728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 04 Oktober 2013

Kemendagri Ajukan Skenario Pemilih Khusus

*Kalbar Terbaik, Papua Barat Terburuk


Hingga kini masih ada 20,3 juta pemilih yang belum sinkron atau elemen datanya belum lengkap. Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri akan berusaha melengkapi data tersebut sebelum tanggal 13 Oktober. Jika tak tercapai, maka sisanya akan masuk dalam daftar pemilih khusus.

Demikian salah satu kesimpulan dalam rapat koordinasi antara KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan Komisi II DPR RI, di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (4/10). "Tim KPU bersama Tim Kemendagri akan membantu melengkapi elemen data yang belum lengkap itu," kata Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Jumlah 20,3 juta bermasalah karena elemen datanya yang kurang, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Kita akan melengkapi data minimal sesuai syarat Undang-Undang, yaitu lima harus ada NIK, nama, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir," kata Irman.

Seandainya, kata Irman, jika sudah melewati batas waktu, dari 20,3 juta itu ada satu juta atau dua juta yang tak bisa dilengkapi, pihaknya akan mendorong agar menjadi data pemilih khusus. "Kalau pemilih kusus tak ada syarat minimal lima elemen itu," kata Irman.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah memaparkan, jumlah 20,3 juta yang masih kurang elemennya itu terutama terjadi karena NIK yang invalid. Ferry kemudian menunjukkan data di Sidalih online yang menunjukkan masih banyak NIK yang invalid yang berisi angka nol berderet.

"Selain masalah NIK, ada juga yang status kawinnya tidak jelas, ada pula yang karena di bawah umur," kata Ferry. Namun demikian, jenis persoalan ini tak menghilangkan hak pilih seseorang karena mereka tetap terdaftar sebagai pemilih, hanya saja ada elemen datanya yang belum lengkap.

Jumlah data pemilih yang sudah masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) online hingga Jumat malam mencapai 163,273 juta. Data ini terus bergerak karena pemutakhiran dari berbagai daerah.

Menurut Ferry, masih ada beberapa daerah yang belum mengunggah data DPT alias masih nol. Kasus seperti itu beberapa kabupaten/kota di seluruh Indonesia, misalnya terjadi di kabupaten/kota di Papua Barat dan Jawa Tengah.

Untuk memaksimalkan pengecekan DPT oleh masyarakat, KPU pada Jumat kemarin resmi meluncurkan SIdalih online untuk mengecek DPT dan data ganda.
Pengecekan DPT bisa membuka website di http://data.kpu.go.id/dpt.php yang memuat DPT dan rekapitulasi persoalan DPT di berbagai provinsi. "Ini adalah upaya kami untuk bekerja lebih terbuka dan transparan, tak ada niat kami untuk menyimpan data yang kami miliki," kata Hadar N Gumay, Komisioner KPU.

Dengan merilis website DPT tersebut, KPU berharap masukan dari berbagai pihak. KPU, kata Hadar, berharap partisipasi masyarakat untuk ikut memantau data pemilih. "Pemilu yang baik adalah pemilu yang partisipasi masyarakatnya tinggi," kata Hadar.

Sidalih secara terbuka juga merekap masalah DPT yang masih ada. Misalnya, hingga Jumat malam, masih ada 9.885 pemilih yang jenis kelaminnya nihil, 896.718 pemilih tanggal lahirnya nihil, 194.722 pemilih status kawinnya tidak jelas, dan 14.424 pemilih yang di bawah umur dan belum kawin.

Hadar mengatakan, pengunjung web bisa melihat daerah mana yang rajin dan paling rapi dalam bekerja. "Tercatat, Kalimantan Barat adalah provinsi yang paling bersih dalam menghimpun data karena dari 3,5 juta pemilih tak ada kesalahan dilakukan," kata Hadar.

Sebaliknya, terungkap pula provinsi mana yang hingga kini masih belum mengunggah data. Satu-satunya provinsi yang belum mengunggah data sama sekali alias masih nol adalah Papua Barat.

Data ganda
Selain meluncurkan website DPT, KPU pada Jumat malam kemarin juga meluncurkan website untuk mengecek data ganda di http://data.kpu.go.id/dataganda.php. Semua orang bisa mengecek apakah namanya ganda atau tidak sehingga bisa melapor ke KPU setempat untuk dikoreksi.

Menurut Hadar, kini tinggal 914.448 data pemilih ganda. "Data itu memuat identitas yang semaunya sama kecuali alamatnya, Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dalam waktu dekat," kata Hadar. (Sumber: Amirsodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Kemendagri Ajukan Skenario Pemilih Khusus Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM