Latest Post

Jokowi Ditantang Blusukan di Tengah Kabut Asap Riau

Written By Endonesia.COM on Selasa, 28 Oktober 2014 | 15.44

Petisi pertama yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo bukan masalah kabinet atau politik, tapi sebuah ajakan untuk langsung bekerja, blusukan.

Abdul Manan (41) merupakan warga asli kepulauan Meranti di Riau. Selama 17 tahun terakhir ia hidup dengan kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Ia melihat masyarakat sekitarnya mengungsi, sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), dan meninggalkan penghidupannya.

Petisi yang ia unggah di www.change.org/BlusukanAsap, baru dibuat hari ini, dan saat ini (12:00 am) telah mencapai 3.500 tanda tangan. Ajakannya sederhana, agar Jokowi melakukan #BlusukanAsap langsung ke Riau, untuk melihat bagaimana dampak langsung dari kebakaran lahan gambut dan kabut asap, terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

"Orang suka bercerita, Pak Jokowi dekat dengan rakyat, dan betul-betul mendengar. Suka 'blusukan'. Mau tidak Pak Jokowi blusukan ke tempat kami ? Langsung melihat hutan gambut, kebakaran, dan asapnya? Hanya dengan begitu Pak Jokowi bisa mengerti kehidupan kami sehari-hari dengan asap." tutur Abdul Manan dalam petisinya.

Ia menambahkan bahwa asap Riau adalah penghambat utama cita-cita revolusi mental Indonesia, karena kabut asap 17 tahun ini memiliki konsekuensi buruk terhadap kesehatan fisik, mental dan pendidikan 1 generasi. Ia mengatakan Revolusi Mental terancam menjadi disabilitas mental.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya pun pada hari kerja pertamanya mendapatkan ratusan tweet terkait ajakan #BlusukanAsap ini.

Dalam konferensi pers yang diadakan Walhi, Greenpeace, dan Yayasan Perspektif Baru (YPB), Abetnego Tarigan, Longgena Ginting, dan Wimar Witoelar mendukung petisi Abdul Manan, dan akan membantu dengan langsung menyurati Presiden Joko Widodo. (*)

Virus E-Voting dari Pelosok Musi Rawas

Mbah Prapto. Foto: Amir Sodikin
Tubuh renta Mbah Prapto Waluyo (91) sudah tak mampu menahan berat badannya. Dengan berjalan membungkuk ditopang tongkat, ia menuju Tempat Pemungutan Suara. Kali ini, ia tidak akan menggunakan paku untuk mencoblos pada Pemilihan Kepala Desa Sukarena, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.


Oleh Amir Sodikin

Mbah Prapto akan memilih menggunakan teknologi tercanggih yang ditakuti di negeri ini, yaitu pemungutan suara elektronik atau e-voting. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas, Rudi Irawan Ishak, yang datang memantau, membisiki tim teknis agar siap-siap membantu Mbah Prapto.

Ambil kartu aktivasi, serahkan kepada petugas, pilih calon yang dikehendaki, konfirmasi pilihan, sobek struk tanda terima, dan masukkan struk ke dalam kotak audit. “Hebat, simbah itu ternyata bisa melakukannya tanpa dipandu tim teknis,” kata Rudi.

Tim teknis berasal dari kabupaten yang dianggap sebagai pihak netral yang dipercaya memandu pemilih jika kesulitan mengoperasikan e-voting. Mbah Prapto menyadari jika sedang diperhatikan. “Aku pintar, bisa sendiri,” kata Mbah Prapto usai mencelupkan jarinya dengan tinta ungu.

Dengan tegas, Mbah Prapto mengatakan, cara baru ini lebih mudah dibanding cara lama. “Tak ada kesulitan, dibanding coblosan enak ini. Ini mudah, cek cek cek selesai. Sama sekali tak ada kesulitan. Aku pintar, kok,” kata lulusan Sekolah Rakyat ini.

Inan (65) juga menyatakan lebih mudah menggunakan e-voting. “Tadi lancar, soalnya sudah dilatih. Asal dilatih pasti bisa,” katanya.

Kekhawatiran bahwa generasi tua tak bisa menggunakan e-voting rata-rata berasal dari pandangan kaum muda. Suri Ema, salah satu pemilih pemula yang masih berstatus siswa SMU, mengatakan sejak maraknya ponsel pintar murah, generasi seperti dirinya sudah terbiasa dengan layar sentuh sehingga tak perlu dikhawatirkan.

“Yang kasian itu yang sudah tua, pasti akan banyak yang kesulitan,” kata Suri. Namun, dugaan itu tak selamanya betul. Prapto dan Inan sudah membuktikan, generasi mereka tak perlu dikhawatirkan asal mendapat pelatihan memadai.

Kabupaten terbelakang
Jauh dari pusat ibukota provinsi, sekitar 12 jam perjalanan darat dari Palembang, Sumatera Selatan, e-voting justru tumbuh berkelanjutan. Desa Sukarena adalah desa kelima di Musirawas, atau desa ketujuh di Indonesia, yang akan menggelar e-voting pada Senin (27/10).

Sebelumnya, sudah ada satu desa di Jembrana Bali, satu desa di Boyolali Jawa Tengah, serta empat desa di Musi Rawas yang sudah menggelar e-voting. Namun, dalam hal keberlanjutan, hanya Musi Rawas yang hingga kini tetap menggunakannya.

“Antusiasme warga tinggi, mereka sudah tertarik sejak kami menggelar simulasi,” kata Kepala BPMPD Musirawas, Rudi Irawan Ishak, yang menggawangi sosialisasi tentang e-voting di Musirawas. Dari pengalaman empat desa yang pernah menggelar e-voting tahun lalu, semua berlangsung lancar, tak mengurangi kadar pesta demokrasi yang digelar secara manual.

Bahkan, di salah satu desa angka partisipasinya hampir 100 persen atau mencapai 91,95 persen. “Baik desa dengan pendatang, maupun desa yang 100 persen penduduk asli, ternyata mereka bisa menerima dan menggunakan e-voting,” kata Rudi.

Di akhir 2014 ini, total akan ada 102 desa yang menggelar e-voting. Keberanian desa-desa di Musirawas menggelar e-voting seolah mematahkan anggapan yang selama ini diyakini para elit di Indonesia, bahwa e-voting hanya bisa digelar warga perkotaan melek teknologi.

Rudi mengatakan, e-voting ini menggunakan perangkat lunak dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang diberikan gratis. “Kami juga dipinjami gratis mesin e-voting untuk sosialisasi dari BPPT. Untuk mesin e-voting yang digunakan riil, kami membeli 14 buah untuk digunakan semua desa secara bergiliran,” kata Rudi.

Jadi, desa hanya mengeluarkan biaya untuk honor panitia dan konsumsi. Setiap desa bisa hemat biaya hingga Rp 30 juta. Ada yang hanya keluar biaya Rp 20 juta untuk e-voting, sedangkan cara biasa bisa Rp 50 juta.

Bupati Musirawas, Ridwan Mukti, mengakui, Musirawas pada 2005 merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. E-voting justru pertama kali digelar di desa-desa Musirawas yang dulu terkenal tertinggal dan bahkan masuk dalam blank spot area yang sulit dijangkau, baik dari sisi akses jalan maupun dari teknologi informasi.

“Kami memperkenalkan e-voting pada mereka, untuk menguji apakah dengan kecanggihan teknologi bisa mengubah mereka,” kata Ridwan. Hasilnya mengejutkan. “Ternyata kita tak boleh underestimate warga desa, mereka lebih mudah menerima teknologi asal kita dampingi,” katanya.

Pesan Ridwan kepada kepala daerah lain, jangan sampai kita underestimate terhadap warga desa. Mereka justru menjadi warga yang taat sistem dan dengan mudah bisa menerima perubahan. Mereka bukan elit, tapi rakyat jelata yang cara pandang hidupnya tidak penuh kecurigaan seperti di kota.

Awalnya memang sulit meyakinkan warga. Namun, dengan pendampingan dan simulasi serta latihan terus menerus, warga semakin yakin e-voting bukanlah akal-akalan orang kota. “Kami juga memberi training kepada para petugas, bahkan mereka disertifikasi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bekerjasama dengan Universitas Musirawas (Unmura),” kata Ridwan.

Kini, demam e-voting melanda semua desa di Musirawas. Desa berlomba-lomba menggelar e-voting karena desa yang tak menggunakan e-voting dianggap tak melek teknologi. Kabupaten sekitar Musirawas juga mulai melirik teknologi ini. Dari desa-desa yang tertinggal, kini Musirawas menjadi pusat kajian e-voting Indonesia yang hingga kini masih berkelanjutan.

Penerapan Pilkada

Pengalaman Musirawas menjadi modal untuk menjadikan e-voting sebagai pertimbangan dalam memilih sistem pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Ridwan akan membawa pengalaman berharga itu ke pusat, baik ke pemerintah maupun DPR sebagai usulan inisiatif daerah.

“Dengan e-voting, sekaligus kita bisa selalu memutakhirkan data kependudukan melalui KTP elektronik. Buat apa KTP elektronik yang triliunan nilai proyeknya itu jika tak dikembangkan untuk keperluan lebih berharga lagi?” kata Ridwan.

Tahun 2015 nanti, akan ada 188 Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, mengatakan, pada Pilkada nanti, ada landasan hukum penggunaan teknologi informasi, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Terkait Perppu yang memberi ruang penggunaan teknologi informasi, KPU akan membuat kajian dengan cermat. “Pada penghitungan dan pengumuman hasil, sudah pernah dilakukan pada pemilu lalu. Tapi untuk pemungutan suara elektronik, butuh tim kuat untuk kajian awal,” kata Husni.

KPU belum memastikan apakah akan menggunakan e-voting atau tidak karena belum terbangun kepercayaan publik. “Kami tidak ingin pemilu selesai kemudian baru ditanya kenapa menggunakan e-voting,” kata Husni.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, melihat kondisi politik saat ini, hingga 2019 kita belum siap menggunakan e-voting. Alasannya, elit politik masih sulit menerima.

“Kalau saya, yang memungkinkan itu baru penghitungan suara secara elektronik atau e-rekapitulasi,” kata Hadar. Menanggapi pelaksanaan e-voting tingkat desa yang tak ada masalah, Hadar mengatakan uji coba tingkat desa tak bisa ditarik kesimpulannya untuk skala Pilkada apalagi Pemilu nasional.

Direktur Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru, mengatakan, sistem yang dikembangkan BPPT sudah dilengkapi standar keamanan. Ada proteksi bagi pemilih yang tak berhak, juga ada mekanisme audit suara.

“Ketika seseorang masuk ke TPS dan menunjukan KTP elektronik atau surat undangan, maka pemilih diberi kartu token yang digunakan di bilik suara untuk mengaktifkan satu surat suara elektronik,” kata Andrari.

E-voting BPPT tidak seperti di India atau negara lain. Di India, tidak ada bukti struk. Pemilih tak bisa memverifikasi pilihannya. “Struk ini kemudian dimasukan ke kotak audit yang bisa dijadikan sebagai alat bukti sengketa,” kata Andrari.

Berkaca dari pengalaman Musirawas, pesta demokrasi tetap mendapatkan esensinya walaupun tak ada teriakan “sah” saat penghitungan suara hingga larut malam. Hal yang pasti, tak akan ada lagi jual beli suara, tak akan ada lagi suara rusak yang jumlahnya melebihi perolehan suara pemenang.

Warga langsung bisa mendapatkan kepastian siapa pemenang sebenarnya, tanpa bertele-tele. Rakyat bisa langsung berpesta menyambut pemimpin baru. Itulah sisi lain demokrasi yang semakin dekat, sedekat e-voting yang bisa disentuh dengan jari. (Amir Sodikin)










Hari Ini Musi Rawas Gelar E-Voting Pilkades

Written By Endonesia.COM on Senin, 27 Oktober 2014 | 03.37

Senin (27/10/2014), Desa Sukarena Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan akan menggelar pemungutan suara elektronik (e-voting) untuk pemilihan kepala desa (Pilkades). Ini adalah desa kelima yang menggelar e-voting di Musi Rawas, atau desa ketujuh di Indonesia.

E-voting diikuti empat calon Kepala Desa. (amirsodikin)

KPU Tetap Siapkan Aturan Pilkada Langsung

Written By Endonesia.COM on Kamis, 16 Oktober 2014 | 07.00


*Pemerintah berbeda pendapat


Komisi Pemilihan Umum memastikan akan terus berproses dalam menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, meskipun DPR belum menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Asumsinya, Perppu telah memiliki kekuatan hukum dan telah menjadi hukum positif yang berlaku.

Demikian disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Rabu (15/10). Salah satu yang sudah disiapkan secara riil, bukan sekadar persiapa awal, adalah pembuatan berbagai Peraturan KPU (PKPU) untuk menjalankan teknis Pilkada serentak nantinya. Penegasan KPU ini sedikit berbeda dengan sikap pemerintah, yang membayangkan seharusnya KPU hanya melakukan persiapan awal.

Husni juga menegaskan, KPU juga tak menyiapkan skenario lain di luar apa yang diamanatkan dalam Perppu, misalnya dengan menyiapkan dua skenario Pilkada secara langsung dan Pilkada melalui DPRD. “Sekitar 10 PKPU akan kita siapkan, semua disusun untuk Pilkada langsung,” kata Husni.

Bagi KPU, Perppu telah berlaku dan sudah bisa dijadikan landasan bekerja secara nyata, bukan simulasi atau sekadar persiapan awal. “Apapun masalahnya, KPU punya tanggung jawab menindaklanjuti isi Perppu itu dan menuangkannya dalam Peraturan KPU (PKPU), dan mekanisme penetapan PKPU harus melalui konsultasi DPR dan Pemerintah,” kata Husni.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, juga memastikan, Perppu telah menjadi hukum positif dan KPU sudah bisa menggelar persiapan. Namun demikian, guna mengantisipasi jika nantinya Perppu tak disetujui DPR pada sidang Januari 2015 nanti, Djohermansyah mengatakan apa yang dilakukan KPU adalah sekadar persiapan awal.

“Kan persiapan awal, belum bikin peraturan, draf dulu, kemudian membahas soal pendanaan, bikin ancer-ancer perkiraan dulu dana berapa yang dibutuhkan,” kata Djohermansyah.

Ditanya apakah tak menunggu Perppu agar dibahas dulu di DPR, Husni menegaskan tak perlu. “Enggak perlu menunggu, kan harus segera dikerjakan,” katanya.

KPU menyadari, beban mennyiapkan Pilkada serentak di tahun 2015 bukanlah pekerjaan mudah. “Ini kan pekerjaan yang harus segera dikerjakan dan membutuhkan waktu. Jika nanti ini tak dikerjakan, kemudian KPU belum siap apa-apa, justru beban kerja KPU yang akan menumpuk dan itu berat,” kata Husni.

Jika memungkinkan, KPU menginginkan agar Perppu segera dibahas oleh DPR agar segera ada kepastian hukum. “Jadi jangan nanti kita udah mulai jauh, ternyata payung hukumnya berubah lagi. Jadi sistem kerja seperi ini memang menjadi tidak efektif dan tidak juga efisien,” kata Husni. (AMR)

Politik Anggaran Jokwi-JK Harus Berpihak Rakyat


Pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus segera merombak politik anggaran yang selama ini tak responsif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan relasi pusat-daerah harus dievaluasi, terutama menyangkut mekanisme pemberian dana perimbangan.

Peneliti Utama Indonesia Governance Index (IGI) Kemitraan, Lenny Hidayat, di Jakarta, Rabu (15/10), mengatakan, salah satu cara untuk merombak politik anggaran kuncinya adalah pada pentingnya revisi UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Isu pemberian dana perimbangan ini krusial karena 90 persen APBD bersumber dari sini,” kata Lenny.

Selama ini, rumus penghitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus hanya memperhitungkan indikator fisik. “Hanya didasarkan pada lima hal, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kemahalan konstruksi,” kata Lenny.

Rumus yang ada sama sekali tak memasukkan unsur kinerja daerah. “Akibatnya, daerah cenderung mengabaikan peningkatan kinerja dan fokus hanya meningkatkan jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk mempertahankan angka DAU/DAK, tanpa terlebih dulu menganalisa kebutuhan,” kata Lenny.

