Latest Post

Jaringan Pita Lebar Penopang E-Government

Written By Endonesia.COM on Jumat, 14 November 2014 | 12.46

Proyek pita lebar atau broadband sudah diharapkan semua pihak bisa menjadi tulang punggung pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan proyek tersebut selesai 2019.

Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dalam jumpa pers Dialog Nasional yang digelar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (12/11). “Kita sudah punya broadband plan Indonesia, membutuhkan dana hingga Rp 300 triliun hingga 2019,” katanya.

Dalam rencana pita lebar Indonesia, sudah ada target-target yang dicapai antar kementerian, jadi bukan hanya Kominfo. “Tapi itu betul-betul baru fokus pada broadband-nya saja,” kata Rudiantara.

Terkait sampai tingkat mana broadband akan dikerjakan pemerintah, apakah hingga kabupaten/kota atakah hingga pelosok desa, apakah akan bekerjasama dengan industri telekomunikasi atau tidak, Rudiantara belum bisa menjawab pasti. “Siapa yang melaksanakan? Tentu kita tawarkan ke operator saat ini karena masing-masing operator punya rencana bangun broadband,” kata Rudiantara.

Apabila secara finansial memugnkinkan, maka tentu operator bisa melakukan itu sampai level desa sekalipun. “Saya tidak bisa bicara detail karena harus bicara ke masing-masing operator juga,” kata Rudiantara.
Kota Pekalongan dalam acara itu menjadi salah satu contoh pemerintahan yang sudah menggunakan e-governemnt, dengan memanfaatkan pita lebar. Namun, pita lebar dibangun atas inisiatif Kota Pekalongan sendiri, bukan dari proyek pemerintah pusat.
Kota Pekalongan nekad membangun jaringan fiber optik inisiatif sendiri dan dikerjakan sendiri, bukan dari perusahaan telekomunikasi. Cara seperti itu ternyata jauh lebih murah dibanding diserahkan ke perusahaan telekomunikasi.
Walikota Pekalongan, M Basyir Ahmad, memaparkan bagiamana Pekalongan mulai menerapkan e-government tahap demi tahap. Langkah untuk menerapkan TI dimulai dari unit kecil yang dianggap tak akan mampu menjalankannya, yaitu Satpol PP.
Misal, soal migrasi ke sistem operasi komputer open source, dimulai dari Satpol PP bisa atau tidak. “Ternyata bisa. Satpol PP saja bisa, apalagi unit lainnya. Akhirnya kami ada penghematannya hingga 32 miliar dari sistem operasi saja,” kata Basyir.
Dari cara seperti itu Basyir yakin, pihaknya mampu membuat sistem TI yang bagus. “Saya berusaha integrasi, menggabungkan data. Tanggal 20 Oktober lalu kami sudah buat paperless office, yang Insya Allah di Januari 2015 kami tidak ada lagi surat-suratan dengan kertas,” katanya.
Pekalongan dalam melangkah ke e-governemt didampingi BPPT. Ada dua gelombang yang dikerjakan. Gelombang pertama, sepakat bersama untuk pindah ke pelayanan e-government. “Kemudian kita membuat pilar e-government, bagaimana kebijakannya, perkuat kelembagaannya,” kata Basyir.
Pekalongan memiliki Komisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. “Dengan cara ini penghematan luar biasa. Lalu kita buat orang melek TIK. Kemudian bagaimana membuat infrastruktur, kita buat TIK sampai dengan RW,” kata Basyir.
Kepala Peneliti e-Goverment and IT Governance Research dan Ketua Progam Studi S-1 Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Tony Dwi Susanto, mengatakan, broadband akan menjadi “jalan tol” untuk berbagai keperluan e-government. “Karena itu, memang broadband ini diperlukan dan akan menjadi tulang pungung,” katanya.
Tony mengistilahkan, broadband adalah jalan tpl, aplikasi dalam e-government itu seperti truknya jenis apa saja, kemudian sumber daya manusia itu seperti sopirnya, bisa menyetir kendaraan jenis apa saja. “Lalu tata kelolaanya itu seperti rambu-rambunya, kemudian yang akan diangkut itu informasinya,” kata Tony.
Tony mengkritisi, penggunaan teknologi informasi dalam e-government masih sebatas pada indikator pengadaan fisik. “Berapa server yang mereka punya, berapa lebar pitanya (bandwidth),” katanya.
Banyak pemda yang berorientasi pada pembangunan fisik semata, berdasarkan perspektif kepala daerahnya. “Kami mengerti karena memang mereka parameternya pencapian penghargaan, berapa anggaran yang dipotong, tapi belum ada keberhasilan e-government yang diukur dari pengguna e-government oleh masyarakat,” kata Tony.
Padahal teknologi informasi itu hanya sekadar alat, tetap yang selama ini utamanya pelayanannya. Jadi ukuran nomor satunya harusnya pelayanan itu tercapai apa tidak. Tony mengusulkan, salah satu yang diukur untuk kesuksesan e-government adalah jumlah pemakainya.
“Kemudian ada indikator kepuasan, harusnya masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah, di dokumen indikator itu harusnya targetnya muncul. Misal di Surabaya, berapa jumlah layanan yang sudah dionlinekan, di RPJMD setiap tahun ada lima aplikasi, jadi lima tahun ada 25 aplikasi,” kata Tony. (AMR)

Tiga Kabupaten Siap Pilkada E-Voting

Tiga kabupaten di Indonesia, yaitu Musi Rawas Sumatera Selatan, Boyolali Jawa Tengah, dan Jembrana Bali, menyatakan siap menggelar pemungutan suara elektronik atau e-voting pada Pemilihan Kepala Daerah. Tiga kabupaten ini merupakan pioner dalam pelaksanaan e-voting tingkat pemilihan kepala desa.

Di Indonesia, baru tiga kabupaten itu yang telah memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan e-voting. Mereka berbagi pengalaman di acara Dialog Nasional “Stretegi dan Implementasi E-Pemilu” di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/11).
Hadir dalam diskusi tersebut Bupati Boyolali Seno Samodro, Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti, dan Bupati Jembrana I Putu Artha yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Jembrana Ngurah Putra Riyadi, Direktur Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru, Kepala Program Studi Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin Armin Lawi, dan Boedi Hasmanto mewakili Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Andrari Grahitandaru mengatakan, tiga kabupaten yaitu Boyolali, Jembrana, dan Musi Rawas, adalah pelopor demokrasi e-voting di Indonesia, walaupun masih tingkat Pilkades. “Kita tetap berjuang ingatkan Pilkada dengan e-voting. Mungkin bukan Pilkada 2015. Tapi perlu segera ada uji coba Pilkada e-voting,” kata Andrari.

Andrari mengusulkan untuk uji coba satu hingga maksimal lima daerah untuk e-voting, sebelum nantinya digelar Pilkada e-voting serentak. “Sudah diakomodasi dalam Perppu, tapi masih menunggu Peraturan KPU,” katanya.

Seno Samodro mengatakan, Boyolali menargetkan sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang akan menggelar e-voting di Indonesia. Dari sisi aturan, e-voting memang sudah diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Kami telah menyediakan dana Rp 16 miliar untuk e-voting. Kami akan memotori pilkada elektronik pertama,” kata Seno. Di Boyolali diperkirakan ada 2.500 TPS. Jika satu TPS membutuhkan tiga bilik e-voting, maka perlu 7.500 unit komputer untuk menjalankan e-voting. Bagi Boyolali, angka itu bukan persoalan karena komputer nantinya tetap bisa digunakan untuk keperluan lainnya.

“Tak ada yang susah untuk persiapan e-voting. Kami sudah siapkan dananya. Golkar tidak takut, PDI-P tidak takut (dengan e-voting),” kata Seno. Seno merasa ada yang kurang pas ketika sebuah gelaran Pemilu Presiden dengan dua calon tapi dua-duanya sama-sama mengklaim sebagai pemenang.

Hal itu terjadi karena proses pemilu manual yang berlarut-larut tak berdasarkan teknologi informasi. “Bagaimana dengan kabupaten lain? Bohong kalau tidak bisa menggelar e-voting. Boyolali saja bisa, hanya Rp 16 miliar butuhnya,” katanya.

Dobelnya undangan pemilih, yang sering disalahgunakan, tak akan terjadi lagi karena otentifikasi diganti dengan sistem kartu chip yang aman. “Yang buta huruf lebih mudah e-voting daripada mencoblos, karena ada gambarnya di situ tinggal sentuh,” kata Seno.






Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti, yang saat ini sedang menggelar e-voting Pilkades di 102 desa secara bertahap, tak mau kalah dengan Boyolali. Ridwan membuktikan, desa-desa di pelosok negeri, yang jaraknya 570 kilometer lebih dari Kota Palembang, ternyata bisa menggelar e-voting.

Pilkades e-voting pertama kali di Musi Rawas digelar di Desa Tabarena pada 2013 lalu. Kemudian dilanjutkan dengan desa-desa lainnya, yang kini sudah mencapai 13 desa dari 2013 hingga 2014.

“Desanya itu di balik bukit barisan, terpencil. Sampai di sana kekhawatiran terhadap masyarakat desa yang tak mengenal teknologi, ternyata jadi berubah. Kita selama ini terlalu menyepelekan mereka, ternyata mereka lebih cerdas dari kita,” kata Ridwan.

Di musi rawas yang masih ada warga primitifnya, begitu istilah Ridwan, ternyata sukese menggelar e-voting. “Musi Rawas saja mampu, apalagi di daerah lain yang maju. Kami tak ingin masuk dalam wacana, kami sudah mempraktikkan warga desa yang tak melek teknologi ternyata bisa,” katanya.

Seandainya nanti DPR menyetujui Pilkada langsung, maka Musi Rawas akan sama seperti Boyolali memilih e-voting. Dalam e-voting, tidak ada suara yang rusak karena semua suara sah. Partisipasi masyarakat juga meningkat menjadi 80-91 persen. “Di Boyolali bisa 100 persen, di tempat kami tak bisa 100 persen karena jarak rumah ke TPS jauh, melewati hutan,” kata Ridwan.

Bupati Jembrana I Putu Artha, juga menyampaikan presentasi terkait pengalaman Jembrana yang pernah menggelar e-voting tingkat desa. Presentasi ini diwakili Ngurah Putra Riyadi.

Jembrana menjadi kabupaten kedua setelah Boyolali yang menggelar e-voting tingkat desa. Namun, Jembrana adalah kabupaten yang pernah menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan memilih dengan e-voting, dengan amar putusan MK No 146/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010.


“Akhirnya diakui, memilih itu tidak hanya mencoblos dan mencontreng, tapi juga boleh nyentuh dengan e-voting , sudah dibawa gugatannya ke MK dan dikabulkan,” kata Ngurah. Jembrana menjadi contoh pertama untuk e-voting yang menggunakan otentifikasi berbasis KTP elektronik. Boyolali dan Musi Rawas sudah e-voting namun otentifikasi menggunakan kartu pintar.

“Kami sudah menggelar e-voting untuk memilih Perbekel, ada 10 TPS yang ditempatkan dari gunung hingga pantai,” kata Ngurah. Dari pengalaman itu, Jembrana menyatakan siap menggelar Pilkada dengan e-voting, dengan syarat sudah disetujui dan ada Peraturan KPU-nya.

Lebih murah
Kepala Program Studi Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin, Armin Lawi, yang pernah menjadi Ketua Tim Pelaksana Teknis Unhas untuk simulasi e-voting Pilkada Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengatakan e-voting jauh lebih efisien dibanding pemilu manual.

Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah sebenarnya menginginkan e-voting waktu itu, namun dari sisi aturan belum bisa dipenuhi. Akhirnya hanya digelar simulasi e-voting untuk 48 TPS. “Kami juga gelar simulasi dari daerah yang tak memiliki akses listrik, kami menggunakan aki, ternyta tak ada masalah,” kata Armin.


Dengan demikian, e-voting mampu bekerja di daerah terpencil tanpa listrik. “Mudah digunakan, masyarakat usia lanjut malah tertarik. Sifatnya stand alone atau berdiri sendiri sehingga tak terkoneksi ke jaringan manapun, jadi aman tak riskan diretas,” kata Armin.

Pemilih hanya membutuhkan waktu rata-rata 55 detik, sedangkan jika manual 5-6 menit. Biaya mesin e-voting juga sudah dihitung Tim Unhas dan ternyata satu unit hanya Rp 7-8 juta, termasuk investasi awal perangkat sistem.

Dibanding pemilu manual, kata Armin, lebih hemat 73 persen. “Penghematan bisa 80 persen jika inventaris perangkat dimanfaatkan sebagai aktiva tetap.
Hasilnya bisa dipercaya, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan,” kata Armin. (AMR)

Uji Publik dalam Pilkada Tantangan KPU

Written By Endonesia.COM on Selasa, 11 November 2014 | 11.58

Uji publik, sebuah tahapan yang baru dikenal dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 nanti, belum diatur detail dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014. Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk menjabarkannya dalam Peraturan KPU (PKPU).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi di Jakarta, Senin (10/11), mengatakan, sistem baru ini memiliki tujuan mampu menyaring kualitas bakal calon kepala daerah, sebelum seseorang maju menjadi calon kepala daerah. Karena itu, akan menjadi tantangan berat bagi KPU untuk membuat PKPU yang ideal terkait uji publik.

Perppu hanya menjelaskan apa itu uji publik, namun tak menjabarkan bagaimana melaksanakannya. “Ini tantangan bagi KPU untuk menuangkannya dalam PKPU, bagaimana uji publik bisa jadi sarana pendidikan politik, bisa menggali maksimal bakal calon, bisa diakses secara mudah masyarakat, dan terbuka untuk umum,” kata Titi.

Konsep uji publik ini benar-benar bergantung pada KPU dalam menurunkan aturan teknis dalam bentuk Peraturan KPU. Hal itu terjadi karena di Peraturan Pemeringah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak mengatur secara detail.

Dalam Perppu, uji publik tidak menjawab peran publik. Karena itu, KPU harus bisa membuat peraturan teknis yang benar-benar bisa menjadikan uji publik sebagai ajang publik dalam menilai kompetensi seorang bakal calon.

Mengingat uji publik dalam Perppu hanya disebutkan ditangani oleh lima orang, yaitu dua orang dari tokoh masyarakat, dua orang dari akademisi, dan satu orang dari KPU, maka riskan juga jika tak ada yang mengawal orang-orang yang akan menjadi anggota dewan uji publik. Jangan sampai, uji publik hanya dikuasai elit panitia lokal yang ditunjuk KPU.

“Uji publik ini bisa hanya seperti debat kandidat. Secara metodologi tak akan mampu menguak visi misi dan rekam jejak seseorang. Kalau tak bisa menetapkan standar yang baik, bisa bermasalah,” kata Titi.

Komisoner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, soal uji publik ini memang masih menjadi bahasan KPU dengan berbagai pihak. “Masih ada persoalan teknis bagaimana uji publik itu digelar, kami masih berkoordinasi dengan para pihak,” kata Hadar.

Belum memiliki PKPU
Hingga kini, belum ada satu PKPU pun yang sudah dihasilkan KPU. Kekhawatiran KPU kini adalah terkait pendanaan Pilkada yang belum sepenuhnya bisa dipastikan. Di sisilain, KPU daerah kesulitan mengajukan anggaran karena belum ada standar nasional, mengingat belum ada PKPU yang jadi acuan.

KPU berharap Pemda yang akan menggelar Pilkada benar-benar menganggarkannya dalam APBD. Untuk detail mata anggaran, memang KPU daerah lah yang memahaminya, baru kemudian dari KPU daerah diusulkan kepada Pemda setempat.

“Dalam menghitung anggaran memang harus disesuaikan, karena ada hal-hal baru, bagaimana patokannya, misal soal honor, soal uji publik juga,” kata Hadar. Namun, persoalannya juga kembali lagi pada KPU.

Timbul persoalan karena hingga kini belum ada standar teknis, misal berapa standar honor panitia uji publik. “Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan KPU daerah belum bisa membuat proposal baru secara penuh karena PKPU nya saja belum ada,” kata Hadar.

Karena itu, proposal yang sudah diajukan KPU daerah kepada Pemda biasanya mengacu pada proposal dengan sistem Pilkada yang lama. “Yang sudah siap itu proposal model lama, itu yang harus disesuaikan, tapi PKPU yang baru belum ada,” kata Hadar.

Dalam Perppu disebutkan, pendanaan Pilkada 2015 masih ditanggung APBD tiap daerah. “Kami dengar ada daerah yang sudah menarik (mambatalkan) dana Pilkada karena waktu itu sempat isunya Pilkada tidak langsung,” kata Hadar.

Karena berbagai persoalan tersebut, kemungkinan waktu pemungutan suara Pilkada 2015 molor. “Mungkin tak bisa September, bisa jadi ke November. Sulit kalau September karena tahapan sekarang lebih panjang,” kata Hadar.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nasrullah, mengatakan, masing-masing daerah wajib memastikan anggaran tersedia untuk Pilkada 2015. “Anggarannya harus dipastikan diketok, kalau enggak diketok enggak ada Pilkada,” kata Nasrullah.

Kepada daerah, Nasrullah berpesan agar memastikan kebutuhan KPU, Bawaslu, dan pihak lain misalnya Kepolisian , agar masuk dalam anggaran. “Memang perlu supervisi dan koordinasi dengan daerah untuk memastikan masing-masing daerah siapkan anggaran,” kata Nasrullah.

KPU diharapkan menginstruksikan kepada jajarannya di daerah yang akan melangsungkan pilkada 2015 untuk berkoordinasi dengan pemda. KPU harus mengusulkan kepada pemda terkait alokasi anggaran yang sudah disesuaikan dengan sistem baru untuk menyelenggarakan pilkada serentak. (AMR)

WWF-Indonesia Kampanyekan Peduli #NasibGajah

Written By Endonesia.COM on Senin, 10 November 2014 | 14.49

WWF-Indonesia meluncurkan kampanye nasional untuk perlindungan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrensis). Tujuan kampanye yang bertajuk #NasibGajah ini adalah menggalang dukungan publik untuk mendorong semua pihak dalam menjaga keaslian wilayah jelajah Gajah Sumatera, termasuk perusahaan sawit agar menerapkan Best Management Practices (BMP) untuk menyelamatkan Gajah Sumatera di alam dan lembaga konservasi ex-situ – seperti kebun binatang dan pusat konservasi gajah – untuk melakukan pengelolaan satwanya dengan memperhatikan prinsip dan etika kesejahteraan satwa (animal welfare), yang mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012.

“Perkebunan sawit yang berada di sekitar kawasan habitat Gajah di alam liar dapat hidup berdampingan dengan menerapkan BMP, sehingga keberadaan perusahan-perusahaan tersebut tidak mengganggu kelangsungan hidup Gajah,” ujar Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF-Indonesia. “WWF mengajak publik untuk peduli nasib Gajah, khususnya Gajah Sumatera yang jumlah populasinya terus menurun tiap tahun, serta meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan status Siaga I atas nasib satwa kharismatik itu, “ lanjut Nyoman.

Populasi Gajah Sumatera dikategorikan ‘kritis’ (critically endangered) dalam Daftar Merah lembaga konservasi dunia, IUCN. Gajah Sumatera juga berstatus ‘satwa dilindungi’ berdasarkan UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan merupakan salah satu spesies prioritas nasional. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Workshop Forum Gajah dan Kementerian Kehutanan di Bogor awal 2014, estimasi populasi Gajah Sumatera di alam liar saat ini diperkirakan tidak lebih dari 1700an individu. Populasi tersebut terus mengalami penurunan akibat fragmentasi habitat, konflik manusia dengan satwa, serta perburuan dan perdagangan ilegal untuk gadingnya.

“Populasi Gajah Sumatera mengalami penurunan sekitar 35% dalam 7 tahun terakhir sejak 2007. Sekitar 70% habitat gajah telah hilang dalam satu generasi atau kurun waktu 25 tahun. Fakta ini merupakan tamparan keras bagi kita semua untuk lebih peduli akan nasib Gajah Sumatera,” kata Sunarto, Ahli Satwa Liar dari WWF-Indonesia.

Kampanye #NasibGajah menampilkan kondisi Gajah Sumatera secara visual kepada publik melalui karya seni, yang dibuat oleh 20 orang seniman muda berbakat Indonesia, dan dipamerkan di kawasan car free day (CFD) Jakarta depan Menara BCA, menandai peluncuran kampanye ini. Setelah itu, karya-karya seni tersebut akan dipamerkan di area-area publik seperti pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kampus dan sekolah di Jakarta dan sekitarnya selama beberapa bulan kedepan. Dengan disebarkannya 20 karya seni ini di berbagai lokasi, masyarakat diberi kesempatan berfoto selfie bersama karya-karya seni tersebut sekaligus mendapatkan informasi tentang kondisi Gajah Sumatera. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi #Selfielephant – yang berhadiah kunjungan bersama WWF-Indonesia ke pusat konservasi ex-situ Gajah Sumatera di Minas, Riau.

Masyarakat diberi ruang aktif untuk mendukung kampanye ini melalui media sosial untuk menuangkan harapan mereka akan nasib Gajah Sumatera, dengan mencantumkan tagar #NasibGajah. Bagi para pengguna twitter, harapan tersebut juga dapat disampaikan dengan mencantumkan akun Presiden Joko Widodo (@jokowi_do2) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (@humas_kemenhut). Selain melalui media sosial, publik juga dapat mengirimkan harapan mereka tentang nasib Gajah Sumatera melalui SMS ke TempoSMS Jurnalis Warga di 0811936687, dengan mencantumkan tagar #NasibGajah. (*)

Sarwo Edhie Gagal Masuk Daftar Baru Pahlawan Nasional

Jelang Hari Pahlawan 10 November, Soe Tjen Marching, anak korban tapol '65 rayakan kemenangan. Pembuat petisi “Don’t make Sarwo Edhie a Hero” ini berhasil menggalang dukungan melalui www.change.org/BukanPahlawan agar Sarwo Edhie Wibowo batal masuk daftar baru pahlawan nasional tahun ini.

Jumat lalu (7/11) Presiden RI Joko Widodo menyematkan gelar pahlawan nasional bagi empat tokoh berjasa besar bagi bangsa dan negara, dan nama Sarwo Edhie gagal masuk.

"Saya ingin mengabarkan bahwa Sarwo Edhie telah gagal menjadi Pahlawan Nasional tahun ini. Presiden Jokowi menganulir usulan era Presiden SBY memasukkan nama mertuanya sendiri. Terima kasih atas dukungan masyarakat yang menandatangani dan menyebarkan petisi yang saya buat. Saya yakin, gugurnya wacana Sarwo Edhie sebagai pahlawan tidak lepas suara kalian semua, " kata Soe Tjen

Sebanyak 6899 orang menandatangani petisi Soe Tjen, menolak pemberian gelar pahlawan kepada Sarwo Edhie, mantan komandan RPKAD tahun '65-67 yang diduga mendalangi pembunuhan ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai simpatisan komunis.

"Meskipun sudah berhasil, tapi kita tak boleh lengah! Karena korban genosida '65 dan keluarganya masih belum mendapat keadilan dan kebanyakan dari mereka mengalami trauma hingga kini, sedangkan tidak satupun dari para kriminal dibawa ke pengadilan," lanjut Soe Tjen.

Sejarah kelam pada periode 1965-1966 menyisakan jutaan orang yang dianggap komunis atau dekat dengan komunis dibunuh, dipenjara dan disiksa tanpa pengadilan. Perkiraan korban yang tewas dari 500.000 hingga 2 juta jiwa. Sampai sekarang, keluarga dan keturunannya masih hidup dalam teror dan ketakutan.

Empat tokoh yang dinyatakan pahlawan nasional tersebut adalah 1) Letjen Purn Djamin Gintings, pejuang melawan penjajahan Belanda di Tanah Karo; 2) Sukarni Kartodiwirjo, pemimpin pemuda yang amankan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok; 3) KH Abdul Wahab Chadbullah, ulama moderat, pendiri surat kabar "Soeara Nahdlatul Oelama", pelopor gerakan kebebasan berpikir; dan 4) Mayjen TKR Purn HR Mohamad Mangoendiprojo, pendiri Badan Keamanan Rakyat (*).

Temu Relawan : Saatnya Kaum Disabilitas Tidak Sembunyi

Sudah sekian dekade kaum disabilitas merasakan diskriminasi di berbagai lini praktik demokrasi Indonesia, bahkan pada gawe demokrasi terbesar yaitu Pemilihan Umum. Mereka selama ini seolah disembunyikan, selain yang bersangkutan merasa malu dan malas untuk berpartisipasi.

Namun, pada Pemilihan Umum lalu, diskriminasi itu sedikit demi sedikit bisa dikikis dan tumbang berkat koordinasi berbagai pihak, antara penyandang disabilitas dengan penyelenggara pemilu. Semangat untuk bangkit seperti itu harus dipertahankan di masa depan.

Demikian hasil diskusi Temu Relawan Demokrasi Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) yang digelar di Gedung Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), di Jakarta, Rabu (5/11). Acara ini dihadiri para relawan demokrasi, dengan pembicara Ketua Umum PPUA Penca Ariani Soekanwo, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno, dan pengurus DNIKS Damanhuri Rosadi.

Harus diakui, pada pemilu terakhir, partisipasi kaum disabilitas dalam Pemilu sudah makin bagus dibanding periode sebelumnya. “Selama ini kaum disabilitas seolah disembunyikan, selain mereka sendiri malu, dan malas untuk datang mencoblos,” kata Ariani.

Kaum disabilitas sekarang sudah berani eksis dan tak malu menampilkan diri. “Mereka sudah tak malu, grup ini dukung calon A, grup itu dukung calon B,” kata Ariani.

Hal seperti itu berbeda dengan Pemilu sebelumnya. “Pada Pemilu 2004, ada penyandang disabilitas netra yang mau datang ke TPS dengan maksud untuk mencoblos, tapi sama panitia diberi uang receh suruh pulang,” kata Ariani.

Capaian sekarang termasuk bagus. KPU mulai memperhatikan aksesibilitas dalam mendesain TPS hingga pembuatan template braile untuk surat suara. “Terima kasih, kami memberi penghargaan tinggi pada KPU,” kata Ariani.

Pengurus DNIKS, Damanhuri Rosadi, mengatakan, ia menyaksikan sejak 2004 PPUA Penca begitu gigih memperjuangkan hak untuk kaum disabilitas dalam kancah politik. “Memperjuangkan hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama agar ada kesetaraan,” katanya.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, pada pemilu yang lalu KPU memang membuat lima relawan demokrasi, yang terdiri dari kelompok strategis di Indonesia yaitu perempuan, pemilih pemula, kelompok marginal, kelompok religius, dan kelompok disabilitas. “Tujuannya salah satunya meningkatkan partisipasi pemilih yang cenderung turun dari pemilu ke pemilu,” kata Sumarno.

Tiap kelompok kita minta memiliki relawan demokrasi yang nanti memberi semangat dan mengajak komunitas untuk aktif dalam pemilu. “Relawan penyandang disabilitas sangat aktif, hasilnya partisipasi pemilih lalu di DKI Jakarta meingkat,” kata Sumarno memberi contoh.

Tahun 2009, angka partisipasi pemilih di DKI Jakarta sebanyak 59 persen, dan pada 2014 naik menjadi 71 persen pada pemilu legislatif. Untuk pemilu presiden, angka partisipasi 2009 sebesar 69 persen, dan tahun 2014 sampai 73 persen.

“Target nasional 75 persen tapi untuk DKI Jakarta 70 persen itu sudah bagus. Peningkatan partisipasi itu salah satunya karena keterlibatan banyak pihak termasuk penyandang disabilitas,” kata Sumarno.

Sumarno berharap, sinergi penyelenggara pemilu dengan komunitas disabilitas diharapkan terus bisa ditingkatkan pada periode mendatang. Sumarno juga menekankan agar sistem daftar pemilih diperbaiki salah satunya dengan memastikan kolom jenis disabilitas diisi bagi penyandang disabilitas.

“Kendalanya memang belum sepenuhnya ada kesadaran para petugas di bawah. Misal bikin TPS yang secara tak sadar ternyata tak cocok untuk penyandang disabilitas,” kata Sumarno. Sumarno mengatakan, dari sisi aturan memang sudah ramah dan mengakomodasi kaum disabilitas, hanya tinggal sosialisasi pada petugas di bawah.

“Dari sisi aturan sudah eksplisit. KPU juga sudah menandatangani nota kesepahaman untuk pemilu akses. Hanya saja perlu komunikasi rutin.
Kalau ketemu langsung begini, kita menyadari betul pentingnya menyediakan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas,” kata Sumarno. (AMR)

Perppu Pilkada : Uji Publik Harus Segera Diperjelas


Komisi Pemilihan Umum telah mengagendakan pertemuan dengan berbagai pihak pada pekan depan untuk memperjelas berbagai persoalan terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2015 nanti. Salah satu yang perlu diperjelas adalah bagaimana mekanisme uji publik harus dijalankan Komisi Pemilihan Umum, juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketanya.

Pertemuan ini perlu segera dilakukan karena masih banyak detail terkait Pilkada yang belum jelas, meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, di Jakarta, Selasa (3/11), mengatakan, banyak persoalan Pilkada yang bersentuhan dengan institusi lain sehingga perlu diperjelas. “Minggu depan pertemuan dengan institusi yang terkait Pilkada,” katanya.
Pertemuan yang mendesak terutama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait berbagai persoalan substansi yang belum jelas, misal soal mekanisme uji publik. “Kalau terkait Kementerian Keuangan terkait prosedur penganggaran, sedangkan dengan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil,” kata Juri.
Pada sistem Pilkada kali ini, sebelum dibuka pendaftaran calon, harus digelar pendaftaran bakal calon. Tiga kemudian setelahnya, perlu digelar uji publik yang anggota pengujinya berasal dari dua orang tokoh masyarakat, dua orang akademisi, dan satu orang dari KPU.
“Uji publik ini seperti kontes kecantikan, nanti parpol ketika sudah masuk masa pencalonan harus memutuskan satu orang calon,” kata Juri. Parpol boleh mengajukan beberapa bakal calon untuk masuk dalam uji publik. Bahkan perseorangan pun dalam Perppu tak ada larangan untuk ikut.
Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, konsep uji publik dalam tahapan pencalonan kepala daerah pada sistem Pilkada kali ini, dirasa masih membingungkan. KPU sendiri masih belum bisa memastikan, bagaimana nantinya teknis pelaksanaan uji publik untuk bakal calon kepala daerah.

“Uji publik ini sesuatu yang baru yang diamanatkan dalam Perppu. Uji publik wajib digelar sebagai salah satu syarat pencalonan,” kata Ida.

Ida menekankan, ada dua terminologi yang berbeda yang diperkenalkan, yaitu pendaftaran bakal calon dan pendaftaran calon. Pada saat pendaftaran bakal calon inilah maka peserta harus mengikuti uji publik.

Di dalam Perppu disebutkan, uji publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk KPU, yang hasilnya tidak menggugurkan calon.

Tahapan penyelenggaraan Pilkada dimulai dengan mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bagi yang berminat, yang diusulkan partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. “Tak ada batasan pasti dalam pendaftaran bakal calon, semua boleh mendaftar,” kata Ida.

Pendaftaran bakal calon ini dilaksanakan enam bulan sebelum pembukaan pendaftaran calon. Karena itu, pendaftaran bakal calon ini termasuk merepotkan karena rentang waktunya begitu lama, sementera waktu yang tersedia sudah mepet.

Parpol boleh mengajukan bakal calon lebih dari satu pada tahapan ini. “Nah, warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon inlah yang akan mengikuti uji publik, yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon,” kata Ida.

Setelah mengikuti uji publik, bakal calon akan menerima surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia. “Yang menjadi pertanyaan kami, produk surat keterangan ini dalam bentuk apa, masih belum jelas,” kata Ida.

KPU juga belum bisa memastikan, apakah semangat uji publik ini untuk melimpahkan kewenangan seleksi kepada KPU, ataukah untuk memberi kesempatan masyarakat untuk menilai melalui anggota uji publik. “Kami juga belum tahu pasti, apakah uji publik memiliki kewenangan untuk menilai seorang bakal calon apa tidak,” kata Ida.

Jika bisa sampai menilai, maka dalam surat keterangan bisa disebutkan hasil penilaian yang diberikan kepada parpol pengusung atau kepada individu. Lalu, bagaimana jika seorang bakal calon yang tak lolos uji publik merasa tidak terima dan ingin mengajukan sengketa?

“Kami belum bisa memastikan nanti akan seperti apa, kami masih perlu berkonsultasi kepada pembuat Perppu ini dalam hal ini pemerintah,” kata Ida. Namun, Ida belum bisa memastikan kapan KPU bisa bertemu dengan pemerintah membahas isi Perppu secara substansial. (AMR)