728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 21 Oktober 2013

Logistik Pemilu : Prakualifikasi Lelang Beda Dengan Kontrak

Komisi Pemilihan Umum menegaskan, perhitungan surat suara dan beberapa asumsi kebutuhan logistik Pemilu 2014 dalam prakualifikasi lelang, memang didasarkan pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Namun, nantinya ketika sudah penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang, perhitungan yang digunakan akan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT).


Demikian disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Senin (21/10).

"Untuk prakualifikasi lelang (pengadaan logistik Pemilu 2014), kita gunakan data DPSHP, tapi untuk dokumen kontrak kita akan pakai DPT. DPSHP itu untuk prakualifikasi lelang, kontrak tetap pakai DPT," kata Husni.

Prakualifikasi lelang akan berlangsung hingga akhir bulan ini. Jika harus menunggu penetapan DPT secara nasional pada 23 Oktober 2013, dikhawatirkan waktunya tak akan terkejar.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, DPSHP yang dimaksud adalah DPSHP secara manual, bukan DPSHP daring yang masuk dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Jumlah DPSHP daring adalah 181 juta, minus Papua, Papua Barat, dan Sumatera Selatan. "Yang kita gunakan untuk prakualifikasi lelang itu data DPSHP manual, sebanyak 187 juta," kata Ferry,

Penegasan KPU ini sekaigus membantah anggapan dari beberapa anggota DPR yang mengira KPU menggunakan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Kementarian Dalam Negeri yang jumlahnya 190 juta pemilih. Anggapan ini salah satunya diduga menjadi penyebab mengapai dana yang diajukan KPU belum juga disetujui DPR.


Desain surat suara
Senin kemarin, KPU bersama partai politik menggelar acara untuk menyepakati desain surat suara yang nantinya akan dicetak. "Kami ingin memastikan bahwa logo yang tercantum dalam surat suara itu sudah memenuhi ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan," kata Husni.

Surat suara ini direncanakan sudah akan diproduksi pada pertengahan Januari 2014. Masih ada dua pertemuan antara KPU dengan partai-partai untuk menyetujui desain surat suara yang benar-benar pasti.
Terkait penetapan DPT pada 23 Oktober nanti, KPU optimistis akan bisa mencapainya karena hingga kini kesalahan-kesalahan terus berkurang dan bisa diperbaiki. "Dari 497 kabupaten/kota, hanya satu yang data berdasar nama dan alamat belum masuk yaitu Kabupaten Nduga, Papua," kata Husni.

Kemungkinan, Provinsi Papua akan menetapkan DPT secara tingkat provinsi dengan tanpa menyertakan Kabupaten Nduga. "Nduga bisa menyusul, kami upayakan sebelum tanggal 23 Oktober. Namun andaipun tidak bisa, maka tentu itu tidak tepat kalau kasus ini menghambat proses penetapan secara keseluruhan," kata Husni. (adm)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Logistik Pemilu : Prakualifikasi Lelang Beda Dengan Kontrak Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM