Latest Post

Petisi Tolak Pilkada Lewat DPRD Makin Merebak

Written By Endonesia.COM on Kamis, 11 September 2014 | 07.03

Penolakan terhadap RUU Pilkada terutama terkait pemilihan kepala daerah yang akan dipilih melalui DPRD, makin mengental. Di laman petisi online Change.org sendiri, terdapat empat petisi yang menolak pengesahan RUU Pilkada. Total tanda-tangan untuk ke-empat petisi tersebut saat ini melebihi 25.000.

Petisi www.change.org/DukungPilkadaLangsung dimulai oleh Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi).

Di petisi tersebut, Perludem mengemukakan hak demokrasi rakyat dipangkas DPR melalui RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru. Untuk alasan efisien, tapi hak konstitusional rakyat dibabat. Padahal, setelah 10 tahun pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat telah melahirkan tokoh pemimpin muda yang baru, berani, tegas, cerdas, bertanggungjawab, berkualitas, dan merakyat yang berhasil membangun daerahnya masing-masing. Misalnya Ganjar Pranowo, Ahok, Ridwan Kamil, Bima Arya, Risma, dan pemimpin muda lainnya yang terpilih langsung oleh rakyat karena kinerja mereka yang bagus.

Seorang warga Yogyakarta Tri Agus Susanto Siswowiharjo juga membuat petisi di http://chn.ge/WI7VE4. Dalam petisinya, Tri Agus mengemukakan, “Reformasi di Indonesia ditandai dengan pemilihan umum DPR, DPRD, dan presiden, serta pemilihan kepala daerah secara langsung. Jika ada keinginan dari partai politik yang duduk di DPR RI mengembalikan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD berarti ini merupakan kemunduran. Biarkan rakyat sendiri langsung memilih pemimpinnya.”

Petisi terakhir dimulai oleh Elina Ciptadi yang bisa diakses di http://chn.ge/1lT8Cqy. Elina juga menjelaskan lima alasannya menolak RUU Pilkada Ini. Pertama, ia tak sepakat bahwa pemilihan langsung lawan politik uang. Menurut Elina, pelaku politik uang adalah politisi dan parpol peserta Pemilu. Rakyat dalam hal ini hanyalah korban.

“Untuk menghapus politik uang, tidak perlu mengubah sistem Pemilukada Langsung. Yang diperlukan adalah tindakan tegas atas tindakan money politics. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD justru membuat Pilkada tidak transparan dan memungkinkan lobi-lobi di kalangan anggota Dewan yang belum tentu mencerminkan pilihan rakyat. Pilkada melalui DPRD bukan jaminan mengakhiri praktik korupsi dan money politics, tapi justru memindahkan money politics dari ranah publik ke ruang tertutup yang tidak bisa diawasi rakyat,” tuturnya.

Elina juga menilai alasan biaya Pilkada tinggi dan tidak efisien juga tak masuk akal. Menurutnya, biaya pelaksanaan Pemilu bisa dibatasi dengan adanya Pilkada serentak yang sudah direncanakan KPU mulai tahun 2015. Selain itu, Elina menganggap bahwa pilkada langsung mengurangi potensi konflik sosial.

Pilkada lewat DPRD, lanjutnya, mengembalikan demokrasi Indonesia ke Orde Baru dan menghilangkan fungsi check-and-balance. Saat Orde Baru, para wakil rakyat berpura-pura ‘menyuarakan suara rakyat’ tetapi sibuk mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya saja. Fungsi check-and-balance antara DPRD sebagai kuasa legislatif dan Kepala Daerah sebagai kuasa eksekutif tidak akan berjalan karena DPRD akan cenderung memilih calon yang sejalan dengan kepentingan golongan yang terbesar di DPRD. Lebih parahnya lagi, rakyat tidak bisa berbuat sesuatu untuk mengawasi proses ini atau menghentikan keputusan yang tidak amanah.

“Selain itu, Indonesia menganut sistem presidensial, dimana pimpinan eksekutifnya dipilih oleh rakyat. Seyogianya pimpinan eksekutif di daerah pun dipilih oleh rakyat untuk memastikan bahwa pemimpinnya mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentginan koalisi partai-partai politik yang memenangkan sang kepala daerah ini,” pungkas wanita yang kini berdomisili di Singapura itu. (adm)

Kado Ulang Tahun SBY, Kasus Munir Yang Tak Tuntas

Written By Endonesia.COM on Rabu, 10 September 2014 | 12.10

Selang dua hari usai peringatan 10 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merayakan ulang tahunnya pada 9 September ini. Namun kasus HAM yang tak tuntas, tidak termasuk dalam daftar kado indah untuk Presiden yang hampir habis masa jabatannya itu.

Petisi yang dibuat Suciwati, istri almarhum Munir, 2 tahun yang lalu baru saja melipatgandakan dukungannya setelah peringatan 10 tahun kejadian Munir 7 September lalu. Dalam petisinya di www.change.org/Munir Presiden SBY diminta segera menuntaskan kasus pembunuhan mendiang suaminya.

Minggu lalu, petisi tercatat memiliki 4000an tanda-tangan. Kini, lebih dari 9.300 orang mendukung petisi tersebut. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda Presiden SBY menaruh perhatian serius terhadap kasus ini.

“Seniman, mahasiswa, hingga warga biasa memperingati 10 tahun kepergian abah mereka dari berbagai tempat, dari protes jalanan di Malang hingga warung kopi di Jakarta. Dari aksi mendaki gunung Ainslie di Canberra, diskusi terbuka di Sydney sampai aksi protes di Federation Square, Melbourne. Saya ingin terus mencatat langkah-langkah perjuangan, juga dalam petisi. Ini adalah bagian dari perjuangan yang membentang itu,” kata Suciwati kepada para penandatangan petisi agar terus mengobarkan semangat perjuangan mereka.

Merasa kecewa dengan pemerintahan Presiden SBY, Suciwati kini menaruh harapan baru kepada Presiden RI terpilih baru, Joko Widodo. Melalui petisi itu juga Suciwati mengajak para pendukungnya untuk menyampaikan pesan penuntasan kasus terbunuhnya Munir kepada Joko Widodo. (adm)

Saatnya Presiden Tarik RUU Pilkada

*Netizen sudah bergerak

Argumentasi soal urgensi Pilkada sudah jenuh, apakah mau dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Masing-masing juga sudah jelas posisi. Saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap memberikan warisan yang layak bagi rakyat dengan menarik RUU Pilkada agar tak disahkan oleh DPR.

Pakar kepemiluan yang juga Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto, di Jakarta, Selasa (9/9), mengatakan, semua rakyat telah mendengar berbagai argumentasi anggota DPR yang bersikukuh mengembalikan Pilkada ke DPRD. LSM dan para pakar telah memberi masukan kepada DPR dan nyatanya hingga kemarin masih banyak anggota parlemen yang bersikeras mengajak Indonesia kembali ke belakang.

“Kami memohon kepada Presiden, hal-hal yang bisa nantinya merusak demokrasi ke depan harus dihentikan. Presiden sekarang punya kesempatan untuk menghentikan, sebelum semuanya terlambat,” kata Didik. Jika sudah terlambat, maka Presiden SBY akan dicatat oleh sejarah sebagai pihak yant ikut melahirkan UU Pilkada tersebut.

Presiden SBY harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi di akhir masa pemerintahannya. “Nantinya, serahkan pembahasan itu ke pemerintahan yang akan datang,” kata Didik.

Untuk melaksanakan Pilkada tahun depan, kita masih memiliki aturan yang memadai sehingga Presiden SBY tak perlu khawatir. “Ini hanya permainan politik dan hanya Presiden sekarang yang punya kesempatan untuk menghentikan. Kita (LSM) sudah berkali-kali memberi masukan, semua sudah ngomong, tapi partai politik merasa punya pertimbangan sendiri,” kata Didik.

Jika Presiden SBY menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada, maka DPR tak bisa secara pihak memutuskan untuk mengesahkan UU Pilkada sendiri karena UU merupakan produk bersama. “Kalau salah satu pihak memutuskan tak meneruskan pembahasan, maka RUU itu tak bisa dibahas lagi,” kata Didik.

Perdebatan soal dipilih langsung atau lewat PDRD, bagi Didik, sudah selesai pada rentang 2004 ketika Indonesia memilih pemilu langsung oleh rakyat. Banyak keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten menyatakan Pilkada oleh rakyat sudah sesuai konstitusi. Rakyat pun juga sudah memahami bahwa yang disebut pemilihan kepala daerah adalah Pemilu langsung.

Jika nanti dipaksakan untuk disahkan sebagai UU, Didik yakin, MK akan mengabulkan gugatan terhadap produk baru tersebut. “Tak hanya dibatalkan satu pasal saja, saya yakin bisa dibatalkan satu UU itu. Ini kan terkait kredibilitas pembuat UU, apa tidak malu nantinya?” kata Didik.

Penolakan di medsos
Penolakan yang keras juga dilakukan para pengguna internet (netizen) di media sosial. Mesin analisa Politicawave mendeteksi, dalam rentang tanggal 1 - 8 September 2014, total percakapan soal Pilkada ini mencapai 140.298 percapan yang dilakukan oleh 21.028 akun (unique user).

“Dari hasil analisa, besarnya percakapan tersebut menimbulkan beragam opini dan isu lainnya, namun yang paling mendominasi adalah penolakan netizen akan usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung,” kata Direktur Politicawave, Yose Rizal. Hingga analisis ini dibuat, penolakan tersebut masih terus didengungkan dan semakin meluas di sosial media.

Netizen menilai, jika RUU Pilkada tanpa pemilihan langsung ini berhasil diloloskan maka hal tersebut menandakan hilangnya kedaulatan rakyat. “Demokrasi yang sudah berjalan lebih dari satu dekade ini harus mengalami kemunduran yang sangat besar,” kata Yose.

Ada tiga alasan utama mengapa netizen menolak RUU pilkada, yaitu pertama, netizen tidak ingin kehilangan hak politiknya untuk langsung memilih pemimpin sesuai pilihan hatinya. Kedua, netizen khawatir tidak akan lahir lagi tokoh – tokoh pemimpin baru yang akan memperjuangkan hak rakyat melainkan yang lahir adalah pemimpin yang keputusannya hanya akan mewakili kelompok dan kepentingan politis tertentu.

“Alasan ketiga, rasa kekhawatiran netizen pada dampak negatif yakni tidak adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Daerah,” kata Yose. Netizen tidak saja menyuarakan pendapatnya, namun mereka juga aktif melakukan gerakan untuk menolak RUU Pilkada tersebut di berbagai kanal digital.

Salah satunya menggalang dukungan dalam bentuk petisi di change.org dengan kampanye "Rakyat Menolak Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD" yang dibuat oleh Perludem. Ribuan orang sudah menandatangani petisi tersebut yang ditujukan kepada DPR. Hingga Selasa malam, petisi yang beralamatkan di http://chn.ge/1CDYkPZ ini sudah ditandatangani oleh 2.952 orang.


Di Twitter, kampanye juga gencar dilakukan dengan munculnya berbagai tagar, seperti #dukungrakyatmemilih, #tolakpemilukadaDPRD dan #dukungpilkadalangsung. “Ini adalah bentuk perlawanan netizen. Mereka tidak diam, mereka sedang bergerak ke arah yang lebih besar lagi,” kata Yose. (AMR)

Semburan Membesar, Gas yang Terbakar Diduga Tidak Berbahaya

ANTARA/SISWOWIDODO
NGAWI, KOMPAS — Semburan lumpur disertai api yang muncul di area persawahan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, belum teratasi. Pelbagai upaya pemadaman yang dilakukan tak membuahkan hasil, bahkan semburan terus membesar dan mengancam jaringan listrik yang terkoneksi dengan sistem Jawa-Bali.

”Dikhawatirkan kawat listrik di atas semburan lumpur akan meleleh kalau terus terpapar api,” ujar Koordinator Pengawas Jaringan SUTET wilayah Madiun, Nur Hadi, Selasa (9/9).

Semburan lumpur disertai api setinggi 7 meter dari permukaan tanah itu terjadi di sawah milik Sulistiyono, warga Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Ngawi. Semburan terjadi pada Senin usai dilakukan pendalaman sumur pompa untuk sumber pengairan sawah pada musim kemarau.

Kedalaman sumur sekitar 100 meter. Awalnya yang keluar hanya air, lalu diikuti lumpur dan api. Dalam sekejap, semburan membesar hingga dikhawatirkan mengganggu jaringan listrik yang ada di atasnya.

Menurut Hadi, upaya pemadaman api semula menggunakan tabung pemadam dengan menyemprotkan gas CO2, tetapi gagal. Lalu pihaknya menutup semburan dengan seng 25 lembar. Alih-alih padam, api malah melelehkan seng hingga habis.

Semburan lumpur disertai api bukan peristiwa baru di Ngawi. Pada 2013, muncul semburan serupa di area persawahan sekitar 30 meter dari lokasi kejadian saat ini. Namun, semburan itu lebih kecil dibandingkan yang terjadi saat ini dan berhenti sendiri setelah beberapa hari.

Kepala Pusat Studi Bencana Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Amin Widodo, mengatakan, semburan lumpur di Ngawi mengandung gas metana (CH4) yang mudah terbakar. Gas ini merembes dari kantong atau poket gas biogenik yang terbentuk dari bekas rawa atau sungai purba. ”Gas biogenik merupakan gas metana yang umum ditemukan di mana saja di permukaan bumi. Gas ini tidak berbau, mudah terbakar, bertekanan rendah, dan dapat terbentuk dari tiga proses utama,” ujar Amin.

Proses itu meliputi fermentasi bakteri anaerobik pada sampah, kotoran ternak atau sejenisnya. Bisa juga dihasilkan dari fermentasi bakteri asetat pada lapisan sedimen yang kaya zat organik (gas charged sediment), serta proses reduksi CO2 oleh bakteri dari batuan vulkanik atau magmatik.

Gas biogenik yang merembes ke permukaan ini murni berasal dari alam sehingga tak berbahaya bagi makhluk hidup. Namun, dalam konsentrasi yang pekat (dalam ruang tertutup), gas itu mudah terbakar walau tak eksplosif. Kemunculan gas biogenik pada sawah, rawa, ataupun tambak tak memengaruhi kualitas air.

Berdasarkan penelitian ESDM, sejak 1990-an ditemukan sumber gas biogenik yang signifikan dan terperangkap pada lapisan sedimen laut dangkal holocene (berumur kurang dari 10.000 tahun yang lalu). Umumnya, gas itu ditemukan pada sumur warga di pesisir atau dari lubang bor dangkal. Tekanan gas ini relatif rendah (2-3 kilogram per meter persegi).

Ngawi, kata Amin, termasuk kawasan cekungan Jatim utara yang banyak mengandung migas. Itu membentang dari Tuban, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Madura. Semburan lumpur di dekat daerah pengeboran berbahaya jika sistem casing lubang bor tidak sempurna sehingga tekanan berpotensi bocor dan memicu gas naik ke permukaan. Itu terjadi pada lumpur Lapindo. (NIK)

Sumber: Kompas cetak, Rabu 10-9-2014, http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008796739

Kematian 3 Gajah di Aceh Harus Diusut

Written By Endonesia.COM on Selasa, 09 September 2014 | 16.34

Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus)
© WWF-Indonesia. Source: wwf.or.id
Konservasi gajah di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, terus memasuki masa suram. Penemuan bangkai tiga ekor gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) tanggal 6-7 September 2014 lalu, semakin menguatkan dugaan bahwa konservasi gajah menghadapi tantangan tak ringan. WWF-Indonesia mendesak agar pemerintah mengusut kasus kematian gajah dengan serius dan memproses orang-orang yang terlibat ke pengadilan.

Dari catatan WWF, di Indonesia sedikitnya ada kematian 90 gajah sumatera mati di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau dan Lampung, antara tahun 2012-2014. Dari semua kasus kematian gajah di periode tersebut, belum ada satu kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan.

Melihat angka kematian Gajah Sumatera yang meningkat tiap tahunnya, WWF-Indonesia mendesak Pemerintah dan penegak hukum untuk segera menuntaskan penyelidikan atas semua kasus kematian satwa ini hingga ke meja hijau.

Kasus kematian terbaru dari gajah di Aceh terjadi di dua lokasi yang berbeda, yaitu 1 individu gajah jantan berusia 20 tahun di Kabupaten Aceh Jaya, dan 2 individu gajah - yang belum teridentifikasi jenis kelamin dan usianya - di Kabupaten Aceh Timur. Ketiga bangkai gajah tersebut ditemukan dengan kondisi mengenaskan tanpa gading. Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Aceh Jaya dan Polres Aceh Timur dengan berkoordinasi bersama BKSDA Aceh.

Dede Suhendra, Project Leader WWF-Indonesia di Aceh, dalam rilisnya mengatakan, "WWF sangat menyesalkan terulangnya kasus kematian gajah di Aceh. Sejak tahun 2012 hingga 2014, ada setidaknya 31 individu gajah mati di Aceh yang sebagian besar patut diduga terkait dengan perburuan gading."

WWF berharap, selain upaya yang kini sedang dilakukan, BKSDA Aceh juga dapat mendorong terbangunnya koordinasi strategis dengan Pemda, Pemkab dan penegak hukum untuk penanganan kasus kematian gajah di Aceh. "Terutama terkait dengan isu perburuan, sehingga kasus ini dapat dan layak untuk diperkarakan di pengadilan," kata Dede.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Workshop Forum Gajah dan Kemenhut di Bogor awal tahun 2014, estimasi populasi Gajah Sumatera di alam liar diperkirakan 1724 individu. Populasi tersebut terus mengalami penurunan akibat fragmentasi habitat, konflik manusia dengan satwa, perburuan dan perdagangan ilegal. Sejak tahun 2012, kasus kematian gajah di Aceh tercatat di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Utara dan Bireuen.

“Peningkatan kasus kematian Gajah Sumatera ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu perhatian yang lebih serius dari Pemerintah untuk segera melakukan tindakan nyata,” ujar Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF-Indonesia. “Sudah saatnya kita menyatakan kondisi Siaga 1 untuk isu kematian satwa kharismatik ini,“ lanjut Arnold.

Selain penyelidikan dan penyelesaian melalui jalur hukum, pendekatan lain melalui peran aktif kalangan masyarakat madani (civil society) juga sangat penting. Pada tanggal 25 Agustus 2014 lalu, Majelis Adat Aceh (MAA) meluncurkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Syariat dan Adat yang dapat digunakan masyarakat untuk aktif menjaga kelangsungan hidup gajah. Selain itu, sosialisasi dari Fatwa MUI No.4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem juga dapat memperkuat peran masyarakat dalam melindungi Gajah Sumatera.

"Pendekatan-pendekatan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadartahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan gajah dan satwa kunci lainnya," kata Dede. (adm)

Peluncuran Indonesia WOW: Para Menteri Harus Paham Marketing


Presiden terpilih Joko Widodo memastikan, orang-orang yang akan menduduki posisi menteri di kabinetnya nantinya harus memahami teknik marketing terhadap produk yang dimiliki. Percuma Indonesia sudah memiliki produk bagus jika ternyata para menteri tak bisa memasarkan produknya.

Demikian disampaikan Jokowi di acara peluncuran single milik Slank berjudul “Indonesia WOW” yang digelar di Auditorium RRI, Jakarta, Senin (8/9). Lagu “Indonesia WOW (World of Wonderful)” diciptakan Bimbim dan teman-temannya di Slank atas usulan pakar marketing Hermawan Kartajaya.

Peluncuran single lagu ini juga diinisiasi Hermawan, kerjasama dengan RRI. Kampanye Indonesia WOW merupakan bagian dari mempromosikan eksotika Indonesia di kancah dunia. Program ini juga bagian dari memperkuat revolusi mental warga agar mau bekerja keras dan mulai memikirkan hal-hal yang konstruktif untuk Indonesia.

“Negara kita sangat kaya. Semua produk ada di sini. Ada industri kreatif hingga pariwisata,” kata Jokowi. Di bidang industri kreatif, ada film, seni pertunjukan, musik, tari, animasi, games atau permainan, dan juga produk-produk kreatif di kampung seperti tenun bordir dan batik.

“Produk pariwisata dari ujung barat hingga ke timur semua ada. Pantai, gunung, danau, sungai, kawah, ada semuanya. Oleh sebab itu, apa yang dibutuhkan negara ini? Sekarang bukan product centric lagi arah kita,” kata Jokowi.

Produk yang dihasilkan sudah bagus tinggal bagaimana mendekati pelanggan. Karena itu, negara kita membutuhkan para pakar marketing yang bisa memasarkan produk negara sekuat tenga. “Karena itu menteri-menteri ke depan akan berasal dari marketing,” kata Jokowi yang disambut tepuk tangan pengunjung.

“Percuma punya produk bagus tapi tak tahu cara memarketingi produk. Nanti saya mau tanya Pak Hermawan, jagonya marketing siapa saja sih. Jangan hanya memarketingi korporat saja. Negara ini juga perlu dimarketingi,” kata Jokowi.

Sentuhannya nanti tak hanya melayani pelanggan tapi juga sentuhan kepada masyarakat yang lebih manusiawi atau human centric. “Bagaimana nanti juga memberi peran kepada masyarakat dan pelanggan agar merasa memiliki,” kata Jokowi.

Hermawan Kartajaya mengatakan, Jokowi adalah Presiden yang sudah berorientasi pada marketing. “Jokowi seorang pemasar ulang yang sudah mendasari pada konsep Marketing 3.0, yaitu sudah sampai pada tingkat human spirit, tak hanya mengandalkan produk atau pelanggan selmatan,” kata Hermawan.

Sebelum Pemilu Presiden, Hermawan sudah mengusulkan kepada Slank untuk membuat lagi sederhana bertemakan Indonesia WOW. Dalam lagu yang dibuat berbahasa Inggris tersebut, WOW diterjemahkan sebagai “World of Wonderful”.

Terkait lagu Indonesia WOW, Jokowi mengatakan, peluncuran kemarin merupakan salah satu bentuk membangun kesadaran akan kebesaran brand Indonesia lima tahun ke depan. “Lagunya tadi, kalau semua TV di semua negara menayangkannya, dibarengi promosi produk-produk yang kita punyai, saya tak bisa bayangkan, pasti negara ini bisa dikunjungi berapa puluh juta orang,” kata Jokowi.


Hermawan juga mendampingi presentasi perwakilan dari beberapa institusi seperti RRI, kepolisian, PT KAI, PT Telkom, yang memiliki beberapa program yang dianggap berkelas dan bisa menjanjikan Indonesia yang lebih baik.

Bimo Setiawan atau dikenal sebagai Bimbim, sebagai penulis lagu, mengatakan lagu tersebut dibuat di Ubud Bali. “Kita bsa berperang tanpa meletupkan pistol,” kata Bimbim mengomentari semangat dari lagu Indonesia WOW.

Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI, Rosarita Niken Widhiastuti, mengatakan, peluncuran lagu Indonesia WOW di RRI bukanlah hal yang kebetulan. “RRI telah menjadi rumah untuk Rakyat Indonesaia,” kata Niken.

Program Indonesia WOW juga sejalan dengan RRI. “Visi RRI membangun karakter bangsa sesuai yang dicanangkan Pak Jokowi yaitu revolusi mental. Kami akan mengimplementasikan revolusi mental ini melalui siaran-siaran yang dilakukan RRI di dalam maupun luar negeri,” kata Niken. (AMR)

Warga Mimpikan Hak Petisi Untuk Realisasikan E-Blusukan


Ketika presiden terpilih Joko Widodo meluntarkan gagasan sistem teknologi informasi yang bisa digunakan untuk pengganti blusukan, atau istilahnya e-blusukan, warga menyambutnya penuh antusiasme. Namun, kalangan lembaga swadaya masyarakat mengingatkan, e-blusukan hanya akan menjadi lip-service semata jika tak disertai dengan jaminan hak warga untuk menyampaikan keluhan, protes, dan permohonan, atau biasa disebut sebagai hak petisi.

Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), di Jakarta, Minggu (7/9), mengatakan, jika ide memfasilitasi berbagai kanal aspirasi atau meminjam istilah Jokowi sebagai e-blusukan itu, tak disertai dengan jaminan bahwa aspirasi atau petisi akan ditindaklanjuti pejabat publik yang berwenang, maka sia-sia saja ide e-blusukan itu.

“Pemerintah ke depan harus menjamin hak-hak warga dan juga memastikan para pemegang kebijakan dan pejabat publik yang dipetisi wajib menanggapi petisi tersebut,” kata Eryanto. Pengakuan akan hak warga di bidang petisi ini ternyata bukan barang asing bagi Indonesia.

Menurut Eryanto, secara universal, hak petisi sudah mulai ada dalam Piagam Magna Charta, yang disebut “The Right to Petition”. “Indonesia tak asing betul dengan the right to petition ini karena pernah ada di UUD Republik Indonesia Serikat, dan juga di UUD Sementara, sudah diakomodasi,” kata Eryanto.

Di UUD 1945, hak petisi itu juga diatur dalam pasal-pasal terkait kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Lebih eksplisit, kata Eryanto, hak petisi kembali tercantum dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 44.

Bunyin Pasal 44 adalah: “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal itu tinggal ditindaklanjuti dengan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres). “Pasal 44 ini masih butuh komitment dan visi pemerintahan baru agar antusiasme rakyat mengawal pemerintahan bisa terus berkembang,” kata Eryanto.

Dian Abraham dari Masyarakat Antinuklir Indonesia, mengatakan, di Jepang, setiap petisi warga serius disampaikan dan juga serius ditanggapi karena memang dijamin konstitusi. “Hak warga untuk memohon, meminta ganti kerugian, menyatakan penolakan undang-undang, meminta undang-undang baru, menolak atau meminta menurunkan pejabatnya, semua itu legal dan dijamin UU,” kata Dian.

Di Indonesia, jika ada pejabat yang dipetisi, tak ada kewajiban untuk merespons petisi tersebut. “Akhirnya, gugatan kita hanya lewat jalanan saja. Jika petisi ditanggapi, itu seolah hanya bonus,” kata Dian.

Karena itu, Dian berharap, pemerintahan yang baru memikirkan perangkat aturan yang memungkinkan e-blusukan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang baru dan Presiden diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian persialan. Sehingga, nantinya Presiden blusukan itu sudah membawa solusi, bukan baru sekadar menjaring aspirasi.

Resa Temaputra dari Public Virtue Institute (PVI), mencontohkan e-blusukan yang ideal yaitu milik pemerintah Korea Selatan yang mereka sebut sebagai e-people. Korsel justru lebih dulu membangun kanal aspirasi digital lebih dulu dibanding Amerika Serikat, yaitu sejak internet itu sendiri baru berkembang di Korsel pada 1987 dan efektif pada 2003.

Apa yang dilakukan di Korsel memiliki dua kesuksesan, secara sistem sukses dibangun oleh pemerintah, dan secara fungsi juga digunakan oleh rakyatnya sehingga partisipasi rakyat menignkat. “Dalam satu tahun terakhir, ada 1,2 juta komplain, 111.239 proposal warga, dan 1.007 diskusi kebijakan,” kata Resa.

Di Korsel, semua orang bisa menggugat, termasuk orang luar misalnya turis. “Ini bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan, bukan harapan kosong. Indonesia berada di tengah-tengah posisinya dan potensial bisa membuatnya,” kata Resa.

Deputi Direktur PVI, John Muhammad, mengatakan, di Inggris, mereka sudah memiliki mekanisme untuk merespons petisi. “Mereka meminta warganya untuk mengumpulkan sedikitnya 100.000 tanda tangan atas suatu masalah agar bisa dibahas di parlemen, dengan batus waktu pengumpulan tanda tangan selama satu tahun,” katanya.

Di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama, dengan sistem kanal bernama ‘We The People’, mewajibkan sebuah petisi harus meraup sedikitnya 150 tanda tangan sampai dengan 30 hari jika ingin segera ditampilkan oleh pengelola. “Dengan batas waktu yang sama, untuk mendapatkan respons Obama, maka petisi harus ditandatangani sedikitnya 100.000 orang,” kata John.

Untuk di Indonesia, harus dicari formulasinya untuk menetapkan batas minimal. Hendaknya, tanda tangan petisi bisa menggabungkan antara petisi online dengan petisi offline. Dengan sistem yang jelas, maka hak warga dalam menyampaikan keluhan dan permohonan bisa dilakukan secara serius dan bukan sekadar berteriak menyampaikan pendapat di jalanan. “Ini yang disebut mengubah noise menjadi voice,” kata John.


Aquino Ayunta dari Sekitar Kita mencermati, relawan yang pada Pemilu Presiden lalu menjadi fenomena tersendiri, tetap harus terlibat. Rakyat terlibat secara permanen dalam pengambilan keputusan, jangan lagi dikuasi elit politik. “Fungi lain kanal aspirasi untuk mencegah pengentalan para elit,” katanya. (Amir Sodikin)