Latest Post

Rekapitulasi Suara: Celah Kecurangan Terbuka Namun Mudah Mendeteksi

Written By Endonesia.COM on Selasa, 22 April 2014 | 07.00

Walaupun segala peraturan telah disiapkan begitu detail oleh Komisi Pemilihan Umum, celah kecurangan dalam rekapitulasi suara masih terbuka terjadi. Pemilu 2014 kini terjerat pada persoalan teknis lapangan yang tidak mudah. Penggunaan teknologi informasi secara penuh bisa mengurangi persoalan klasik manipulasi suara, namun hingga kini e-voting masih sekadar wacana di Indonesia.

Dengan sistem yang dibuat KPU sekarang, kecurangan memang sudah mudah dideteksi namun harus ada pihak yang mau mengajukan keberatan. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, di Jakarta, Senin (21/4), mengatakan, banyak petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak menyadari kegiatan manipulasi suara kini gampang diketahui.

“Mereka tetap melanjutkan kebiasaan lama padahal dengan ketentuan-ketentuan baru bisa segera diketahui,” kata Didik. Deteksi pertama, C1 yang asli adalah yang berhologram. Kedua, C1 plano kini bisa dibuka kembali saat penghitungan suara di PPS maupun PPK. “Ketiga, pemindaian C1 yang langsung dikirim ke pusat, semua orang bisa mengakses isi C1,” kata Didik.

Dengan sistem seperti itu akan memudahkan siapapun yang suaranya dimanipulasi akan ketahuan. “Masalahnya adalah orang yang suaranya dikurangi itu mau komplain apa tidak. Kalau si pelaku memberikan kompensasi ke semua pihak, maka mereka juga akan diam,” kata Didik.

Dengan situasi seperti itu, maka peran pengawas pemilu menjadi krusial. Kalau pengawas pemilu lapangan, pengawas pemilu kecamatan, ternyata juga terlibat manipulasi itu, maka sempurna sudah kecurangan itu. “Tapi kalau pengawas pemilu ikut mempersoalkan kecurangan itu, maka baru bisa menjadi masalah. Sekarang kuncinya benar-benar di pengawas pemilu,” kata Didik.

Jika manipulasi dilakukan di level C1, maka itu paling aman dilakukan. Misal di C1 plano mendapat suara 12, kemudian setelah menyalin di C1 folio menjadi 120. “Kalau itu sudah tercatat di C1, ya akhirnya jadi aman soalnya dokumen utamanya C1. Semua pihak harus tau kelemahan ini,” kata Didik.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, mengatakan, memang dalam proses rekapitulasi suara, banyak terjadi kesalahan. “Ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, tapi ada juga karena kesengajaan,” kata Daniel.

Beberapa kesalahan terjadi kemungkinan karena penyelenggara pemilu tingkat bawah yang tak memenuhi kualifikasi sebagai panitia. Di media sosial, beredar hasil rekapitulasi suara di C1 yang janggal karena panitia salah menjumlahkan angka-angka sederhana yang ada.


Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, memang sudah ada ketentuan bahwa minimal pendidikan untuk penyelenggara pemilu tingkat bawah adalah SMA. Namun di beberapa daerah kriteria itu sulit dipenuhi.

Penggunaan TI
Berkaca pada berbagai persoalan manual di setiap penyelenggaraan Pemilu, bangsa ini harus belajar untuk menggunakan teknologi informasi secara penuh dalam pelaksanaan Pemilu. India saja sudah lebih dulu menggunakan e-voting atau pemilu secara elektronik.

“Hanya saja, Pemilu di India lebih sederhana sistem distrik. Di Indonesia lebih kompleks, namun harus dimulai rintisannya, misalnya melalui Pemilu Kepala Daerah karena sistemnya sedernaha,” kata Didik. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, soal kemunggkinan e-voting dalam Pemilu tidak disinggung.

Ke depannya, perubahan Undang-Undang Pemilu seharusnya mengakomodasi penggunaan TI secara penuh, terlepas nanti akan digunakan atau tidak. Pada Pemilu 2014, penggunaan TI secara terpenuh terbentur pada Undang-Undang yang ada karena tak mengakomodasi penggunaan TI secara penuh. “Selain memang ada persoalan kepercayaan parpol terhadap akurasi TI,” kata Didik.

Pemerintah, kata Didik, tidak punya komitmen untuk merintis penggunaan e-voting. Padahal, evoting ini salah satunya bisa menjamin akurasi penghitungan suara, tanpa tereduksi oleh persoalan manual yang saat ini menjerat.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, pada pemilu kali ini penggunaan TI tak dilakukan secara penuh karena undang-undang memang tak mewajibkan. Pemindaian C1 hanya dilakukan secara sederhana seperti prinsip pemindaian manual dan KPU tak mengadakan kegiatan tabulasi suara secara nasional dari data C1 tersebut.

Hingga Senin malam, jumlah TPS yang C1-nya sudah diunggah ke website KPU mencapa 50,40%. Atau sudah mengunggah C1 dari 275.089 TPS dari total 545.803 TPS yang ada. Capaian tertingi diraih provinsi Gorontalo yang sudah 100 persen mengunggah semua C1 dari semua TPS yang berjumlah 2.323. Disusul Provinsi Bengkulu yang sudah 98,93 persen atau sudah mengunggah 4.239 TPS dari total 4.285 TPS. (AMR)

Jadwal Penting Tahapan Pelaksanaan Pilpres

Written By Endonesia.COM on Senin, 21 April 2014 | 20.51

A. Penyusunan daftar pemilih:
Penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilpres: 12 -13 Juni 2014
Penetapan Daftar Pemilih Khusus Pilpres: 1 - 2 Juli 2014

B. Pencalonan:
Penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: 17 Mei 2014
Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden: 18 - 20 Mei 2014
Pemeriksaan kesehatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden: 19 - 23 Mei 2014
Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan: 18 - 23 Mei 2014
Penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden: 31 Mei 2014

Pengambilan nomor urut serta penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden: 1 Juni 2014

Kampanye: 4 Juni - 5 Juli 2014
Masa tenang: 6 s/d 8 Juli 2014
Pemilu Presiden di Luar Negeri: 4 - 6 Juli 2014
Pemilu Presiden Putaran I di Indonesia: 9 Juli 2014
Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional: 21 - 22 Juli 2014
Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi: 22 - 24 Agust 2014
Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak: 20 Okt 2014


Kampanye putaran II: 26 Agust - 5 Sept 2014
Masa tenang: 6 - 8 Sept 2014
Pemilu Presiden Putaran II di Indonesia: 9 Sept 2014
Pemilu Presiden Putaran II di luar negeri: 5 - 7 Sept 2014
Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu secara nasional: 19 - 21 Sept 2014
Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi: 14 - 15 Okt 2014

Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pemberitahuan kepada para pihak: 20 Okt 2014
Sumber: Peraturan KPU No 4 Tahun 2014, diolah oleh AMR.





















Aturan Kampanye Makin Ketat, Suvenir Maksimal Rp 50.000


Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menuangkannya dalam Peraturan KPU (PKPU) No 4 Tahun 2014. Selain itu, KPU telah menyiapkan rancangan PKPU Kampanye Calon Presiden yang nantinya akan memperketat soal politik uang dalam kampanye, baik dalam bentuk suvenir maupun berkedok sumbangan sosial.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Selasa (15/4), mengatakan pada Pemilu Presiden kali ini, ada spirit ingin mewujudkan asas fairness atau keadilan bagi semua pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Memberi kesempatan yang sama dan adil bagi semua,” kata Ida.

Untuk itu, KPU akan mengatur penyebaran bahan kampanye yang diberikan kepada pemilih, antara lain berupa stiker, kaos, topi, kalender, gantungan kunci, makanan, minuman berlogo pasangan calon, yang apabila dikonversi ke rupiah nilainya tidak lebih dari Rp 50.000. Dengan ketentuan ini, berarti menutup celah-celah ketidakjelasan dalam definisi politik uang dalam bentuk suvenir yang pada Pemilu Legislatif belum jelas batasannya.

Norma seperti itu diharapkan bisa mencegah maraknya politik uang. KPU juga akan mengatur pembatasan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho. Capres-cawapres tak bisa jor-joran baliho karena nantinya KPU akan membatasi jumlah baliho.

Dalam tahapan pencalonan, KPU membuka peluang partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal pasangan capres-cawapres. “Ketika dokumen yang diserahkan kepada kami itu sudah kami buka, sejak itu masyarakat dapat memberikan tanggapanya kepada KPU,” kata Ida.


Aturan ketat lainnya yaitu KPU juga akan melarang pasangan calon atau tim kampanyenya untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat. “Misalnya pembuatan atau perbaikan jalan, tempat ibadah, perbaikan/pembuatan fasilitas umum,” kata Ida.

Bahkan, termasuk layanan mobil ambulans gratis nantinya juga tak dibolehkan. “Jika pasangan calon memberikan bantuan sosial, dapat diberi sanksi administrai dan atau pidana, berpedoman pada UU Pilpres,” kata Ida.

Aturan tersebut akan efektif setelah penetapan pasangan calon. Dalam jadwal, penetapan pasangan calon tanggal 31 Mei 2014. Kampanye bisa dilaksanakan tiga hari setelah ditetapkan paslon capres-cawapres.

Pendaftaran Capres
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengingatkan pada partai politik atau gabungan parpol untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pilpres, terutama tahapan pendaftaran pasangan calon yang hanya dibuka tiga hari yaitu dari 18 Mei hingga 20 Mei.

Secara garis besar, kata Ferry, KPU membagi tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden menjadi tiga yakni tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Paling penting adalah tahap pelaksanaan yang terdiri dari 11 program. Tahapan pelaksanaan akan diawali penyusunan daftar pemilih. KPU akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres.

“KPU juga akan memutakhirkan data WNI yang berusia 17 tahun dari tanggal 10 April sampai dengan 9 Juli 2014,” kata Ferry. Dalam jadwal KPU, sinkronisasi DPT Pileg dengan DPT Tambahan, Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPK Tambahan dan Pemilih baru pasca Pileg dilakukan pada 11-20 April 2014. Dilanjutkan pemutakhiran Pemilih pemilih baru pada 21 April – 10 Mei 2014.

Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon paling sedikit memperoleh kursi DPR 20 persen atau jumlah suara sah paling sedikit 25 persen. Setelah tahap pencalonan selesai, dilanjutkan kampanye dan masa tenang, Pilpres putaran I dan putaran II.

Pilpres I dilakukan digelar pada 9 Juli 2014. “Putaran II digelar jika pada putaran I tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia,” kata Ferry.

Pada putaran kedua, pasangan calon juga akan kembali diberi kesempatan melakukan kampanye. Setelah itu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014. (AMR)

Kotak Suara Dibakar : KPU Berharap Polri Kawal Proses Rekapitulasi


Dua kantor kecamatan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yaitu Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sindue Tobata, dibakar massa. Kotak suara beserta surat suaranya dan dokumen penting lainnya ikut terbakar. Untuk menghindari kasus serupa terjadi di daerah lain, KPU berharap, Polri ikut membantu mengawal proses rekapitulasi surat suara secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten/kota.

Sebelumnya, Polri sudah menyanggupi untuk membantu pengamanan dan TNI pun juga sudah memberikan komitmen untuk membantu Polri dalam pengamanan. Pembakaran di dua tempat itu dilakukan oleh massa secara serentak pada Rabu malam. KPU menduga, pembakaran itu sudah direncanakan sebelumnya.

“Benar, pembakarannya sudah direncanakan di dua kecamatan itu, dalam waktu yang bersamaan,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Kamis (17/4). Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Sindue sudah sempat menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan, namun, kata Husni, belum sempat ditandatangani berita acaranya.

“Proses rekapitulasinya sebenarnya tidak ada yang keberatan, semua berjalan mulus,” kata Husni. Belum sempat ditandatangani, massa sudah datang dan membakar Kantor kecamatan Sindue.

Berbeda dengan di Sindue, untuk PPK Sindue Tobata, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan belum sempat digelar sama sekali. “Rencananya rapat plenonya baru dilaksanakan Kamis 17 April, namun Rabunya sudah dilakukan pembakaran,” kata Husni.

Menurut Husni, dokumen surat suara dan berbagai formulir rekapitulasi, termasuk formulir rekapitulasi suara asli yang berhologram, ikut terbakar dalam kejadian tersebut. Namun, masih ada harapan untuk tetap melanjutkan rekapitulasi suara tingkat kecamatan karena ada salinan C1 tiap TPS yang sudah dikirim ke Kabupaten Donggala.


“Salinan C dan C1 sudah ada terkumpul di kabupaten. Kami minta KPU provinsi untuk berkoordinasi dengan Polda agar kejadian yang sama tidak terjadi di daerah lain,” kata Husni. Polda diharapkan juga segera mengusut pelakunya. “Kita percayakan proses penegakan hukum kepada kepolisian,” kata Husni.

Terhadap rentannya pengamanan rekapitulasi suara, KPU tak mau disalahkan begitu saja. KPU mengaku sudah berkoordinasi dengan Polri, bahkan dengan TNI, untuk meminta bantuan pengawalan saat rekapitulasi suara dari tingkat TPS hingga kabupaten/kota. Polri dan TNI juga menyanggupi pengamanan tersebut dan bahkan sempat menandatangani nota kesepahaman dengan KPU.

“Kami sdh sampaikan agar kepolisian mengawal proses rekapitulasi di PPS dan PPK secara nasional ketika rapat koordinasi KPU, Menkopolhukam, dan Kapolri,” kata Husni. (AMR)


TKI Protes Dugaan Pelanggaran Pemilu di Tawau


Para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di ladang-ladang di Tawau, Sabah, Malaysia, membuat surat protes yang menyatakan pemilu di Sabah berlangsung tidak sesuai aturan. Banyak diantaranya mereka yang sudah mendapat izin dari majikan untuk ikut pemilu, namun nama mereka tak ada di daftar pemilih dan mereka tak bisa mencoblos karena tak mendapatkan surat suara.

Jumlah tenaga kerja yang menandatangani surat protes tersebut sebanyak 111 orang yang mengaku bekerja di ladang dan kebun di wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Surat protes itu kemudian dibawa oleh Dwiki Dharmawan, calon legislatif Partai Amanat Nasional, yang didampingi Dewan Pengurus Pusat PAN, untuk dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua DPP PAN, Didi Supriyanto, mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu legislatif di Tawau tersebut ke Badan Pengawas Pemilu, Kamis (16/4). “Banyak TKI yang tak mendapatkan surat suara sehingga tak bisa mencoblos. Di Tawau itu tak pernah ada sosialisasi caleg dari manapun, tiba-tiba suaranya dikuasai partai tertentu,” kata Didi.

Dalam surat protes TKI, disebutkan, banyak dari mereka yang tak mendapatkan surat suara padahal nama-nama mereka sudah didaftarkan lewat perusahaan agar masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri. “Yang menjadi kekesalan dan kekecewaan kami, hari itu kami sudah diberi izin perusahaan untuk cuti mencoblos di ladang kami, tapi surat suara yang dikirim tidak cukup sehingga merugikan kami,” kata mereka.

Mereka juga menduga, proses penghitungan suara tak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tak ada jaminan keamanan. Tak adanya saksi dalam setiap proses pemilu, menjadi sorotan utama dalam surat protes tersebut.

Masyarakat berharap, kasus tersebut ditelusuri dan diusut. Jika terbukti ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka Pemilu harus diulang. Didi mengatakan, Bawaslu diharapkan segera menindaklanjuti laporan TKI tersebut karena telah menyentuh aspek mendasar dalam pemilu yaitu prinsip yang seharusnya dilakukan secara jujur dan adil. (AMR)

Dekrit Rakyat Desak Parpol Koalisi Karena Kesamaan Platform

Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang mengatasnamakan Dekrit Rakyat Indonesia mendesak para partai politik untuk membicarakan masalah kebangsaan. Pembentukan koalisi parpol diharapkan dilandaskan pada platform perjuangan, bukan atas dasar kepentingan bagi-bagi kursi.