Kebanyakan daerah menerapkan trik ini untuk mengakali rumus DAU/DAK. Dampaknya, banyak PNS di daerah yang pekerjaannya tidak jelas. “Ada PNS yang pekerjaannya hanya memutakhirkan dan menjaga satu file data kepegawaian, sementara ada PNS yang harus bertanggung jawab ke semua hal,” kata Lenny.

Salah satu temuan dalam penelitian Indeks Tata Kelola (IGI) adalah dari 34 kabupaten/kota yang diteliti, 70 persen memiliki belanja aparatur 1-3 kali lipat dari belanja program. Itu artinya, untuk menghasilkan produk senilai Rp 1.000, dibutuhkan biaya operasional Rp 1.000 – Rp 3.000.

Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengatakan, dengan belum masuknya indikator kinerja tata kelola dalam UU, membuat pemerintah baru nanti tidak memiliki sistem reward/punishment bagi daerah yang bagus/buruk. ”Karena itu, saya sependapat agar memasukkan indikator hasil evaluasi kinerja daerah dalam perhitungan dana perimbangan,” kata Nico.

Harapannya dengan menggunakan penilaian kinerja sebagai bagian dari formula, daerah yang baik dapat insentif, dan daerah buruk dihukum. “Kemudian, rekrutmen PNS daerah harus diiringi analisa beban kerja karena penambahan PNS terbukti tidak menjamin pemerataan kesejahteraan,” kata Nico.

Beban Pemda semakin berat sehingga anggaran pembangunan dan kesejahteraan sedikit. “Di beberapa daerah bahkan pernah mengalami 'kebangkrutan' karena APBD-nya tdk mencukupi untuk membayar gaji dan belanja operasional. Ini yang harus dirombak,” kata Nico.

Peneliti IGI Kemitraan, Hery Sulistiyo, mengatakan, sejak 2004 memang rumus asumsi dasar perhitungan DAU/DAK didasarkan pada jumlah PNS. “DAU ditentukan berdasar besaran gaji PNS di daerah dan celah fiskal, tujuan awalnya untuk menciptakan pasar,” katanya.

Politik anggaran harus diarahkan untuk kegiatan yang menggerakkan hasil (result-driven), bukan semata-mata menggerakkan proses (process-driven) seperti selama ini tampak dalam biaya operasional dan perjalanan dinas. “Pemerintah Jokowi-JK nanti harus memberi perhatian, supervisi, dan koreksi terhadap perencanaan APBD agar berpihak pada rakyat,” kata Nico.

Nico mengatakan, keinginan Pemerintah Jokowi-JK untuk menggunakan instrumen politik anggaran tentu dapat mengoreksi berbagai ketimpangan alokasi maupun praktek perencanaan dan penggunaan anggaran. “Ke depan, anggaran pemerintah perlu difokuskan untuk infrastruktur, investasi, maupun penciptaan lapngan kerja,” kata Nico.

Namun, Nico mengingatkan, penggunaan politik anggaran dengan mekanisme pengurangan atau penambahan DAU/DAK, tentunya tidak bisa dilakukan secara meluas dan rutin. “Karena rutinitas seperti itu dapat mengganggu realisasi APBN sebagai produk undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR,” kata Nico.


Jokowi dalam debat capres Juni lalu pernah melontarkan gagasan untuk penerapan kontrol ketat atas anggaran pemerintah. Jokwi menyebut politik anggaran yang mengusung prinsip reward and punishment agar pemerintah daerah terpacu mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat. (AMR)

Pilkada Serentak Diusulkan September 2015

Written By Endonesia.COM on Rabu, 15 Oktober 2014 | 22.39


Pemerintah mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah 2015 yang harus diselenggarakan serentak akan digelar pada September 2015. Tenggat waktu itu sudah harus tercapai karena pada Desember 2015, para kepala daerah harus sudah dilantik.


Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, saat membuka acara publikasi indeks tata kelola daerah (Indonesia Governance Index/IGI), untuk 34 kabupaten/kota, di Jakarta, Selasa (14/10). “Itu baru usulan dari pemerintah, soalnya targetnya Desember 2015 harus sudah dilantik,” kata Djohermansyah.

Djohermansyah mengatakan, akan ada sekitar 204 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak. Ketentuan Pilkada serentak tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Untuk Pilkada 2015 nanti, biayanya masih dari APBD. Baru pada Pilkada selanjutnya yaitu tahun 2018, dianggarkan dari APBN,” kata Djohermansyah.

Dalam kesempatan itu, Djohermansyah juga menegaskan, pada Pilkada nanti, biaya dari kampanye tiap calon kepala daerah akan ditanggung oleh negara, misal spanduk dan baliho. “Jadi, calon kepala daerah tak harus cari dana sampingan,” kata Djohermansyah.

Dalam sistem Pilkada yang baru, menekankan spirit untuk menekan biaya. “Terlebih nanti Pilkada dibuat serentak, ini akan lebih efisien hingga 60 persen menurut perhitungan Komisi Pemilihan Umum,” kata Djohermansyah.

Dalam kesempatan terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas waktu pelaksanaan Pilkada serentak. Namun, diperkirakan waktunya adalah sekitar September hingga Oktober 2015.

Ferry juga menegaskan, tak seperti pada pemilu sebelumnya, kampanye kandidat nantinya akan difasilitasi KPU di tiap tingkatan. Nantinya akan ada semacam media kampanye bersama. “KPU nantinya ditambah anggarannya untuk iklan dan penyebaran alat peraga karena semuanya akan difasilitasi KPU,” katanya.

Namun, kemungkinan kandidat tetap harus membiayai untuk tatap muka dan sosialisasi umum. Spirit dari ketentuan ini adalah agar kampanye tak lagi jor-joran. “Aturan yang baru juga memuat sanksi pidana jika tetap memasang kampanye,” kata Ferry.

Dalam kesempatan itu, Djohermansyah juga memastikan, Perppu telah menjadi hukum positif dan KPU sudah bisa menggelar persiapan. Namun demikian, guna mengantisipasi jika nantinya Perppu tak disetujui DPR pada sidang Januari 2015 nanti, Djohermansyah mengatakan apa yang dilakukan KPU adalah sekadar persiapan awal.

“Kan persiapan awal, belum bikin peraturan, draf dulu, kemudian membahas soal pendanaan, bikin ancer-ancer perkiraan dulu dana berapa yang dibutuhkan,” kata Djohermansyah. (AMR)

IGI 2014 : Politik Dinasti Hancurkan Tata Kelola Daerah

Kota Yogyakara, DIY, menjadi daerah yang memiliki rapor tertinggi dalam indeks tata kelola daerah, sementara Kabupaten Seluma, Bengkulu, menempati urutan terendah dari 34 kabupaten/kota yang dinilai. Politik dinasti dan ketertutupan daerah menjadi penyebab rendahnya nilai indeks tata kelola atau Indonesia Governance Index (IGI).

Demikian hasil publikasi Indonesia Governance Index “Menata Indonesia dari Daerah” yang digelar oleh Kemitraan di Jakarta, Selasa (14/10). Acara ini dihadiri oleh para pakar, kepala daerah, wakil pemerintah, dan kalangan masyarakat sipil.

Tahun 2014, IGI mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dukumen publik. Sebelumnya, pada 2012, Kemitraan juga pernah merilis IGI untuk tingkat provinsi.

Enam aktor di tiap daerah dinilai rapornya, mereka adalah pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), birokrasi, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil. IGI memiliki enam prinsip good governance yang dijadikan alat ukur yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Hasilnya, dari 34 kabupaten/kota tersebut, urutan lima besar adalah Kota Yogyakarta DIY (6,85), Kota Semarang Jawa Tengah (6,30), Kabupaten Gunung Kidul DIY (6,09), Kota Banda Aceh (6,08), dan Kabupaten Siak Riau (5,92). Lima urutan terendah adalah Kabupaten Seluma (tak bisa diukur karena sangat tertutup), Kota Jayapura Papua (3,93), Kabupaten Manokwari Papua Barat (3,94), Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (3,99), dan Kabupaten Sampang Jawa Timur (4,02).

Skor yang dibuat berkisar pada angka nol hingga 10. “Hasil rata-rata IGI di 33 (Seluma tak bisa dinilai karena tertutup) kabupaten/kota dengan menggunakan 126 indikator masih tergolong buruk, yaitu 4,92,” kata Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Saroso.

Salah satu faktor yang memperburuk tata kelola daerah adalah masih maraknya politik dinasti di beberapa daerah. “Politik dinasti ini umumnya yang memperparah nilai indeks tata kelola karena sistemnya menjadi sangat tertutup,” kata peneliti utama IGI Kemitraan, Lenny Hidayat.

Daerah yang kepala daerah dan DPRD-nya masih berkerabat membuat mekanisme check and balances tak berjalan dan cenderung tak transparan. Lenny mencontohkan fenomena di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang memiliki APBD di atas Rp 2 triliun, namun tak serta merta mampu menyejahterakan rakyatnya karena tata kelola yag buruk.

“Indrayamu menjadi daerah kedua penyumbang TKI terbesar, belanja aparatur 1,5 kali lipat dari anggaran program,” kata Lenny. Biaya satu orang anggota DPRD di Indramayu dapat membantu 116.037 orang miskin.

Padahal, Gunung Kidul, yang APBD –nya termasuk rata-rata, sekitar Rp 700 miliar – Rp 800 miliar, ternyata tata kelolanya lebih baik karena tak adanya dinasti. Bahkan, Gunung Kidul menempati urutan ketiga daerah yang memiliki tata kelola yang baik, sementara posisi Indramayu di urutan ke-23. “Ternyata tingginya APBD tak berkorelasi dengan baiknya tata kelola dan kesejahteraan,” kata Lenny.

Nuansa dinasti yang menghancurkan tata kelola yang baik juga terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, diantaranya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara. Juga ada Kota Tanjung Pinang Riau, dan Tangerang Selatan Banten.

Karena itu, Lenny menekankan, tiga hal utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah kunci bagi daerah untuk bisa memperbaiki rapor tata kelola. “Ketika ketiganya dibuka, baru bisa memberi sumbangsih pada kesejahteraan sosial dan efektivitas tata kelola, jadi buka dulu ketiga hal tersebut,” katanya.

DPRD paling rendah
Lenny Hidayat, mengatakan, dari empat aktor tiap daerah, rata-rata rapor paling rendah adalah pejabat politik. “Dari pejabat politik ini, paling rendah lagi adalah nilai untuk DPRD,” kata Lenny.

Disusul nilai rata-rata untuk masyarakat eknomi 4,23, masyarakat sipil 5,17, dan paling tinggi justru nilai birokrasi 6,38. “Ada kesamaan nilai IGI 2008, 2012, dan 2014, yaitu nilai pejabat politik (kepala daerah dan DPRD) konsisten menjadi terburuk,” kata Lenny.

Koordinator Peneliti Utama IGI, Abdul Malik Gismar, mengungkap lemahnya kinerja DPRD pada IGI 2012 dan 2014. “Pejabat politik di provinsi dan kabupaten merupakan arena paling rendah nilainya. Kinerja DPRD selama ini belum terbukti berhasil,” katanya.

Salah satu indikatornya adalah fungsi pembuatan kerangka kebijakan dan pengawasan oleh DPRD masih lemah. “Ditambah saluran partisipasi dan akses terhadap dokumen-dokumen publik yang tertutup,” kata Gismar.

Lima DPRD terburuk di IGI 2014 adalah Kabupaten Seluma, Kabupaten Sampang, Kota Jayapura, Kabupaten Lombok Utara, Kota Pontianak. Sementara yang tertinggi adalah Kota Tarakan, Kabupaten Siak, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kemitraan juga menyoroti arus di parlemen yang menginginkan Pilkada melalui DPRD. Pilkada lewat DPRD dirasa pilihan yang buruk mengingat kinerja DPRD yang buruk. Knowledge and Resource Centre Manager Kemitraan, Indra Loekman, mengatakan, yang dapat dilakukan oleh rakyat saat ini adalah awasi kinerja DPRD yang tak kompeten tersebut.

Dari data IGI 2014, Kemitraan memberikan tujuh rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Ketujuh rekomendasi tersebut adalah evaluasi kejijakan relasi pusat-daerah; keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan; evaluasi daerah otonomi baru, awasi kinerja DPRD, optimalisasi sistem e-government di daerah, sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan, dan perkuat interaksi antar empat aktor. (Amir Sodikin)