Latest Post

Hindari Bom Waktu 22 Juli, Kerahkan Saksi Kredibel

Written By Endonesia.COM on Minggu, 20 Juli 2014 | 15.54


Para pemantau pemilu dan Komisi Pemilihan Umum mengingatkan agar para pihak, terutama peserta pemilu, menghindari bom waktu pada 22 Juli saat rekapitulasi tingkat nasional dan pengumuman hasil Pemilu. Kedua pasangan calon harus serius mengerahkan para saksi di jenjang rekapitulasi tingkat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang berlangsung empat hari ke depan.

Jangan sampai, saksi yang diturunkan saksi abal-abal yang tak tahu soal prosedur rekapitulasi dan tak bisa menyampaikan keberatan jika ada masalah. Election Spesialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, saat menggelar konferensi pers laporan pemantauan di KPU, Jakarta, Jumat (11/7), mengatakan persoalan klasik ini memang terjadi pada Pemilu Legislatif yang disebabkan tak adanya saksi yang kredibel.

“Saksi kurang memahami aturan dan prosedur sehingga secara substansi keberadaanny antara ada dan tiada dalam mengawal suara partainya,” kata Wahidah. Problem lain dengan saksi adalah dirasa kurang gigih dalam mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara atau rekapitulasi yang tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa berbuat maksimal saat partainya dirugikan.

Padahal, proses mengajukan keberatan, kemudian dicatat dalam berita acara, merupakan salah satu yang akan dilihat oleh Mahkamah Konstitusi jika ada sengketa. Jika sampai ada masalah di tingkat PPS/PPK tapi tak ada catatan keberatan dari saksi, maka dianggap tak ada masalah di tingkatan tersebut.

“Ada pula saksi yang sangat gigih membela partainya tapi tidak dibarengi dengan pemahaman aturan yang kuat sehingga mengganggu kelancaran proses rekapitulasi dengan keberatan yang tidak berdasar aturan dan atau fakta,” kata Agung Wasono, Program Manager & Koordinator Pemantau Kemitraan. Kondisi saksi yang tak optimal itu kemudian didukung oleh penyelenggara tingkat bawah yang cenderung menunda-nunda menyelesaikan persoalan.

“Penyelenggara di bawah cenderung tidak menuntaskan keberatan saksi atau pengawas pemilu sesuai tingkatan, biasanya disertai dengan kalimat pamungkas ‘Silahkan ajukan keberatan ke MK’,” kata Agung. Situasi seperti inilahyang akhirnya menimbulkan gunung masalah yang menjadi bom waktu pada rekapitulasi Propinsi dan Pusat.

Wahidah menyerukan kepada kedua pasangan calon, jika ingin tanding data, silakan segera diselesaikan di tingkat PPS/PPK dengan menghadirkan saksi-saksi yang kredibel, bukan saksi abal-abal yang keberadaannya antara ada dan tiada. “Saksi harus mampu menjadi ‘korektor’ yang handal atas kesalahan atau pelanggaran, dan saksi tidak menjadi bagian dari politik transaksional yang mencederai hak pemilih dan pasangan calon lainnya,” kata Wahidah.

Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga diimbau agar menjaga netralitas dan bekerja secara transparan dalam proses rekapitulasi. Masyarakat pemilih dan organisasi masyarakat sipil, juga diharapkan agar menjadi pemilih yang kritis dengan berperan aktif mengawal proses dan hasil pemilu.
Komisioner KPU, Ida Budhiati, juga berharap persoalan di TPS, PPS, dan PPK dapat diselesaikan penyelenggara pemilu di tingkatan masing-masing. “Hanya dengan cara seperti itu, kita tidak lagi menumpuk masalah yang nantinya akan menjadi bom waktu di pusat,” kata Ida.

Karena itu, KPU menekankan, kontrol terhadap proses rekapitulasi di tingkat penyelenggara ad-hoc yaitu PPS dan PPK ini menjadi sangat penting oleh peserta, pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. “KPU membuka akses seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan untuk berperan dalam mengawasi proses rekapitulasi ini, silakan diawasi dan jika ada persoalan harus diselesaikan di tingkatan tersebut,” kata Ida.

Pematangan modus
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga menggelar laporan pemantauan di KPU. Koordinator Nasional JPPR, M Afifudin, mengakui pada Pemilu Presiden kali ini lebih sedikit temuan yang didapat dibanding Pemilu Legislatif. “Kami sendiri memiliki pemantau yang tersebar sampai pelosok, tapi temuan yang signifikan kali ini tak ada, yang ada paling persoalan administratif dan beberapa intimidasi ringan,” kata Afifudin.

Afifudin menduga, fokus atau usaha pencurangan tak akan masif terjadi di TPS setelah mereka belajar pada Pemilu Legislatif lalu. Karena itu, pihaknya akan terus memantau pada saat rekapitulasi di PPS dan PPK, sambil nantinya mencocokkan C1 yang diunggah di website KPU dengan rekapitulasi di PPS dan PPK.

Wahidah Suaib menengarai gejala ini sebagai pematangan modus yang disiapkan lebih rapi dan canggih pada Pemilu Presiden kali ini. Tingginya keyakinan masing-masing pendukung atas kemenangan yang telah diperoleh menjadi potensi kerawanan tersendiri dalam proses rekapitulasi yang berlangsung di PPS menuju PPK saat ini.

“Perlu diwaspadai politik transaksional dengan beragam modus manipulasi suara dengan disertai politik uang, yang besar kemungkinan akan terulang kembali dengan pola-pola yang lebih matang dan terorganisir dibanding Pileg lalu,” kata Wahidah yang juga mantan anggota Bawaslu ini. Karena itu perlu pengawalan bersama proses rekapitulasi oleh semua elemen. (AMR)


PELANGGARAN REKAPITULASI YANG POTENSIAL MENIMBULKAN MANIPULASI
1. Kotak suara dari TPS ke PPS tidak tergembok dan tidak tersegel
2. PPS tidak merespon keberatan dari Saksi
3. PPS tidak merespon keberatan dari Pengawas Pemilu
4. Saksi tidak menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi di PPS
5. Pengawas Pemilu Lapangan tidak menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi di PPS
6. PPS tidak menggembok dan menyegel kotak suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi sebelum dibawa ke PPK
Sumber: Temuan Kemitraan (Partnership for Governance Reform) pada Pemilu Legislatif 2014.

Menagih Komitmen Rekapitulasi Berjenjang

Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 telah memasuki jenjang nasional pada hari ini Minggu (20/7) hingga 22 Juli. Pertanyaan semua orang: apakah perolehan suara masih bisa berubah dibanding tingkat TPS (C1), kecamatan (DA1), kabupaten/kota (DB1), dan provinsi (DC1)?

Satu lagi pertanyaan yang juga merisaukan: apakah pada tahapan ini masih bisa dimungkinkan kecurangan? Misal dengan menyuap komisioner KPU? Logiskah jika hasil pemilu nanti tak sesuai dengan harapan pasangan calon tertentu, kemudian memberi cap KPU tidak netral dan tidak independen?

Secara teoritis, seharusnya sudah tak ada perubahan suara signifikan ketika memasuki rekapitulasi nasional, jika penyelenggara pemilu dan peserta pemilu benar-benar serius menjalankan rekapitulasi berjenjang. Suara berdasarkan rekap C1 jelas bisa berubah dibanding DA1 karena C1 masih mengalami koreksi ketika rekap di tingkat PPS dan PPK. Perubahan suara masih memungkinkan jika ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Namun, Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, batas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah 10 hari setelah Pemilu, atau paling lambat 19 Juli kemarin. Peraturan ini merujuk pada UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No 42/2008 Pasal 165 Ayat (4).

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, mengingatkan jika sudah selesai di tingkat PPK, seharusnya titik kritis rekapitulasi sudah tak ada lagi. “Kalau untuk usulan pemungutan suara ulang harusnya sudah lewat, yang bisa dilakukan paling penghitungan suara,” kata Didik.

Ketika sudah lewat PPK, mencurangi suara sudah tertutup karena semua pihak telah memiliki rekapitulasi PPK. “Termasuk curang dengan memanfaatkan sisa surat suara juga sudah sulit,” kata Didik.

Prinsip rekapitulasi memang dilakukan secara berjenjang. Suara dihitung secara bertahap mulai dari TPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU provinsi, hingga KPU pusat.

Ribet serta memungkinkan transaksi di banyak level. Namun, itulah yang selama ini disepakati pembuat Undang-Undang, dan juga oleh para pasangan calon kedua kubu karena mereka telah dimintai pendapatnya untuk merumuskan Peraturan KPU.

Keunggulan rekapitulasi berjenjang adalah jika ada kesalahan di bawah masih bisa dikoreksi di tingkat atasnya. Namun, rekapitulasi berjenjang juga menjadi sumber transaksi suara, terutama di level PPS dan PPK.

Karena itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyerukan agar semua pihak ikut mengawal rekapitulasi suara. “Kita sudah mengingatkan dari awal agar kedua paslon menempatkan saksi yang kredibel di setiap jenjang kegiatan itu,” kata Husni.
Kubu paslon diharapkan mengirim saksi yang menguasai masalah, memahami peraturan. “Silakan dikritisi sedatail-detailnya, beradu argumentasi di sana dan silakan menyelesaikan masalah di sana,” kata Husni.
Sistem rekapitulasi berjenjang juga mewajibkan paslon memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan. Jika ada yang tak sesuai, ajukan keberatan dan penyelenggara wajib mengakomodasi keberatan itu sepanjang sesuai aturan.
Namun, banyak yang mengingkari konsekuensi rekapitulasi berjenjang ini. Pada Pemilu Legislatif lalu, peserta pemilu tetap menumpuk persoalan ke tingkat pusat.
Pada Pilpres kali ini, ternyata para paslon juga tak serius menyediakan saksi. Jangankan harus menyediakan saksi di semua TPS, hanya menyediakan di tingkat PPS pun ternyata tak serius dilakukan.
Election Spesialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, menilai kedua kubu paslon gagal mengkonsolidasikan partai pendukung untuk menyiapkan saksi. Kemitraan telah memantau 1.062 PPS pada Pilpres 2014. Ternyata tak semua paslon menempatkan saksi di tingkat desa/kelurahan.

“Dari 952 PPS, terdapat 40 PPS yang rekapitulasinya tidak dihadiri saksi Prabowo-Hatta dan terdapat 53 PPS yang tidak dihadiri saksi Jokowi-JK,” kata Wahidah. Kondisi ini ironis dengan janji kedua kubu yang katanya akan mengawal suara.

“Apalagi di tingkat PPS yang merupakan gerbang pertama untuk mengoreksi indikasi kesalahan dan kecurangan atau pelanggaran di PPS sebelum menjadi tumpukan masalah di PPK dan KPU kabupaten/Kota,” kata Wahidah. Paslon telah kehilangan kesempatan menyelamatkan suara dari kemungkinan termanipulasi.

Padahal, indikasi kecurangan itu ada. Dari temuan Kemitraan, ada 11 kotak suara yang tidak tergembok dan tidak tersegel, 12 pemantau melaporkan melihat sendiri praktik politik uang kepada PPS, 12 pemantau melaporkan melihat sendiri adanya intimidasi kepada PPS untuk memenangkan paslon tertentu.

Fakta tersebut membuka mata ternyata paslon abai dengan pengawalan suara. Kalaupun ada saksinya, ternyata tak menguasai masalah, tak tahu prosedur, dan tak mengajukan keberatan ketika ada kecurangan. Istilah sekarang, saksi abal-abal. “Saksi seperti ini antara ada dan tiada, bahkan ketika protes pun tak mengisi formulir keberatan, akhirnya upaya protes itu tak ada gunanya,” kata Wahidah.

Tabiat peserta pemilu yang seperti ini biasanya cenderung baru menumpuk protes ketika rekapitulsai sudah di tingkat nasional. Nasi telah menjadi bubur dan peserta pemilu kini tak bisa lagi menyalahkan atas hasil rekapitulasi suara yang sudah masuk ke tingkat nasional. Menuduh KPU tak netral atau curang, sudah tak relevan lagi karena semua elemen bangsa kini bisa memantau hasil pemilu.

KPU telah mengeluarkan kebijakan open data, yaitu transparansi membuka data selebar-lebarnya kepada semua warga negara. Upaya KPU mengunggah formulir C1, mentabulasi DA1 dan DB1, ke laman web KPU patut diapresiasi. Walaupun C1 bukanlah hasil final KPU, namun bisa digunakan sebagai alat kontrol terhadap rekapitulasi di tingkat atasnya.

Para programmer bekerjasama dengan para relawan telah bahu-membahu mengawal suara sejak masih berupa C1 (TPS), hingga kini menjadi DA1 (kecamatan), kemudian DB1 (kabupaten/kota), hingga DC1 (provinsi). Rekapitulasi sudah di ujung selesai, tak ada lagi logika paslon tertentu bisa menyuap komisioner KPU untuk mengubah suara yang telah menjadi milik publik.

Inilah rekapitulasi suara berjenjang, inilah komitmen kita. Berikan yang terbaik untuk negeri ini. Menang tanpa merendahkan, kalah tetaplah menjadi kesatria terhormat. (Amir Sodikin)

Penyelenggara Curang Harus Dipidanakan

Written By Endonesia.COM on Jumat, 18 Juli 2014 | 14.02

Hari ini rekapitulasi sudah memasuki hari kedua tingkat Kabupaten/Kota dan besok sudah masuk rekapitulasi provinsi. Para pihak menyerukan agar penyelenggara tak hanya mengoreksi kesalahan tapi juga harus menindak para pelaku kecurangan yang mengakibatkan pembelokan suara.

Demikian diserukan secara terpisah oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto, Election Specialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan Wahidah Suaib, dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifudin, di Jakarta, Rabu (16/7).

Didik mengingatkan agar para pihak yang masih memiliki ganjalan pada rekap PPK segera menyelesaikannya di tingkat kabupaten/kota. Apalagi jika ganjalan persoalan tersebut sampai ingin mengajukan usulan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang.

Rekap di PPS dan PPK sebenarnya menjadi titik terakhir jika ingin mengajukan pemungutan suara ulang, kecuali jika ada rekomendasi khusus dari Bawaslu/Panwaslu. “Kalau untuk usulan pemungutan suara ulang sebenarnya sudah lewat, yang bisa dilakukan paling penghitungan suara ulang dan rekapitulasi ulang di tingkat bawahnya jika ada persoalan serius,” kata Didik.

Kini, kata Didik, yang harus diingatkan kepada penyelenggara pemilu adalah setelah semua kesalahan dikoreksi, jangan lupa untuk menyeret orang-orang yang diduga terlibat dalam kecurangan. “Yang bisa dilakukan adalah memidanakan para pelaku,” kata Didik.

Election Specialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, mengingatkan tentang daluwarsa sebuah kasus yang ditetapkan hanya tiga hari. Karena itu, semua pihak, terutama tim pasangan calon, pemantau, dan masyarakat umum, jika melihat kecurangan, agar segera melaporkan ke Panwaslu/Bawaslu.

Wahidah berharap, Panwaslu/Bawaslu juga responsif terhadap laporan yang masuk. Ia berharap, proses hukum bisa sampai mengungkapkan konspirasi di balik kecurangan tersebut. “Harus sampai membuka siapa dalangnya. Mungkin terkait pejabat setempat atau penguasa setempat dengan kekuatan kades karena rekrutmen KPPS dari desa,” kata Wahidah.

Penegakan pidana pemilu harus dibarengi koreksi hasil perhitungan. Misal jika divonis karena merusak sertifikat hasil perhitungan maka hasilnya juga harus diperbaiki. Begitu sebaliknya, jika ada yang dikoreksi tapi dugaan pidananya tak diproses, maka kasus ini akan terus terulang di tiap pemilu.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, menjanjikan penindakan yang berlaku sama untuk semua penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi, etika, dan/atau pidana. “Tak ada toleransi bagi mereka yang ingin berbuat curang,” kata Ida.

Perbuatan nah pidana pemilu ditujukan kepada para penyelenggara dan juga setiap orang. Pidana tetap berlaku bagi yang lalai apalagi dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara. Ancaman pidananya minimal enam bulan, maksimal 24 bulan, dan denda minimal Rp 6 juta dan maksimal Rp 24 juta.

Ancaman pidana paling berat adalah bagi setiap orang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, maka ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Hingga kemarin malam, pengunggahan formulir rekapitulasi tingkat TPS atau C1 sudah mencapai 98,61 persen, dan rekap tingkat kecamatan atau DA1 juga terus merangkak naik hingga 57,36 persen, dan rekap tingkat kabupaten/kota atau DB1 sudah 43,26 persen. Berbagai aplikasi yang mencoba menghitung perolehan suara real count tidak resmi KPU berdasarkan C1 dan DA1 terus bertebaran.

Di kawalpemilu.org, situs bukan resmi KPU yang merekap berdasar entry C1, untuk sementara posisi Jokowi-Kalla unggul dengan 52,82 persen dan Prabowo-Hatta dengan 47,17 persen, dari total suara yang masuk mencapai 95,69 persen. Dari semua aplikasi di internet, kawalpemilu.org dianggap paling cepat proses rekapitulasinya.

Adapula yang membuat aplikasi berdasarkan data tingkat kecamatan atau DA1 yang terverifikasi dengan alamat url di goo.gl/3w8Lcy. Dari 2.563 DA1 yang masuk dari total 6.995 DA1, atau dengan total suara 46.335.580, Jokowi-Kalla unggul sementara dengan 50,73 persen, dan Prabowo-Kalla dengan 49,27 persen.

Kedua aplikasi di atas sama-sama bukan hasil resmi KPU yang mendasarkan pada data resmi bersifat sementara dari KPU yang diunggah di http://pilpres2014.kpu.go.id.

Masih tertutup
Imbauan agar rekapitulasi di setiap jenjang digelar di tempat terbuka dan bisa diakses oleh para pihak, ternyata tak semuanya sesuai harapan. JPPR melaporkan, banyak relawannya yang ditolak oleh KPU kabupaten/kota dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, JPPR adalah pemantau terakreditasi.

“Beberapa kabupaten/kota awalnya tak membolehkan relawan kami menghadiri acara rekapitulasi, tapi setelah kami protes akhirnya diperbolehkan, seperti di Bogor dan Surabaya,” kata M Afifudin, Koordinator Nasional JPPR.

Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, relawan JPPR sama sekali tidak diperbolehkan masuk dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. Afifudin tak habis mengerti mengapa hal itu bisa terjadi, padahal UU dan peraturan KPU sudah menginstruksikan agar rekapitulasi dilakukan secara terbuka.

Rekapitulasi yang tertutup justru akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. “Apapun hasil rekap, selisih sedikit atau banyak, kalau dilakukan dengan transparan tidak akan menimbulkan pertanyaan publik. Dengan demikian kepercayaan publik akan hasil pemilu juga tinggi,” kata Afif.


Ajukan keberatan
Wahidah Suaib mengingatkan kepada saksi kedua pasangan calon dan juga panitia pengawas, agar mengisi formulir keberatan jika ada sesuatu keberatan yang tak ditanggapi. “Harus dipastikan mengisi form keberatan. Karena itulah dokumen yang bisa digunakan di tingkat atasnya bahwa pernah ada yang keberatan tapi tak diakomodasi,” kata Wahidah.

Banyak kasus di lapangan, saksi atau panwas marah-marah tak terima keberatannya dibantah, kemudia walk-out, dan lupa lupa menulis keberatan di formulir yang disediakan. “Jangankan saksi, panwaspun sering WO karena marah dan lupa tak mengisi form keberatan,” kata Wahidah.

Wahidah mengingatkan, hanya saksi yang kredibel dan memiliki pengetahuan bagus yang mampu mengajukan keberatan yang logis dan bisa berargumentasi dengan penyelenggara. Saksi yang abal-abal dipastikan tak akan bisa berbuat banyak menghadapi berbagai trik kecurangan di tingkat kabupaten/kota, apalagi provinsi.

Karena itu, Wahidah mewanti-wanti, agar tim pasangan calon kedua kubu benar-benar memperhatikan mutu saksi. Dari penelitian Kemitraan, Wahidah terkejut ternyata tim paslon telah abai dalam menyediakan saksi yang bermutu. Ternyata tak ada konsolidasi para partai pendukung untuk menyiapkan saksi.

“Dari 952 PPS yang data hasil pemantauannya telah masuk, terdapat 40 PPS yang rekapitulasinya tidak dihadiri oleh saksi Prabowo-Hatta dan terdapat 53 PPS yang tidak dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Jokowi-JK,” kata Wahidah. Kondisi ini patut disayangkan mengingat KPU gencar mengingatkan pentingnya saksi.

Paslon telah kehilangan kesempatan menyelamatkan suara di tingkat PPS dan PPK dari kemungkinan manipulasi. Diharapkan, kasus yang sama tak lagi terjadi di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi nanti.

Wahidah mengingatkan agar KPU kabupaten/kota akomodatif terhadap keberatan yang sesuai aturan yang disampaikan saksi. “KPU Kabupaten/Kota harus memberi kesempatan yang adil kepada para saksi untuk menyampaikan keberatannya terhadap proses dan hasil serta segera melakukan perbaikan apabila keberatan saksi sesuai aturan,” kata Wahidah.

KPU Kabupaten/Kota juga harus memberi kesempatan kepada panwaslu untuk menyampaikan keberatannya dan segera melakukan pembetulan berdasarkan rekomendasi Panwas apabila rekomendasi tersebut sesuai aturan. (AMR)

Gotong Royong Kawal Pemilu 2.0

Oleh: Amir Sodikin

ANAK-anak muda yang berlatar belakang programer turun gunung menjawab tantangan mengawal suara Pemilu Presiden 2014. Belasan aplikasi berbasis web lahir di jagat maya dengan tujuan satu: mengawal kemurnian suara Pemilu Presiden 2014.

Inilah Pemilu 2.0, meminjam istilah bangkitnya Web 2.0, yaitu pemilu yang benar-benar dikawal pengguna internet atau netizen di media sosial. Salah satu aplikasi berbasis web yang kini hangat diperbincangkan di media sosial adalah Kawal Pemilu (www.kawalpemilu.org).

Relawan bergotong royong meng-input isian C1 (formulir rekapitulasi suara tingkat TPS) yang sebelumnya diunggah KPU di laman http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php. Kawal Pemilu paling cepat merekapitulasi C1, bahkan melebihi kecepatan penyelenggara pemilu.

Pendiri kawalpemilu.org, Ainun Najib, mengatakan, situs web ini lahir dari anak-anak muda yang suka dengan teknologi informasi (TI). Script laman ini hanya dibuat dua hari oleh dua rekan Ainun yang bekerja di Silicon Valley, San Francisco. Bandingkan dengan KPU yang sudah puluhan tahun berangan-angan memiliki sistem e-rekapitulasi, tetapi tak terlaksana.

”Hanya dua hari membuat script-nya. Yang lama itu membuat database-nya, harus dibuat sendiri, misalnya untuk nama-nama daerahnya,” kata Ainun yang tinggal di Singapura sebagai konsultan TI. Ainun adalah lulusan Nanyang Technological University, Singapura.

Ide Ainun dan teman-temannya yang tak mau disebutkan namanya adalah bagaimana memanfaatkan sumber data terbuka milik KPU berupa gambar-gambar formulir C1.
Berbasis relawan

Satu-satunya cara adalah meng-input secara manual ke sebuah sistem database. Akhirnya, melalui akun Facebook, Ainun dan teman-temannya merekrut relawan yang mau bekerja untuk memasukkan data. ”Ternyata responsnya bagus. Hanya beberapa hari kami sudah punya 700 relawan. Sekarang perekrutan sudah kami tutup,” kata Ainun.

Bagaimana dengan biaya laman dan sewa server? Ainun mengatakan, hampir tak keluar uang untuk mewujudkan embrio e-rekapitulasi ini. Server-nya pun menggunakan server berbasis cloud (komputasi awan) milik akun teman Ainun.

”Untuk biaya server sebenarnya masih gratis. Hanya saja, pas ada lonjakan pengunjung, billing-nya baru jalan dan itu pun baru keluar 10 sen,” kata Ainun.

Sekitar 700 relawan yang direkrut pun tidak dibayar. Mereka bekerja sukarela.

Kerja script di kawalpemilu.org adalah menampilkan snippet atau potongan C1 yang tepat menampilkan perolehan suara. Dari potongan ini, relawan langsung melihat angka-angka itu kemudian memasukkan ke kolom isian yang disediakan.

Kawalpemilu.org sama sekali tak mengonversi otomatis gambar-gambar C1 ke dalam angka numerik untuk tabulasi suara karena hal itu tak memungkinkan. ”Laman ini adalah program entri data yang diisi para relawan,” kata Ainun.

Ainun menjamin script yang dibangun murni hanya menjumlahkan angka-angka yang di-input para relawan. ”Kami independen. Kalau ada yang meragukan, silakan dibandingkan dengan data C1 KPU,” katanya.

Gabriella Alison adalah salah satu relawan Kawal Pemilu. Walaupun sedang sakit, ia rela membantu memasukkan data dari rumah. Ia bangga menjadi bagian dari partisipasi publik dalam mengawal pemilu.

”Dari dulu saya tak pernah perhatian dengan politik. Tetapi, tahun ini beda, saya terpanggil mengawalnya,” kata Gabriella.

Elisa Sutanudjaja adalah salah satu administrator di Kawal Pemilu. Sebelumnya ia memulai inisiatif mengumpulkan C1 janggal di http://bit.ly/CekJanggalC1 bersama 200 relawan lainnya. Ia kemudian dikontak Ainun untuk koordinasi pekerjaan.

”Takutnya, kerjanya sama, ternyata berbeda,” kata Elisa. Akhirnya Elisa menjadi admin Kawal Pemilu dan kumpulan C1 janggal menjadi referensi.

Niat Elisa terjun sebagai relawan awalnya didasari pemikiran bagaimana memanfaatkan data terbuka milik KPU. ”Kalau tak dimanfaatkan, tak ada gunanya transparansi itu,” kata Elisa.
Kejutkan semua pihak

Kekuatan crowdsourcing mengejutkan semua pihak karena hanya dalam hitungan hari, capaian C1 yang di-input lebih dari 96 persen. Orang-orang yang tak percaya crowdsourcing menuding apa yang dicapai Kawal Pemilu tidaklah realistis.

Mereka tak percaya para relawan bisa cepat menyelesaikan input C1 dengan kekuatan hanya 700 orang. Ada juga yang menganggap tak mungkin para relawan itu tak dibayar untuk memasukkan data.

Salah satu relawan Kawal Pemilu, Stefanus Rakhmat Andrianto, tertawa mendengar cibiran itu. Editor di Wikipedia ini terbiasa dengan pekerjaan keroyokan tanpa dibayar.

”Di Indonesia, jutaan orang bekerja tanpa dibayar. Ketika ada vandalisme artikel di Wikipedia, misalnya, ramai-ramai mereka memperbaiki artikel itu, tanpa dibayar. Demikian juga kerja kami di Kawal Pemilu, tak ada yang dibayar,” kata Stefanus.

Dengan crowdsourcing, apa pun bisa dikerjakan dengan bergotong royong sehingga ringan. Stefanus bangga menjadi bagian dari proyek keroyokan ini demi mengawal suara pemilu.

Penghitungan di Kawal Pemilu juga menarik data formulir rekapitulasi tingkat kecamatan (DA1) dan juga rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (DB1), yang berkolaborasi dengan aplikasi di http://rekapda1.herokuapp.com. Penghitungan versi C1 di Kawal Pemilu kemarin mencapai 96,59 persen dengan perolehan suara Prabowo-Hatta 47,19 persen dan Jokowi-Kalla 52,80 persen.

Sementara penghitungan menurut http://rekapda1.herokuapp.com, DA1 mencapai 74,41 persen dengan perolehan suara Prabowo-Hatta 47,78 persen dan Jokowi-Kalla 52,22 persen. Untuk penghitungan DB1 mencapai 77,46 persen dengan perolehan suara Prabowo-Hatta 47,96 persen dan Jokowi-Kalla 52,04 persen.

Selain laman-laman itu, bermunculan aplikasi berbasis web yang menarik data dari laman KPU secara otomatis. Beberapa di antaranya goo.gl/ZR8xII, goo.gl/3w8Lcy, http://bowoharja.biz/, goo.gl/8ZYtof, goo.gl/Se1Fch, dan goo.gl/UVz6Ww.

Meski kerja keroyokan ini tanpa dana miliaran rupiah, anak-anak muda ini secara sukarela mampu mewujudkan embrio e-rekapitulasi yang selama ini jadi mimpi KPU. Berkaca pada mereka, kita makin yakin akan siap menggelar e-voting pada pemilu selanjutnya.

Gegap gempita netizen memantau suara pemilu ini memberikan keyakinan bahwa masyarakat telah siap memanfaatkan TI dalam pemilu. Sebuah kekuatan yang terlupakan di negeri ini.

Berbekal Pemilu 2.0, kita akan menuju Demokrasi 2.0 yang lebih partisipatoris.

Sumber: Harian Kompas, Jumat 18 Juli 2014

Mengawal Suara dari Transparansi C1

Sehari usai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pergerakan salinan formulir C1 yang diunggah di website KPU terus mengalir. Baru beberapa hari setelahnya, yang ditargetkan tujuh hari setelah Pemilu, sudah ada beberapa provinsi yang mencapai 100 persen untuk unggah C1.

Gorontalo, seperti pada Pemilu Legislatif lalu, adalah juaranya yang paling cepat mencapai skor 100 persen untuk unggah C1 Pemilu Presiden. Hingga Minggu (13/7) malam, secara nasional sudah ada 86,72 persen formulir C1 yang diunggah.

Di media sosial, laman web kumpulan C1 yang ada di http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php ini menjadi rujukan utama untuk mengecek berbagai keganjilan C1. Di luar dugaan, publik secara antusias memanfaatkan situs tersebut untuk mengecek C1. Mulai dari hanya mengecek C1 di TPS masing-masing, hingga benar-benar memanfaatkannya untuk investigasi.

Di Twitter, gencar pula warga pengguna internet berbagi gambar C1 hasil unduhan yang dirasa ganjil. Tak hanya di Twitter, ada pula yang mengumpulkan C1 yang dianggap aneh dalam satu laman web sendiri, misalnya seperti yang dilakukan di http://c1yanganeh.tumblr.com.

Dari kumpulan c1 yang aneh tersebut, sudah bisa dipetakan pola dugaan kecurangan yang disiapkan oleh penyelenggara di tingkat TPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Diantaranya, pura-pura salah menuliskan angka dan pura-pura salah menjumlahkan, isian perolehan suara dikosongkan, dan tidak ada tanda tangan saksi.

Salah satu kiriman C1 yang aneh adalah C1 dari TPS 47 Kepala Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang langsung ketahuan salah jumlah. Perolehan kandidat nomor 1 tercatat 814 (dengan angka 8 yang lebih tebal) dan kandidat nomor 2 dengan 366 suara, dan total suara sah 380.

Gambar tersebut langsung menyebar ke jejaring media sosial dan dalam hitungan jam sudah sampai ke akun Facebook salah satu Komisioner KPU, Hadar N Gumay. Hadar mengatakan, seharusnya angka 814 tersebut adalah 014 agar jumlahnya mencapai 380.

Perolehan suara di satu TPS tak mungkin lebih dari 800 karena tiap TPS sudah ditentukan maksimal 800 pemilih. Menurut acuan, seharusnya bukan 014 melainkan x14, kemungkinan pernah tertindas antara angka nol dan x sehingga mirip angka 8.

“Kami akan pastikan direkap dengan akurat dan benar. Terima kasih masukannya. Terus pantau rekap kami,” kata Hadar.

Janji Hadar bukan isapan jempol. Kemarin malam, Komisioner KPU, membawa bukti gambar rekapitulasi tingkat Panitia Pemungutan Suara Kelapa Dua yang telah mengoreksi perolehan suara di TPS 47 sesuai yang dikatakan Hadar.

Dengan demikian, advokasi melalui media sosial berdasarkan C1 yang diunggah KPU, telah membuahkan hasil. Namun, masih mengantre di belakang bagaimana penyelesaian C1 lainnya yang salah hitung atau yang dikosongkan sama sekali.

KPU menjamin, proses rekapitualasi suara di semua tingkatan akan dibuka selebar-lebarnya tanpa ada yang ditutupi. Ketua KPU Husni Kamil Manik menuturkan, silakan semua elemen masyarakat, terutama saksi peserta pemilu, untuk memantau proses rekapitulasi, mumpung masih di tingkat kecamatan saat ini.

Husni berharap, para pihak yang sedang bertanding, tak menumpuk persoalan untuk di bawah ke pusat. “Silakan setiap ada persoalan diselesaikan di tiap tingkatan masing-masing,” kata Husni.

Pematangan modus
Election Spesialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, meyakini, pada Pilpres ini telah ada pematangan modus untuk mencurangi perolehan suara. Kecurangan perolehan suara relatif tak terlihat masif saat rekapitulasi di tingkat PPS.

Wahidah menengarai gejala ini sebagai pematangan modus yang disiapkan lebih rapi dan canggih pada Pemilu Presiden kali ini. Sebelumnya, pada Pemilu Legislatif, banyak penyelenggara tingkat bawah yang tak menyadari bahwa pengunggahan C1 menyebabkan kecurangan mudah diidentifikasi.

Di Pilpres ini, para penyelenggara dan politisi, telah belajar terhadap jebakan C1 yang diunggah terbuka. Wahidah yakin, tetap ada potensi kecurangan di tingkat PPS/PPK dan kabupaten/kota serta provinsi. Tingginya keyakinan masing-masing pendukung atas kemenangan yang telah diperoleh menjadi potensi kerawanan tersendiri dalam proses rekapitulasi yang berlangsung terutama di PPS menuju PPK saat ini.

“Perlu diwaspadai politik transaksional dengan beragam modus manipulasi suara dengan disertai politik uang, yang besar kemungkinan akan terulang kembali dengan pola-pola yang lebih matang dan terorganisir dibanding Pileg lalu,” kata Wahidah yang juga mantan anggota Bawaslu ini. Karena itu perlu pengawalan bersama proses rekapitulasi oleh semua elemen.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga mencium gelagat ini. Koordinator Nasional JPPR, M Afifudin, mengakui pada Pemilu Presiden kali ini lebih sedikit temuan di tingkat KPPS yang didapat dibanding Pemilu Legislatif. “Kami sendiri memiliki pemantau yang tersebar sampai pelosok, tapi temuan yang signifikan kali ini tak ada,” kata Afifudin.

Namun, melihat C1 yang banyak janggal, JPPR baru menyadari medan pertarungan kini tak lagi di TPS melainkan bagaimana mengubah angka-angka itu dalam sertifikat perolehan suara. Dengan demikian, kewajiban moral warga negara kini ternyata tak lagi cukup hanya datang ke TPS untuk mencoblos, masih ada kewajiban moral untuk bersama-sama mengawal kemurnian suara hingga ke pusat. (Amir Sodikin)

Pemberitahuan Memilih Jangan Sampai Disalahgunakan

Written By Endonesia.COM on Sabtu, 05 Juli 2014 | 10.12

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah telah mendistribusikan formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih atau oleh masyarakat dianggap sebagai undangan memilih. Komisi Pemilihan Umum menegaskan, C6 bukanlah syarat untuk datang mencoblos dan jangan ada penyalahgunaan terhadap C6.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Kamis (3/7), mengatakan, C6 bukan persyaratan bagi warga untuk datang memilih. C6 sebenarnya bukan undangan memilih, tapi ditujukan sebagai pemberitahuan untuk memilih. “Tapi C6 itu hanya alat bantu sosialisasi dari KPU agar mereka tahu di mana terdaftar dan di TPS mana harus memilih,” kata Husni.

Namun diakui, di masyarakat masih beredar anggapan bahwa yang tak diberi C6 dianggap tak dihormati atau tak dikehendaki datang ke TPS. Hal itu membuat banyak warga yang tak menerima C6 memutuskan tak datang ke TPS. Padahal, anggapan seperti itu salah dan harus diubah.

Di beberapa tempat terutama di daerah terpencil, formulir C6 sempat digandakan dan dianggap bisa disalahgunakan untuk mencoblos bagi warga yagn tak berhak. Pada pemilu periode sebelumnya, banyak KPPS yang tak netral mempolitisasi C6 dengan cara hanya mendistribusikan C6 kepada pemilih tertentu.

KPPS juga mewanti-wanti warga jika belum menerima C6 hingga H-3 agar mengambil atau menanyakan C6 ke KPPS tingkat TPS atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan. Tujuannya agar nantinya tak bisa disalahgunakan pihak lain. Imbauan ini bahkan juga diberlakukan kepada pemilih yang akan pindah memilih ke luar daerah.

Menanggapi hal itu, Husni mengatakan, ketika datang ke TPS memang disarankan sebaiknya pemilih membawa C6 supaya mudah bagi KPPS menelusuri dalam DPT. “Namun, sekali lagi, membaca C6 itu bukan persyaratan, bisa dengan membawa KTP saja,” kata Husni.

Husni memaklumi kekhawatiran KPPS soal kemungkinan penyalahgunaan C6 yang tak terdistribusikan ke pemilih. Di perkotaan umumnya KPPS memang tak mengenal warganya, sehingga C6 bisa membantu untuk mengidentifikasi warga yang datang. Karena itu, tak ada salahnya jika belum menerima C6 hingga H-3, bisa diambil ke petugas KPPS.

Ketua KPPS Palmerah, Jakarta Barat, Syaidi Waluyo, juga mengingatkan kepada warga yang pindah memilih dari Palmerah ke tempat lain, agar tetap mengambil C6 walaupun C6 itu nantinya tak akan digunakan di Palmerah. Umumnua, C6 yang ditandatangani KPPS setempat hanya dibutuhkan oleh warga yang memilih di tempat tersebut.

“Tetap diambil saja, biar nanti tak disalahgunakan orang lain,” kata Syaidi. Kekhawatiran itu muncul karena pada pemilu legislatif lalu, banyak kasus di daerah berupa penggandaan C6 untuk dibagikan kepada warga yang tak berhak yang kemudian dimobilisasi untuk memilih. Walaupun KPU sudah menegaskan, C6 bukanlah syarat untuk memilih namun di daerah tertentu kenyataannya bisa disalahgunakan. (AMR)

Ribetnya Menyelamatkan Satu Suara

Di tingkat pernyataan komisioner Komisi Pemilihan Umum pusat, semua terasa mudah ketika kita ingin pindah memilih. Komitmen KPU dalam menjamin hak memilih warga ini pun akhirnya diturunkan dalam berbagai Peraturan KPU, diantaranya PKPU No 9/2014 dan PKPU No 19/2014.

Di banding KPU periode-periode sebelumnya, komitmen KPU sekarang untuk mempermudah warga dalam memilih, memang tiada duanya. Bahkan, warga yang tak beridentitas resmi, yang tak memiliki KTP-pun, tetak dijamin haknya untuk masuk dalam Daftar Pemilih Khusus.

Namun, kenyataan di lapangan tak seindah yang dibayangkan. Daniel Adi Wijaya, warga Cirebon yang ingin menconblos di Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta barat, mengaku sudah tiga kali datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) Palmerah.

“Kalau dari Cirebon mudah saja untuk mendapatkan A5, ini hanya menyerahkan A5 saja ke PPS malah lebih susah,” kata Daniel. Akhirnya, banyak warga yang sudah datang ke posko PPS Palmerah, memilih pulang karena sulitnya menemui petugas PPS.

Silancia Florence, warga Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang ingin pindah memilih dari NTT ke Palmerah, juga sudah beberapa kali ke PPS dan baru dilayani kemarin. Namun, A5 yang ia sodorkan ditolak petugas PPS. Alasannya, A5 yang diserahkan bukan asli dan hanya printout A5 yang tidak berwarna.

“Padahal, saya baca di koran Kompas, katanya bisa dengan fax A5 atau dengan printout A5 yang di-scan atau di foto. Tadi ada juga yang menyerahkan A5 yang difoto dan diprint tidak berwarna ternyata bisa, giliran saya tidak bisa,” kata Silancia.

“Aturannya tidak bisa, kalau diprint harus print yang berwarna. Kalau cuma hasil fax juga tidak bisa,” kata Anggota PPS Palmerah, Nurwati. Silancia sempat emosional karena sudah capek-capek mengurus A5 di NTT namun akhirnya dimentahkan di Jakarta hanya persoalan teknis ketidaktahuan petugas.

Beberapa hari lalu, Komisioner KPU, Hadar N Gumay, memang sempat memberi keterangan di Kompas bahwa demi mempermudah perantau untuk mengurus A5 di tempat asal, bisa diwakilkan keluarganya. “Selanjutnya, A5 yang didapat di tempat asal bisa dikirim via faximile atau di-scan atau difoto kemudian diprintout di sini, setelah itu diserahkan ke PPS tempat tujuan,” begitu kata Hadar.

Namun, pernyataan KPU itu tak sampai ke telinga PPS di tingkat bawah. PPS Palmerah tetap tak mau melayani pemilih dari luar Palmerah yang hanya bermodalkan A5 hasil faximile atau hasil print hitam putih.

Warga Palmerah yang mengurus A5 untuk mencoblos ke luar Palmerah juga banyak yang pulang mengurungkan niatnya karena diharuskan membawa surat pemberitahuan memilih atau C6. “Saya belum dapat C6, padahal ini kan sudah mepet waktunya kok ya syaratnya ditambah-tambah,” kata seorang warga yang langsung memutuskan pulang.

Ketua PPS Palmerah, Syaidi Waluyo, mengatakan, C6 menjadi syarat mengurus A5 karena jika tak diambil C6 bisa dimanfaatkan orang lain untuk mencoblos. “Diambil saja C6-nya, sudah dikirim ke Pak RT, minta ke Pak RT saja,” kata Syaidi.

Menurut PKPU 9/2014 maupun PKPU 19/2014, formulir C6 sebenarnya bukan syarat mengurus A5. Komisioner KPU Hadar N Gumay sendiri bertanya-tanya, jika harus menyertakan C6, bagaimana dengan yang belum dapat C6? Soalnya, C6 bukanlah syarat memilih.


Febriana Firdaus, warga Kalisat, Jember, Jawa Timur, hingga H-5 kemarin tetap belum jelas statusnya. Ia sempat mengurus A5 di PPS asal di Kalisat namun ditolak petugas PPS karena PPS setempat belum mendapat tembusan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbaru.

Febriana sempat mengecek di Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) online, dan memang mendapatkan namanya tak ada dalam DPT. Lalu ia berupaya agar namanya bisa masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK), namun PPS setempat tak tahu apa itu DPK.

Akhirnya, Febriani memilih cara terakhir, yaitu berusaha memanfaatkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan yang hanya bermodalkan kartu identitas. Namun masalah muncul karena KTP dia di Kalisat sementara ia tinggal di Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.

“Saya mencoba mengurus surat keterangan domisili dari RT setempat, tapi tak bisa dengan alsan tak ada di Bimtek (Bimbingan Teknis),” kata Febriana. Padahal, di PPS lain, seperti di PPS Palmerah, memberi kesempatan kepada warga yang ber-KTP luar daerah namun tinggal di Palmerah, masih bisa mencoblos dengan mengurus surat keterangan domisili dari RT. Mereka akan masuk dalam DPK Tambahan yang bisa mencoblos satu jam sebelum TPS ditutup.

Warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Syahrul SA, sudah berusaha mengurus A5 di kota tujuan yaitu Depok, Jawa Barat, sebelum H-10. Namun, ia terkejut karena harus melampirkan surat keterangan kerja. “Padahal saya tahu, di aturan tak mengharuskan seperti itu. Saya akhirnya hanya diberi surat pengantar untuk mengurus di PPS tujuan,” kata Syahrul.

Padahal, sudah jelas dalam Peraturan KPU, bahwa untuk mengurus A5 di tempat tujuan hanya bisa dilakukan di KPU kabupaten/kota dan tak bisa di PPS. Kali ini, Syahrul di H-4 berharap keluarganya bisa menguruskan A5 dari PPS asal di Kudus. “Tapi KK yang menjadi syarat ada di tangan saya. Beruntung sudah dapat C6 di tempat asal, semoga bisa digunakan untuk mengurus A5 di sana,” kata Syahrul.

Banyak calon pemilih yang memutuskan “balik kanan” dan membiarkan hak suaranya hangus daripada harus berhadapan dengan birokrasi PPS. KPU memang telah melahirkan warisan masterpiece berupa Sistem Informas Pendaftaran Pemilih (Sidalih) online, namun tetap saja usaha untuk menyelamatkan satu suara masih begitu ribet.

KPU berjanji akan mengingatkan kepada PPS agar tidak mempersulit warga yang sudah memiliki niat dan itikad baik dalam mengurus prosedur pindah memilih. “Nanti kita ingatkan kepada PPS kalau hal seperti itu sudah dibolehkan KPU. Memang dalam waktu mepet ini sulit mensosialisasikan ke mereka, bisanya hanya mengandalkan lewat media massa,” kata Hadar.
(AMR)