Demikian mengemuka dalam diskusi Dekrit Rakyat Indonesia Tuntaskan 10 Agenda Bangsa yang digelar di Jakarta, Minggu (20/4). Hadir dalam acara tersebut dari LSM adalah Chalid Muhammad dari Institut Hijau Indonesia, Hariz Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, dan Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang.

Dari parpol dihadirkan yang kira-kira akan pasti mengusung calon presiden masing-masing. Mereka adalah Maruarar Sirait dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fadli Zon dari Gerindra, dan Indra J Piliang dari Golkar.

Ray mengatakan, sejak awal Dekrit Rakyat Indonesia mendesak agar parpol-parpol membangun koalisi atas dasar pertemuan visi dan misi dan platform perjuangan. “Jangan dibangun karena pertimbangan traksional, harus ada kesatuan ide dan pandangan," kata Ray.

Chalid Muhammad mengingatkan agar parpol dan capresnya membicarakan agenda kebangsaan yang mengutamakan kepentingan eakyat. Dekrit Rakyat Indonesia sendiri mengajukan 10 agenda strategis yang layak dibicarakan capres, daripada hanya sekadar transaksi kursi kekuasaan.


"Sekarang koalisi parpol buntutnya bagi-bagi kekuasaan kursi menteri maupun cawapres," kata Chalid. Menurut Chalid, kader-kader partai yang masih muda diharapkan bisa mendorong partainya untuk membicarakan agenda strategis.
Dalam kesempatan itu, Chalid sempat mendaulat parpol dan anggota Dekrit Rakyat Indonesia untuk saling berkomitmen memikirkan agenda kebangsaan. Tiga orang perwakilan parpol menyatakan siap terikat dengan agenda tersebut, namun Hariz Azhar dari Kontras memilih mundur karena menganggap Gerindra masih bermasalah dalam penegakan Hak Azasi Manusia.

Koalisi platform
Dalam kesempatan yang sama, koalisi PDI-P dan Nasdem serta koalisi Gerindra dan PPP, sama-sama mengklaim didasari atas kesamaan platform dan visi misi. Maruarar Sirait dari PDI-P mengatakan, Nasdem merapat ke PDI-P tanpa ada transaksi bagi-bagi kekuasaan.

Maruarar mengklaim, PDI-P dan Nasdem punya kesamaan dalam beberapa hal. “PDI-P sangat ideologis dengan Pancasila-nya. Surya Paloh dari Nasdem punya pemahaman restorasi Indonesia, sama-sama punya pemikiran soal kemandirian secara ekonomi,” kata Maruarar.

PDI-P dan Nasdem juga punya cita-cita mengembangkan budaya dengan kearifan lokal yang jadi intisari Pancasila. “Sangat kuat platformnya tentang visi misi ke depan. Kami juga sama-sama menjadikan Bung Karno sebagai Bapak Pendiri Bangsa yang ajarannya menjadi inspirasi perjuangan,” kata Maruarar.

Dengan dasar itu, kata Maruarar, makanya proses koalisi tidak ribet dan tak ada gejilak di dalam maupun di luar. Maruarar menyindir proses koalisi di Gerindra dengan PPP yang akhirnya “ribet” yang berujung pada penolakan di internal PPP.

Fadli Zon dari Gerindra membantah jika ada bagi-bagi kekuasaan ketika PPP merapat ke Gerindra. “Tak ada bagi-bagi kursi, koalisi karena ada kesamaan platform. Jika ada masalah di kemudian hari, itu maslaah internal PPP, itu hal biasa di Parpol, saya yakin Pak Suryadharma Ali mampu menyelesaikan persoalan itu,” katanya.

Koalisi dengan PPP, kata Fadli, belum koalisi final. “Kita tak hanya dengan PPP, tapi juga komunikasi dengan PAN, PKB, bahkan dengan PKS, dan partai lain. Sesungguhnya belum jadu koalisi final,” kata Fadli.

Koalisi berdasar program dan platform perjuangan, menurut Fadli, kini menjadi penting. Untuk menjaga agar koalisi tak berdasarkan transaksi, Gerindra telah memiliki enam program aksi untuk ditawarkan ke partai lain. “Program aksi itulah yang akan ditawarkan ke parpol lain, apakah setuju atau tidak dengan yang akan kita perjuangkan,” kata Fadli.

Indra J Piliang dari Golkar, belum mau membuka siapa yang akan digandeng Golkar nantinya dalam koalisi. “Kami masih menunggu Jokowi dan Prabowo. “Soal koalisi Golkar dan Hanura? Itu masih menunggu Pak JK (Jusuf Kalla). Kami juga masih nunggo Jokowi dan Prabowo cari cawapres,” kata Indra. (AMR)

Bawaslu Pulihkan 8 Calon DPD dan 2 Partai Politik

Written By Endonesia.COM on Rabu, 02 April 2014 | 12.14

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengeluarkan keputusan untuk memulihkan hak konstitusional delapan calon Anggota DPD dan dua partai politik, Selasa (1/4). Dalam keputusannya, tersebut hampir semua pemohon dikabulkan permohonannya dengan alasan prosedur dan situasional.

“Kita (Bawaslu ,-red) tidak hanya mempertimbangkan aspek prosedural yakni diserahkan 14 hari sebelum masa kampanye terbuka dimulai, tetapi juga pertimbangan subjektifitas,” kata Ketua Bawaslu Muhammad usai mengeluarkan Keputusan Bawaslu terkait permohonan sengketa pemilu, di Jakarta, Selasa (1/4).

Menurut Muhammad, subjektifitas yang dimaksud yakni Bawaslu mempertimbangan kondisi-kondisi yang tidak dapat diprediksi yang kemungkinan besar menimpa calon-calon tersebut, sehingga terlambat untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye. Selain itu, faktor geografis dan akses transportasi yang juga kerap menjadi halangan juga menjadi salah satu pertimbangan Bawaslu untuk memulihkan hak konstitusional pemohon.

Namun, tambah Muhammad, pihak pemohon yang dikabulkan permohonannya oleh Bawaslu tidak semata-mata otomatis kembali menjadi peserta pemilu. Mereka harus dapat melengkapi berkas-berkas laporan awal dana kampanye hingga tenggat waktu yang ditetapkan dalam amar keputusan Bawaslu.

Keputusan Bawaslu mengabulkan permohonan peserta pemilu yang terlambat didasarkan juga pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang menyatakan peserta pemilu wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum kampanye terbuka dimulai. Beberapa peserta pemilu yang didiskualifikasi oleh KPU, menyerahkan laporan awal dana kampanye masih pada jangka waktu 14 hari, walaupun KPU mengeluarkan surat edaran dengan batas waktu pukul 18.00 WIB.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan bahwa keputusan Bawaslu tidak bisa diganggu gugat karena bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, KPU wajib menindaklanjuti setiap keputusan sengketa Bawaslu terutama soal diskualifikasi caleg dan partai politik tersebut.

“Keputusan sengketa pemilu di Bawaslu bersifat final dan mengikat. Jika diputuskan Bawaslu yang bersangkutan (pemohon) memenuhi syarat, maka KPU wajib mengembalikan hak pemohon, namun jika sebaliknya maka pemohon tetap dicoret,” pungkas Muhammad.

Hingga Selasa (1/4) malam, Bawaslu sudah memberikan keputusan terhadap 15 pemohon, diantaranya empat partai politik dan 12 Calon Anggota DPD. Satu sengketa, yakni sengketa antara Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pelalawan dan KPU, berakhir dengan kesepakatan damai dengan disepakatinya PAN Kabupaten Pelalawan untuk kembali menjadi peserta pemilu setelah melakukan beberapa kali musyawarah.

“Mudah-mudahan pada tanggal 4 April 2014 nanti, semua keputusan sudah bisa dikeluarkan oleh Bawaslu, sehingga tidak menghambat peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesaat lagi,” tambah Muhammad. (*)