728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 28 November 2013

Tugas Berat KPU Yakinkan Publik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya telah berusaha mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih baik namun tantangan beratnya adalah bagaimana KPU meyakinkan publik bahwa DPT kali ini lebih baik. Jika KPU gagal meyakinkan publik, maka Pemilu akan terus dirongrong rasa ketidakpercayaan.

Demikian kesimpulan Temu Pakar yang digelar Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Rabu (27/11), yang dihadiri sejumlah pakar dan organisasi nonpemerintah, KPU, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu.

Ramlah Surbakti mengatakan, persepsi masyarakat, termasuk hasil jajak pendapat Kompas mengenai kinerja KPU di mata masyarakat, lebih buruk dibanding kondisi obyektifnya. Penyebabnya salah satunya penjelasan KPU terhadap DPT yang tidak tuntas.

“Salah satu problem KPU adalah bagaimana menjangkau publik, ini tampak kurang efektif dilakukan KPU terkait DPT,” kata Ramlan. Jika mengukur DPT, salah satu acuannya yaitu derajat cakupannya, seberapa banyak pemilih yang ada dalam jumlah penduduk total.

Menurut Ramlan, ukuran wajar untuk derajat cakupan daftar pemilih adalah 75 persen dari total jumlah penduduk. Menurut BPS, pada 9 April 2014 nanti, jumlah penduduk adalah 251 juta. Berarti, 75 persen dari angka itu adalah 188,2 juta.

“Jumlah DPT yang sudah ditetapkan KPU termasuk DPT Luar Negeri 188,6 juta, dari sisi ini sebenarnya cakupannya sudah bagus melebihi 75 persen, lebih bagus dari Pemilu 2009 dan mungkin juga Pemilu 2004,” kata Ramlan. Tinggal sekarang memang ada masalah akurasi, yaitu ditemukan 10,4 juta pemilih yang NIK-nya bermasalah.

KPU tak boleh diam membiarkan persepsi publik berkembang buruk, harus bisa menjelaskan apa saja yang telah mereka lakukan dan bagaimana hasilnya. “Kalau persepsi publik masih buruk, akan mempengaruhi partisipasi pemilih nantinya, selain hasil Pemilu mudah digugat ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ramlan.

Karena itu, Ramlah mengusulkan agar perbaikan DPT ini terus dibuka hingga akhir 2013. Hanya dengan seperti itu publik bisa diyakinkan DPT terus diperbaiki dan lebih baik dibanding Pemilu sebelumnya.

Komisionar KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang hadir dalam acara itu sepakat jika perbaikan DPT itu tetap dibuka hingga akhir tahun. Sebelumnya, telah disepakati bahwa perbaikan dan rekapitulasi DPT paling akhir adalah 4 Desember 2013. “Toh DPT sudah ditetapkan, jadi tidak masalah jika masih dibuka perbaikan,” katanya.

Ferry mengatakan, KPU telah turun ke lapangan untuk menelusuri 10,4 juta data yang bermasalah. Ferry memastikan, 10,4 juta itu bukan data fiktif melainkan hanya karena persoalan NIK yang tidak valid.

NIK tidak valid ada tiga jenis yaitu berisi angka nol, tidak 16 digit, dan empat digit paling belakang terisi nol semua. NIK invalid terjadi karena kesalahan petugas Pantarlih, ditemui NIK yang tidak standard, sejumlah pemilih tidak memiliki identitas, dan pemilih yang tak memiliki KTP/KK.

Kepala Subdirektorat Pengolahan Data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Husni Fahmi, memaparkan penyebab data pemilih bermasalah adalah karena KPU diduga tak menggunakan DP4 Kemdagri serta karena Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemdagri.

“Kalau sudah terintegrasi tak mungkin terjadi satu NIK digunakan 32.000 orang, ada yang satu NIK digunakan 5.000 orang, NIK-nya nol, tanggal lahir kosong, dan NIK tertukar dengan NIK orang lain,” papar Husni. Jika KPU menggunakan DP4 dan Sidalih terintegrasi dengan SIAK, maka proses pemutakhiran akan lebih efektif.

Husni juga memaparkan, laporan sementara dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota hingga kni sudah berhasil memperbaiki 5,6 juta data pemilih dari togal 10,4 juta data bermasalah. “Dari hasil pencermatan serta pengecekan di lapangan, Dinas Dukcapil menerbitkan NIK terhadap data pemilih yang sudah sinkrn dan sudah ditemukan kebenaran elemen data lainnya,” jelas Husni.

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, sebenarnya persoalan DPT ini ada di tingkat bawah namun baru diributkan di tingkat nasional. “Di bawah sebenarnya banyak masalah hanya saja seolah mereka melempar masalah ke atas (nasional),” katanya.

Peneliti Perludem, Khoirunnisa Agustyati, juga menyoroti soal gegap gempita yang terjadi di tingkat nasional. Padahal, penetapan DPT itu sudah sejak kabupaten/kota dan provinsi hanya merekap.

“Menurut KPU mereka sudah kasih data sejak kecamatan kepada para Parpol. Parpolpun diam dan harusnya tak ada masalah, tapi ternyata baru ribut di nasional,” kata Khoirunnisa. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Tugas Berat KPU Yakinkan Publik Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM