Latest Post

KPU Tetap Siapkan Aturan Pilkada Langsung

Written By Endonesia.COM on Kamis, 16 Oktober 2014 | 07.00


*Pemerintah berbeda pendapat


Komisi Pemilihan Umum memastikan akan terus berproses dalam menyiapkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, meskipun DPR belum menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Asumsinya, Perppu telah memiliki kekuatan hukum dan telah menjadi hukum positif yang berlaku.

Demikian disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Jakarta, Rabu (15/10). Salah satu yang sudah disiapkan secara riil, bukan sekadar persiapa awal, adalah pembuatan berbagai Peraturan KPU (PKPU) untuk menjalankan teknis Pilkada serentak nantinya. Penegasan KPU ini sedikit berbeda dengan sikap pemerintah, yang membayangkan seharusnya KPU hanya melakukan persiapan awal.

Husni juga menegaskan, KPU juga tak menyiapkan skenario lain di luar apa yang diamanatkan dalam Perppu, misalnya dengan menyiapkan dua skenario Pilkada secara langsung dan Pilkada melalui DPRD. “Sekitar 10 PKPU akan kita siapkan, semua disusun untuk Pilkada langsung,” kata Husni.

Bagi KPU, Perppu telah berlaku dan sudah bisa dijadikan landasan bekerja secara nyata, bukan simulasi atau sekadar persiapan awal. “Apapun masalahnya, KPU punya tanggung jawab menindaklanjuti isi Perppu itu dan menuangkannya dalam Peraturan KPU (PKPU), dan mekanisme penetapan PKPU harus melalui konsultasi DPR dan Pemerintah,” kata Husni.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, juga memastikan, Perppu telah menjadi hukum positif dan KPU sudah bisa menggelar persiapan. Namun demikian, guna mengantisipasi jika nantinya Perppu tak disetujui DPR pada sidang Januari 2015 nanti, Djohermansyah mengatakan apa yang dilakukan KPU adalah sekadar persiapan awal.

“Kan persiapan awal, belum bikin peraturan, draf dulu, kemudian membahas soal pendanaan, bikin ancer-ancer perkiraan dulu dana berapa yang dibutuhkan,” kata Djohermansyah.

Ditanya apakah tak menunggu Perppu agar dibahas dulu di DPR, Husni menegaskan tak perlu. “Enggak perlu menunggu, kan harus segera dikerjakan,” katanya.

KPU menyadari, beban mennyiapkan Pilkada serentak di tahun 2015 bukanlah pekerjaan mudah. “Ini kan pekerjaan yang harus segera dikerjakan dan membutuhkan waktu. Jika nanti ini tak dikerjakan, kemudian KPU belum siap apa-apa, justru beban kerja KPU yang akan menumpuk dan itu berat,” kata Husni.

Jika memungkinkan, KPU menginginkan agar Perppu segera dibahas oleh DPR agar segera ada kepastian hukum. “Jadi jangan nanti kita udah mulai jauh, ternyata payung hukumnya berubah lagi. Jadi sistem kerja seperi ini memang menjadi tidak efektif dan tidak juga efisien,” kata Husni. (AMR)

Politik Anggaran Jokwi-JK Harus Berpihak Rakyat


Pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus segera merombak politik anggaran yang selama ini tak responsif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan relasi pusat-daerah harus dievaluasi, terutama menyangkut mekanisme pemberian dana perimbangan.

Peneliti Utama Indonesia Governance Index (IGI) Kemitraan, Lenny Hidayat, di Jakarta, Rabu (15/10), mengatakan, salah satu cara untuk merombak politik anggaran kuncinya adalah pada pentingnya revisi UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Isu pemberian dana perimbangan ini krusial karena 90 persen APBD bersumber dari sini,” kata Lenny.

Selama ini, rumus penghitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus hanya memperhitungkan indikator fisik. “Hanya didasarkan pada lima hal, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kemahalan konstruksi,” kata Lenny.

Rumus yang ada sama sekali tak memasukkan unsur kinerja daerah. “Akibatnya, daerah cenderung mengabaikan peningkatan kinerja dan fokus hanya meningkatkan jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk mempertahankan angka DAU/DAK, tanpa terlebih dulu menganalisa kebutuhan,” kata Lenny.

Kebanyakan daerah menerapkan trik ini untuk mengakali rumus DAU/DAK. Dampaknya, banyak PNS di daerah yang pekerjaannya tidak jelas. “Ada PNS yang pekerjaannya hanya memutakhirkan dan menjaga satu file data kepegawaian, sementara ada PNS yang harus bertanggung jawab ke semua hal,” kata Lenny.

Salah satu temuan dalam penelitian Indeks Tata Kelola (IGI) adalah dari 34 kabupaten/kota yang diteliti, 70 persen memiliki belanja aparatur 1-3 kali lipat dari belanja program. Itu artinya, untuk menghasilkan produk senilai Rp 1.000, dibutuhkan biaya operasional Rp 1.000 – Rp 3.000.

Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengatakan, dengan belum masuknya indikator kinerja tata kelola dalam UU, membuat pemerintah baru nanti tidak memiliki sistem reward/punishment bagi daerah yang bagus/buruk. ”Karena itu, saya sependapat agar memasukkan indikator hasil evaluasi kinerja daerah dalam perhitungan dana perimbangan,” kata Nico.

Harapannya dengan menggunakan penilaian kinerja sebagai bagian dari formula, daerah yang baik dapat insentif, dan daerah buruk dihukum. “Kemudian, rekrutmen PNS daerah harus diiringi analisa beban kerja karena penambahan PNS terbukti tidak menjamin pemerataan kesejahteraan,” kata Nico.

Beban Pemda semakin berat sehingga anggaran pembangunan dan kesejahteraan sedikit. “Di beberapa daerah bahkan pernah mengalami 'kebangkrutan' karena APBD-nya tdk mencukupi untuk membayar gaji dan belanja operasional. Ini yang harus dirombak,” kata Nico.

Peneliti IGI Kemitraan, Hery Sulistiyo, mengatakan, sejak 2004 memang rumus asumsi dasar perhitungan DAU/DAK didasarkan pada jumlah PNS. “DAU ditentukan berdasar besaran gaji PNS di daerah dan celah fiskal, tujuan awalnya untuk menciptakan pasar,” katanya.

Politik anggaran harus diarahkan untuk kegiatan yang menggerakkan hasil (result-driven), bukan semata-mata menggerakkan proses (process-driven) seperti selama ini tampak dalam biaya operasional dan perjalanan dinas. “Pemerintah Jokowi-JK nanti harus memberi perhatian, supervisi, dan koreksi terhadap perencanaan APBD agar berpihak pada rakyat,” kata Nico.

Nico mengatakan, keinginan Pemerintah Jokowi-JK untuk menggunakan instrumen politik anggaran tentu dapat mengoreksi berbagai ketimpangan alokasi maupun praktek perencanaan dan penggunaan anggaran. “Ke depan, anggaran pemerintah perlu difokuskan untuk infrastruktur, investasi, maupun penciptaan lapngan kerja,” kata Nico.

Namun, Nico mengingatkan, penggunaan politik anggaran dengan mekanisme pengurangan atau penambahan DAU/DAK, tentunya tidak bisa dilakukan secara meluas dan rutin. “Karena rutinitas seperti itu dapat mengganggu realisasi APBN sebagai produk undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR,” kata Nico.


Jokowi dalam debat capres Juni lalu pernah melontarkan gagasan untuk penerapan kontrol ketat atas anggaran pemerintah. Jokwi menyebut politik anggaran yang mengusung prinsip reward and punishment agar pemerintah daerah terpacu mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat. (AMR)

Pilkada Serentak Diusulkan September 2015

Written By Endonesia.COM on Rabu, 15 Oktober 2014 | 22.39


Pemerintah mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah 2015 yang harus diselenggarakan serentak akan digelar pada September 2015. Tenggat waktu itu sudah harus tercapai karena pada Desember 2015, para kepala daerah harus sudah dilantik.


Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, saat membuka acara publikasi indeks tata kelola daerah (Indonesia Governance Index/IGI), untuk 34 kabupaten/kota, di Jakarta, Selasa (14/10). “Itu baru usulan dari pemerintah, soalnya targetnya Desember 2015 harus sudah dilantik,” kata Djohermansyah.

Djohermansyah mengatakan, akan ada sekitar 204 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak. Ketentuan Pilkada serentak tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Untuk Pilkada 2015 nanti, biayanya masih dari APBD. Baru pada Pilkada selanjutnya yaitu tahun 2018, dianggarkan dari APBN,” kata Djohermansyah.

Dalam kesempatan itu, Djohermansyah juga menegaskan, pada Pilkada nanti, biaya dari kampanye tiap calon kepala daerah akan ditanggung oleh negara, misal spanduk dan baliho. “Jadi, calon kepala daerah tak harus cari dana sampingan,” kata Djohermansyah.

Dalam sistem Pilkada yang baru, menekankan spirit untuk menekan biaya. “Terlebih nanti Pilkada dibuat serentak, ini akan lebih efisien hingga 60 persen menurut perhitungan Komisi Pemilihan Umum,” kata Djohermansyah.

Dalam kesempatan terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas waktu pelaksanaan Pilkada serentak. Namun, diperkirakan waktunya adalah sekitar September hingga Oktober 2015.

Ferry juga menegaskan, tak seperti pada pemilu sebelumnya, kampanye kandidat nantinya akan difasilitasi KPU di tiap tingkatan. Nantinya akan ada semacam media kampanye bersama. “KPU nantinya ditambah anggarannya untuk iklan dan penyebaran alat peraga karena semuanya akan difasilitasi KPU,” katanya.

Namun, kemungkinan kandidat tetap harus membiayai untuk tatap muka dan sosialisasi umum. Spirit dari ketentuan ini adalah agar kampanye tak lagi jor-joran. “Aturan yang baru juga memuat sanksi pidana jika tetap memasang kampanye,” kata Ferry.

Dalam kesempatan itu, Djohermansyah juga memastikan, Perppu telah menjadi hukum positif dan KPU sudah bisa menggelar persiapan. Namun demikian, guna mengantisipasi jika nantinya Perppu tak disetujui DPR pada sidang Januari 2015 nanti, Djohermansyah mengatakan apa yang dilakukan KPU adalah sekadar persiapan awal.

“Kan persiapan awal, belum bikin peraturan, draf dulu, kemudian membahas soal pendanaan, bikin ancer-ancer perkiraan dulu dana berapa yang dibutuhkan,” kata Djohermansyah. (AMR)

IGI 2014 : Politik Dinasti Hancurkan Tata Kelola Daerah

Kota Yogyakara, DIY, menjadi daerah yang memiliki rapor tertinggi dalam indeks tata kelola daerah, sementara Kabupaten Seluma, Bengkulu, menempati urutan terendah dari 34 kabupaten/kota yang dinilai. Politik dinasti dan ketertutupan daerah menjadi penyebab rendahnya nilai indeks tata kelola atau Indonesia Governance Index (IGI).

Demikian hasil publikasi Indonesia Governance Index “Menata Indonesia dari Daerah” yang digelar oleh Kemitraan di Jakarta, Selasa (14/10). Acara ini dihadiri oleh para pakar, kepala daerah, wakil pemerintah, dan kalangan masyarakat sipil.

Tahun 2014, IGI mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dukumen publik. Sebelumnya, pada 2012, Kemitraan juga pernah merilis IGI untuk tingkat provinsi.

Enam aktor di tiap daerah dinilai rapornya, mereka adalah pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), birokrasi, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil. IGI memiliki enam prinsip good governance yang dijadikan alat ukur yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Hasilnya, dari 34 kabupaten/kota tersebut, urutan lima besar adalah Kota Yogyakarta DIY (6,85), Kota Semarang Jawa Tengah (6,30), Kabupaten Gunung Kidul DIY (6,09), Kota Banda Aceh (6,08), dan Kabupaten Siak Riau (5,92). Lima urutan terendah adalah Kabupaten Seluma (tak bisa diukur karena sangat tertutup), Kota Jayapura Papua (3,93), Kabupaten Manokwari Papua Barat (3,94), Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (3,99), dan Kabupaten Sampang Jawa Timur (4,02).

Skor yang dibuat berkisar pada angka nol hingga 10. “Hasil rata-rata IGI di 33 (Seluma tak bisa dinilai karena tertutup) kabupaten/kota dengan menggunakan 126 indikator masih tergolong buruk, yaitu 4,92,” kata Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Saroso.

Salah satu faktor yang memperburuk tata kelola daerah adalah masih maraknya politik dinasti di beberapa daerah. “Politik dinasti ini umumnya yang memperparah nilai indeks tata kelola karena sistemnya menjadi sangat tertutup,” kata peneliti utama IGI Kemitraan, Lenny Hidayat.

Daerah yang kepala daerah dan DPRD-nya masih berkerabat membuat mekanisme check and balances tak berjalan dan cenderung tak transparan. Lenny mencontohkan fenomena di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang memiliki APBD di atas Rp 2 triliun, namun tak serta merta mampu menyejahterakan rakyatnya karena tata kelola yag buruk.

“Indrayamu menjadi daerah kedua penyumbang TKI terbesar, belanja aparatur 1,5 kali lipat dari anggaran program,” kata Lenny. Biaya satu orang anggota DPRD di Indramayu dapat membantu 116.037 orang miskin.

Padahal, Gunung Kidul, yang APBD –nya termasuk rata-rata, sekitar Rp 700 miliar – Rp 800 miliar, ternyata tata kelolanya lebih baik karena tak adanya dinasti. Bahkan, Gunung Kidul menempati urutan ketiga daerah yang memiliki tata kelola yang baik, sementara posisi Indramayu di urutan ke-23. “Ternyata tingginya APBD tak berkorelasi dengan baiknya tata kelola dan kesejahteraan,” kata Lenny.

Nuansa dinasti yang menghancurkan tata kelola yang baik juga terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, diantaranya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara. Juga ada Kota Tanjung Pinang Riau, dan Tangerang Selatan Banten.

Karena itu, Lenny menekankan, tiga hal utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah kunci bagi daerah untuk bisa memperbaiki rapor tata kelola. “Ketika ketiganya dibuka, baru bisa memberi sumbangsih pada kesejahteraan sosial dan efektivitas tata kelola, jadi buka dulu ketiga hal tersebut,” katanya.

DPRD paling rendah
Lenny Hidayat, mengatakan, dari empat aktor tiap daerah, rata-rata rapor paling rendah adalah pejabat politik. “Dari pejabat politik ini, paling rendah lagi adalah nilai untuk DPRD,” kata Lenny.

Disusul nilai rata-rata untuk masyarakat eknomi 4,23, masyarakat sipil 5,17, dan paling tinggi justru nilai birokrasi 6,38. “Ada kesamaan nilai IGI 2008, 2012, dan 2014, yaitu nilai pejabat politik (kepala daerah dan DPRD) konsisten menjadi terburuk,” kata Lenny.

Koordinator Peneliti Utama IGI, Abdul Malik Gismar, mengungkap lemahnya kinerja DPRD pada IGI 2012 dan 2014. “Pejabat politik di provinsi dan kabupaten merupakan arena paling rendah nilainya. Kinerja DPRD selama ini belum terbukti berhasil,” katanya.

Salah satu indikatornya adalah fungsi pembuatan kerangka kebijakan dan pengawasan oleh DPRD masih lemah. “Ditambah saluran partisipasi dan akses terhadap dokumen-dokumen publik yang tertutup,” kata Gismar.

Lima DPRD terburuk di IGI 2014 adalah Kabupaten Seluma, Kabupaten Sampang, Kota Jayapura, Kabupaten Lombok Utara, Kota Pontianak. Sementara yang tertinggi adalah Kota Tarakan, Kabupaten Siak, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kemitraan juga menyoroti arus di parlemen yang menginginkan Pilkada melalui DPRD. Pilkada lewat DPRD dirasa pilihan yang buruk mengingat kinerja DPRD yang buruk. Knowledge and Resource Centre Manager Kemitraan, Indra Loekman, mengatakan, yang dapat dilakukan oleh rakyat saat ini adalah awasi kinerja DPRD yang tak kompeten tersebut.

Dari data IGI 2014, Kemitraan memberikan tujuh rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Ketujuh rekomendasi tersebut adalah evaluasi kejijakan relasi pusat-daerah; keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan; evaluasi daerah otonomi baru, awasi kinerja DPRD, optimalisasi sistem e-government di daerah, sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan, dan perkuat interaksi antar empat aktor. (Amir Sodikin)

Petisi Tolak Pilkada Lewat DPRD Makin Merebak

Written By Endonesia.COM on Kamis, 11 September 2014 | 07.03

Penolakan terhadap RUU Pilkada terutama terkait pemilihan kepala daerah yang akan dipilih melalui DPRD, makin mengental. Di laman petisi online Change.org sendiri, terdapat empat petisi yang menolak pengesahan RUU Pilkada. Total tanda-tangan untuk ke-empat petisi tersebut saat ini melebihi 25.000.

Petisi www.change.org/DukungPilkadaLangsung dimulai oleh Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi).

Di petisi tersebut, Perludem mengemukakan hak demokrasi rakyat dipangkas DPR melalui RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru. Untuk alasan efisien, tapi hak konstitusional rakyat dibabat. Padahal, setelah 10 tahun pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat telah melahirkan tokoh pemimpin muda yang baru, berani, tegas, cerdas, bertanggungjawab, berkualitas, dan merakyat yang berhasil membangun daerahnya masing-masing. Misalnya Ganjar Pranowo, Ahok, Ridwan Kamil, Bima Arya, Risma, dan pemimpin muda lainnya yang terpilih langsung oleh rakyat karena kinerja mereka yang bagus.

Seorang warga Yogyakarta Tri Agus Susanto Siswowiharjo juga membuat petisi di http://chn.ge/WI7VE4. Dalam petisinya, Tri Agus mengemukakan, “Reformasi di Indonesia ditandai dengan pemilihan umum DPR, DPRD, dan presiden, serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Jika ada keinginan dari partai politik yang duduk di DPR RI mengembalikan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD berarti ini merupakan kemunduran. Biarkan rakyat sendiri langsung memilih pemimpinnya.”

Petisi terakhir dimulai oleh Elina Ciptadi yang bisa diakses di http://chn.ge/1lT8Cqy. Elina juga menjelaskan lima alasannya menolak RUU Pilkada Ini. Pertama, ia tak sepakat bahwa pemilihan langsung lawan politik uang. Menurut Elina, pelaku politik uang adalah politisi dan parpol peserta Pemilu. Rakyat dalam hal ini hanyalah korban.

“Untuk menghapus politik uang, tidak perlu mengubah sistem Pemilukada Langsung. Yang diperlukan adalah tindakan tegas atas tindakan money politics. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD justru membuat Pilkada tidak transparan dan memungkinkan lobi-lobi di kalangan anggota Dewan yang belum tentu mencerminkan pilihan rakyat. Pilkada melalui DPRD bukan jaminan mengakhiri praktik korupsi dan money politics, tapi justru memindahkan money politics dari ranah publik ke ruang tertutup yang tidak bisa diawasi rakyat,” tuturnya.

Elina juga menilai alasan biaya Pilkada tinggi dan tidak efisien juga tak masuk akal. Menurutnya, biaya pelaksanaan Pemilu bisa dibatasi dengan adanya Pilkada serentak yang sudah direncanakan KPU mulai tahun 2015. Selain itu, Elina menganggap bahwa pilkada langsung mengurangi potensi konflik sosial.

Pilkada lewat DPRD, lanjutnya, mengembalikan demokrasi Indonesia ke Orde Baru dan menghilangkan fungsi check-and-balance. Saat Orde Baru, para wakil rakyat berpura-pura ‘menyuarakan suara rakyat’ tetapi sibuk mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya saja. Fungsi check-and-balance antara DPRD sebagai kuasa legislatif dan Kepala Daerah sebagai kuasa eksekutif tidak akan berjalan karena DPRD akan cenderung memilih calon yang sejalan dengan kepentingan golongan yang terbesar di DPRD. Lebih parahnya lagi, rakyat tidak bisa berbuat sesuatu untuk mengawasi proses ini atau menghentikan keputusan yang tidak amanah.

“Selain itu, Indonesia menganut sistem presidensial, dimana pimpinan eksekutifnya dipilih oleh rakyat. Seyogianya pimpinan eksekutif di daerah pun dipilih oleh rakyat untuk memastikan bahwa pemimpinnya mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentginan koalisi partai-partai politik yang memenangkan sang kepala daerah ini,” pungkas wanita yang kini berdomisili di Singapura itu. (adm)

Kado Ulang Tahun SBY, Kasus Munir Yang Tak Tuntas

Written By Endonesia.COM on Rabu, 10 September 2014 | 12.10

Selang dua hari usai peringatan 10 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merayakan ulang tahunnya pada 9 September ini. Namun kasus HAM yang tak tuntas, tidak termasuk dalam daftar kado indah untuk Presiden yang hampir habis masa jabatannya itu.

Petisi yang dibuat Suciwati, istri almarhum Munir, 2 tahun yang lalu baru saja melipatgandakan dukungannya setelah peringatan 10 tahun kejadian Munir 7 September lalu. Dalam petisinya di www.change.org/Munir Presiden SBY diminta segera menuntaskan kasus pembunuhan mendiang suaminya.

Minggu lalu, petisi tercatat memiliki 4000an tanda-tangan. Kini, lebih dari 9.300 orang mendukung petisi tersebut. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda Presiden SBY menaruh perhatian serius terhadap kasus ini.

“Seniman, mahasiswa, hingga warga biasa memperingati 10 tahun kepergian abah mereka dari berbagai tempat, dari protes jalanan di Malang hingga warung kopi di Jakarta. Dari aksi mendaki gunung Ainslie di Canberra, diskusi terbuka di Sydney sampai aksi protes di Federation Square, Melbourne. Saya ingin terus mencatat langkah-langkah perjuangan, juga dalam petisi. Ini adalah bagian dari perjuangan yang membentang itu,” kata Suciwati kepada para penandatangan petisi agar terus mengobarkan semangat perjuangan mereka.

Merasa kecewa dengan pemerintahan Presiden SBY, Suciwati kini menaruh harapan baru kepada Presiden RI terpilih baru, Joko Widodo. Melalui petisi itu juga Suciwati mengajak para pendukungnya untuk menyampaikan pesan penuntasan kasus terbunuhnya Munir kepada Joko Widodo. (adm)

Saatnya Presiden Tarik RUU Pilkada

*Netizen sudah bergerak

Argumentasi soal urgensi Pilkada sudah jenuh, apakah mau dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Masing-masing juga sudah jelas posisi. Saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap memberikan warisan yang layak bagi rakyat dengan menarik RUU Pilkada agar tak disahkan oleh DPR.

Pakar kepemiluan yang juga Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto, di Jakarta, Selasa (9/9), mengatakan, semua rakyat telah mendengar berbagai argumentasi anggota DPR yang bersikukuh mengembalikan Pilkada ke DPRD. LSM dan para pakar telah memberi masukan kepada DPR dan nyatanya hingga kemarin masih banyak anggota parlemen yang bersikeras mengajak Indonesia kembali ke belakang.

“Kami memohon kepada Presiden, hal-hal yang bisa nantinya merusak demokrasi ke depan harus dihentikan. Presiden sekarang punya kesempatan untuk menghentikan, sebelum semuanya terlambat,” kata Didik. Jika sudah terlambat, maka Presiden SBY akan dicatat oleh sejarah sebagai pihak yant ikut melahirkan UU Pilkada tersebut.

Presiden SBY harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi di akhir masa pemerintahannya. “Nantinya, serahkan pembahasan itu ke pemerintahan yang akan datang,” kata Didik.

Untuk melaksanakan Pilkada tahun depan, kita masih memiliki aturan yang memadai sehingga Presiden SBY tak perlu khawatir. “Ini hanya permainan politik dan hanya Presiden sekarang yang punya kesempatan untuk menghentikan. Kita (LSM) sudah berkali-kali memberi masukan, semua sudah ngomong, tapi partai politik merasa punya pertimbangan sendiri,” kata Didik.

Jika Presiden SBY menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada, maka DPR tak bisa secara pihak memutuskan untuk mengesahkan UU Pilkada sendiri karena UU merupakan produk bersama. “Kalau salah satu pihak memutuskan tak meneruskan pembahasan, maka RUU itu tak bisa dibahas lagi,” kata Didik.

Perdebatan soal dipilih langsung atau lewat PDRD, bagi Didik, sudah selesai pada rentang 2004 ketika Indonesia memilih pemilu langsung oleh rakyat. Banyak keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten menyatakan Pilkada oleh rakyat sudah sesuai konstitusi. Rakyat pun juga sudah memahami bahwa yang disebut pemilihan kepala daerah adalah Pemilu langsung.

Jika nanti dipaksakan untuk disahkan sebagai UU, Didik yakin, MK akan mengabulkan gugatan terhadap produk baru tersebut. “Tak hanya dibatalkan satu pasal saja, saya yakin bisa dibatalkan satu UU itu. Ini kan terkait kredibilitas pembuat UU, apa tidak malu nantinya?” kata Didik.

Penolakan di medsos
Penolakan yang keras juga dilakukan para pengguna internet (netizen) di media sosial. Mesin analisa Politicawave mendeteksi, dalam rentang tanggal 1 - 8 September 2014, total percakapan soal Pilkada ini mencapai 140.298 percapan yang dilakukan oleh 21.028 akun (unique user).

“Dari hasil analisa, besarnya percakapan tersebut menimbulkan beragam opini dan isu lainnya, namun yang paling mendominasi adalah penolakan netizen akan usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung,” kata Direktur Politicawave, Yose Rizal. Hingga analisis ini dibuat, penolakan tersebut masih terus didengungkan dan semakin meluas di sosial media.

Netizen menilai, jika RUU Pilkada tanpa pemilihan langsung ini berhasil diloloskan maka hal tersebut menandakan hilangnya kedaulatan rakyat. “Demokrasi yang sudah berjalan lebih dari satu dekade ini harus mengalami kemunduran yang sangat besar,” kata Yose.

Ada tiga alasan utama mengapa netizen menolak RUU pilkada, yaitu pertama, netizen tidak ingin kehilangan hak politiknya untuk langsung memilih pemimpin sesuai pilihan hatinya. Kedua, netizen khawatir tidak akan lahir lagi tokoh – tokoh pemimpin baru yang akan memperjuangkan hak rakyat melainkan yang lahir adalah pemimpin yang keputusannya hanya akan mewakili kelompok dan kepentingan politis tertentu.

“Alasan ketiga, rasa kekhawatiran netizen pada dampak negatif yakni tidak adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Daerah,” kata Yose. Netizen tidak saja menyuarakan pendapatnya, namun mereka juga aktif melakukan gerakan untuk menolak RUU Pilkada tersebut di berbagai kanal digital.

Salah satunya menggalang dukungan dalam bentuk petisi di change.org dengan kampanye "Rakyat Menolak Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD" yang dibuat oleh Perludem. Ribuan orang sudah menandatangani petisi tersebut yang ditujukan kepada DPR. Hingga Selasa malam, petisi yang beralamatkan di http://chn.ge/1CDYkPZ ini sudah ditandatangani oleh 2.952 orang.


Di Twitter, kampanye juga gencar dilakukan dengan munculnya berbagai tagar, seperti #dukungrakyatmemilih, #tolakpemilukadaDPRD dan #dukungpilkadalangsung. “Ini adalah bentuk perlawanan netizen. Mereka tidak diam, mereka sedang bergerak ke arah yang lebih besar lagi,” kata Yose. (AMR)