengan cara tidak mencoblos mereka. “Mereka ini adalah kelompok pemilih yang bereaksi negatif terhadap praktik politik uang, yaitu dengan tidak memilih siapapun calon yang menawarinya uang/barang,” kata Heni.

Tingkat penerimaan terhadap praktik politik uang juga masih tinggi. Jika ada yang menawari, maka akan ada 38,3 persen pemilih yang akan menerima setiap pemberian dari caleg atau parpol. “Sebanyak 40,8 persen akan menolaknya, dan 13,8 persen menunggu apa bentuk pemberiannya,” kata Heni.

Mereka menerima pemberian tersebut karena dianggap rezeki yang sebaiknya tidak ditolak (59 persen). “Selain hal diatas, mereka juga punya persepsi bahwa pemberian tersebut tidak akan memasung kebebasan memilih,” kata Heni.

Menarik untuk dicermati, sebagian besar pemilih 6 propinsi (59,2 persen) mengklaim bahwa mereka tidak akan berpartisipasi melaporkan, jika mengalami atau mengetahui adanya praktik politik uang di lingkungan mereka. Hanya 12 persen pemilih yang mengklaim mereka akan melaporkan jika mengetahui adanya praktik politik uang.

Kabar menggembirakan dari survei ini adalah ternyata niat untuk datang memilis sangat tinggi. Dari enam provinsi, diperoleh data bahwa sebagian besar pemilih, lebih dari 70 persen, memiliki keinginan untuk mengikuti Pemilu pada 2014 mendatang, baik pemilihan Presiden maupun pemilihan DPR/DPRD/DPRA/DPRK dan DPD.

Pemilu Presiden lebih banyak diminati, yaitu sebesar 93,3 persen mereka menyatakan keinginannya untuk datang tanpa mempertimbangkan siapa pun pihak yang akan mencalonkan diri. Hanya terdapat 5 persen pemilih yang keinginannya dipengaruhi calon yang akan mengikuti pemilihan, serta hanya 1 persen pemilih menyatakan ketidakinginannya untuk mengikuti pemilihan Presiden.

Untuk pemilihan DPR/DPRD/DPRA/DPRK dan DPD, terdapat total 82,4 persen pemilih yang mengklaim ingin mengikuti pemilihan, tanpa mempertimbangkan pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan. Sebanyak 10,7 persen pemilih belum bisa menentukan keikutsertaannya saat wawancara berlangsung, karena belum mengetahui calon yang akan maju. Hanya 2,4 persen pemilih yang menyatakan ketidakinginannya untuk mengikuti pemilihan. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: 33,9 Pemilih Pernah Dibeli Suaranya Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM