Latest Post

Mantan Wakil Rektor UI Mengaku Tak Menerima Pemberian

Written By Endonesia.COM on Kamis, 14 Agustus 2014 | 08.58

Terdakwa Wakil Rektor Universitas Indonesia bidang SDM, Keuangan, dan Administrasi Umum periode 2007-2013, Tafsir Nurchamid, menyatakan tak pernah menerima uang suap maupun barang pemberian berupa komputer desktop iMac maupun iPad. Tafsir melalui kuasa hukumnya juga mempersoalkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih dulu mengadili Tafsir dan belum mengadili pelaku utama.
Demikian eksepsi atau keberatan terdakwa Tafsir Nurchamid yang dibacakan tim kuasa hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (13/8). Tafsir diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI di Depok, Jawa Barat, 2010-2012.

“Dengan tidak diperiksa dan diadilinya pelaku utama atau aktor lapangan atau aktor intelektual, mengakibatkan surat dakwaan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat,” kata Puspa Pasaribu, anggota tim kuasa hukum terdakwa dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum, UI.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, dinyatakan bahwa terdakwa Tafsir Nurchamid bersama-sama dengan Donanta Daneswara, Gumilar Rusliwa Soemantri, Tjahjanto Budisatrio, dan Dedi Abdul Rahmat Saleh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Kuasa hukum Tafsir berkilah, dakwaan itu didasarkan pada hal yang belum pasti karena para pelaku utamanya belum diadili.

Tim kuasa hukum juga menganggap dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak mampu menguraikan peran atau tindakan terdakwa secara utuh tentang penerimaan komputer desktop iMac merk Apple dan iPad. Isi dakwaan jaksa dianggap berbeda dengan berita acara yang berisi kesaksian Dedi Abdul Rahman Saleh.

Dedi, kata kuasa hukum Tafsir, sebenarnya tak pernah menyebut Tafsir menerima gajet yang diduga dibeli dengan uang hasil korupsi tersebut. Saksi Dedi hanya mengatakan, ada pemberian kepada pihak terkait yaitu Rektor UI Prof Gumilar berupa satu buah komputer desktop iMac dan iPad, kepada Jackrizal berupa iPad dan iPhone, dan kepada Harun berupa satu buah iPhone.

Saksi Tjahjanto Budisatrio memang mengakui bersama saksi Dedi datang ke rumah Tafsir namun Tafsir tak ada di rumah dan mereka meninggalkan iMac dan iPad di rumah Tafsir. Pemberian itu diakui Tafsir namun akhirnya dikembalikan kepaada Tjahjanto.

“Saat itu Tjahjanto mengatakan itu barang sampel sehingga tidak apa-apa diterima. Namun saya tetap tidak menerimanya dan barang saya kembalikan ke Tjahjanto dalam keadaan utuh,” kata Febby Mutiara Nelson, kuasa hukum Tafsir, membacakan keterangan kliennya.

Kuasa hukum Tafsir juga mempersoalkan kerugian negara yang disebut-sebut dalam dakwaan mencapai Rp 13 miliar. “Pendapatan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), bersumber dari dana masyarakat bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” kata Ludwig Kriekhoff, kuasa hukum terdakwa.

UI sebagai BHMN telah memperoleh otonomi dan Badan Pengawas Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) dalam suratnya tertanggal 12 November 2012 telah menyatakan penerimaan dana masyarakat UI bukanlah PNBP. “Berdasarkan surat Departemen Pendidikan Nasional cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menegaskan perguruan tinggi BHMN tidak perlu memasukkan penerimaan dana masyarakat dalam DIPA, dengan tidak masuk dalam APBN,” kata kuasa hukum Tafsir, Syawaludin.

Dengan demikian, kata Ketua Tim Kuasa Hukum Chudry Sitompul, penggunaan dana masyarakat oleh UI tidaklah mungkin dapat merugikan keuangan negara dan oleh karenanya kekeliruan penerapan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak cermat sehingga batal demi hukum.

Karena itu, tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang diketuai Sinung Hermawan, untuk menerima eksepsi terdakwa, menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan, dan memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan.

Atas eksepsi terdakwa, majelis hakim memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum dari KPK untuk menanggapi eksepsi tersebut pada sidang berikutnya pada pekan depan.

Sebelumnya jaksa mendakwa, korupsi dilakukan dengan cara mengarahkan agar pengadaan barang dan jasa dikerjakan PT Makara Mas dan melakukan lelang tanpa surat keputusan. PT Makara Mas meminjam nama PT Netsindo Inter Buana.
Dalam pelaksanaan proyek, barang-barang yang dibeli PT Makara Mas dianggap tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak dapat difungsikan atau berfungsi tidak optimal. Penyelesaian proyek itu juga terlambat. Meski demikian, Tafsir tidak melakukan tindakan terhadap PT Netsindo Inter Buana dan PT Makara Mas. (AMR)

Saksi Akui Kepala BAPPEBTI Minta “Jatah” Saham


Para saksi yang dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul Raja Sempurnajaya, membenarkan bahwa terdakwa pernah meminta jatah saham hingga 10 persen. Pada akhirnya, permintaan jatah saham diganti dengan uang Rp 7 miliar yang sudah diterima terdakwa.

Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bihar Sakti Wibowo, salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (13/8), mengakui ada permintaan saham 10 persen dari terdakwa saat rencana pendirian perusahaan yang bergerak di bidang kliring.

Kasus ini bermula ketika PT BBJ berupaya memiliki lembaga kliring berjangka sendiri dengan rencana mendirikan PT Indokliring Internasional dan kemudian mengajukan izin ke Bappebti untuk dapat menjalankan lembaga kliring berjangka di pasar bursa. Permintaan saham 10 persen tersebut disampaikan terdakwa melalui Alfons Samosir selaku Kepala Biro Hukum Bappebti.

“Minta saham 10 persen pada pendirian Bappepti, walaupun perusahaannya belum berjalan. Modalnya total Rp 100 miliar, jadi 10 persen dari Rp 100 miliar,” kata Bihar. Bihar kemudian menyampaikan ke pertemuan Dewan Komisaris dengan direksi PT BBJ tentang permintaan tersebut kepada Roy Sembel dan Kristanto Nugroho.

Sesuai surat dakwaan, pada 17 Juli 2012, Kristanto menyampaikan permintaan terdakwa ke Hasan Widjaja selaku Komisaris Utama PT BBJ. Hasan kemudian menemui terdakwa untuk mengklarisikasi permintaan itu dan akhirnya Hasan meminta Bihar menyiapkan dana Rp 7 miliar guna memenuhi permintaan terdakwa.

Bihar memerintahkan Stephanus Paulus Lumintang selaku Kepala Divisi Keuangan PT BBJ untuk mengeluarkan uang Rp 7 miliar. Pada 2 Agustus 2012, Bihar menemui terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 7 miliar, dalam bentuk uang pecahan 600.000 dollar AS dan Rp 1 miliar.

Jaksa penuntut umum dari KPK, Sigit Waseso, bertanya kepada Bihar apakah izin pendirian perusahaan tersebut akhirnya keluar. “Sampe detik ini izin pendirian PT Indokliring tidak terbit. Izin harusnya dikeluarkan oleh Kepala Bappepti,” kata Bihar.

Ketua Majelis Hakim, Sinung Hermawan, berkelakar, izin tak keluar karena uangnya yang diminta kurang Rp 3 miliar. “Kesalahan kedua, ketika memberikan uang, tak menyebut soal perizinan,” timpak anggota majelis hakim lainnya, Sutio Jumagi.
Hakim Sutio bertanya, mengapa harus memberikan Rp 7 miliar kepada Bappeti, padahal persyaratan itu tak ada soal uang. “Lebih pada adanya permintaan dari otoritas, kalo saya pribadi itu hal serius yang harus dituruti. Kalau enggak dituruti, banyak hal terkait karena kami berurusan dengan Bappeti berkaitan dengan izin, audit, dan lain-lain,” kata Bihar.

“Ada enggak kekhawatiran kalo tidak diberikan izinnya tak keluar?” tanya hakim Sutio. “Dalam hati kecil ya ada kekhawatiran itu,” kata Bihar.

Hakim Sutio bertanya kepada saksi lainnya, Hasan Widjaja selaku Komisaris Utama PT BBJ. “Pak Hasan bilang, katanya permintaan saham 10 persen itu gila, tapi kok malah ngasih uang Rp 7 miliar? Gila juga itu kan? Sebagai komisarisnya harusnya mengawasi dan mencegah,” tanya Sutio.

“Saya sebagai komisaris tak berwenang. Itu keputusan dari direksi,” jawab Hasan. Hakim kemudian bertanya apa pemberian itu ada kaitannya dengan pengurusan izin, namun Hasan mengatakan tak ada sama sekali.

Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan bertanya, “Induknya kan di PT BBJ, uangnya di PT Indolliring. Siapa yang mengambil keputusan memberikan uang itu?”

Hasan menjawab, keputusan itu diambil oleh Direktur Keuangan BBJ Roy Sembel. “Setelah ketemu Syahrul saya ke BBJ ketemu Direktur Keuangan BBJ Roy Sembel. Dia bilang sudahlah kasih Rp 7 miliar,” kata Hasan.

Bantahan jumlah uang
Terdakwa Syahrul Raja Sempurnajaya tak membantah soal penerimaan uang tersebut, namun ia tak setuju dengan jumlah uang yang diberikan. Awalnya, ia mengaku tak tahu menahu jika tas yang diberikan Bihar berisi uang.

“Biasanya Bihar memberi saya itu terkait bika ambon. Saya pikir itu bika ambon.
Setelah sampai di rumah ada uangnya,” kata Syahrul.

Namun Syahrul membantah nilainya Rp 7 miliar. “Jumlahnya yang betul Rp 5 miliar, dollar semua, tak ada rupiahnya. Saya terimanya 500.000 dollar AS,” kata Syahrul.

Syahrul juga membantah jika dirinya meminta saham 10 persen. Ia kemudian menanyakan langsung kepada saksi Alfons. “Apa betul saya minta saham?” tanya Syahrul kepada Alfons.

Alfons mengaku, memang tak ada permintaan 10 persen itu tapi jelas ada permintaan saham. “Katanya, kalau bisa dapat saham kecil. Pas pertemuan di Solo saya tak pernah mmenyampaikan soal besaran 10 persen itu, yang saya sampaikan, ‘Wah Bos kita pingin saham kecil’,” kata Alfons.

“Apakah saham kecil itu oleh mereka (Direksi PT BBJ) diterjemahkan 10 persen? Bukan saudara yang menerjemahkan?” tanya Ketua Hakim, Sinung Hermawan, yang dijawab iya oleh saksi Alfons. Kasus korupsi terkait perizinan PT Indokliring ini hanyalah satu dari enam dakwaan yang diterapkan pada terdakwa. (AMR)

Atut Dituntut 10 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

Written By Endonesia.COM on Selasa, 12 Agustus 2014 | 09.01


Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah, dituntut pidana penjara 10 tahun dan juga hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Tuntutan disampaikan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (11/8).

Jaksa juga menuntut Atut dengan pidana denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditatahan. Karena kejahatan Atut dianggap tidak biasa, jaksa juga menuntut pidana tambahan.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Hj Ratu Atut Chosiyah SE berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik,” kata jaksa Edy Hartoyo membacakan tuntutannya. Ketentuan pidana tambahan tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.


Atut dianggap pantas menerima hukuman tersebut karena sebagai Gubernur Banten dia tidak memberikan contoh untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. "Perbuatan terdakwa mencederai lembaga peradilan utamanha Mahkamah Konstitusi," kata Edy.

Atut dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001.

Terdakwa Atut bersama-sama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut, telah mempunyai niat untuk melakukan pengurusan sengketa pemilu kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, tahun 2013 dengan cara menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu yaitu M Akil Mochtar. “Niat tersebut telah diwujudkan dengan cata terdakwa menyetujui Tubagus Chaeri Wardana memberi uang Rp 1 miliar kepada M Akil Mochtar,” kata jaksa Edy.

Pemberian dilakukan oleh Wawan pada 1 Oktober 2013 dengan memerintahkan stafnya yang bernama Ahmad Farid Asyari untuk menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Akil melalui advokat Susi Tur Andayani di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Terdakwa Atut adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan, sedangkan Wawan sebagai orang yang melakukan perbuatan.

Kerjasama terdakwa Atut dengan Wawan telah tercapai dengan keputusan MK yang antara lain memutuskan membatalkan Keputusan KPU Kab Lebak tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak 2013. MK juga memerintahkan KPU Kab Lebak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Lebak.

Terdakwa Atut juga bekerjasama dengan Amir Hamzah sebagai pihak yang berkepentingan dengan sengketa Pilkada Lebak. Terdakwa mengutus Wawan untuk melakukan pertemuan dengan Amir Hamzah-Kasmin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab Lebak,.

Kerjasama yang erat antara terdakwa Atut dengan Wawan karena sama-sama selaku pengurus Partai Golkar. “Terdakwa sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Golkar 2010-2015, dan Tubagus sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Banten mempunyai kepentingan agar pasangan yang diusung Golkar dalam Pemilukada Kab Lebak dapat dimenangkan,” kata jaksa Edy.

Menanggapi tuntutan jaksa KPK, terdakwa Atut dan tim penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Majelis Hakim yang diketuai Matheus Samiaji memberi waktu 10 hari untuk terdakwa dan timnya menyusun eksepsi.

Perkara ini bermula saat kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi, digugat oleh pasangan Amir Hamzah-Kasmin bin Saelan pada 8 September 2013. Menurut tuntutan jaksa, Akil sempat meminta Rp 3 miliar untuk mengurus perkara tersebut.

Advokat Susi Tur Andayani menghubungi Akil setelah bertemu dengan tim sukses Amir-Kasmin. Atut mengutus adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana Chasan untuk menemui Akil dan membahas soal sengketa pilkada Lebak.

Atut memerintahkan supaya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak harus dimenangkan, dan meminta supaya pemungutan suara ulang dilakukan pada Desember. Atut meminta supaya menyelesaikan urusan uang untuk diberikan kepada Akil.

Akil belum sempat menerima uang suap tersebut. Akhirnya Susi membawa uang itu ke rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat nomor 30, Jakarta Selatan. Pada 2 Oktober 2013, Susi menghubungi Wawan menyampaikan kabar putusan MK.

Selanjutnya pada pukul 22.30 WIB, Susi ditangkap tim KPK di rumah pribadi Amir Hamzah di Jalan Kampung Kapugeran, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Uang Rp 1 miliar di dalam tas disita di rumah orang tua Susi di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara Wawan ditangkap pukul 01.00 malam di rumahnya, di Jalan Denpasar IV nomor 35, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. (AMR)



Bekas Ketua DPC PD Akui Terima Duit dari Tim Pemenangan Anas

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/08/11/161500/2658926/10/bekas-ketua-dpc-pd-akui-terima-duit-dari-tim-pemenangan-anas?nd771104bcj

Dua bekas ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat mengakui menerima duit dari tim pemenangan Anas Urbaningrum saat mencalonkan diri sebagai ketum. Besaran duit yang diterima bervariasi.

Bekas Ketua DPC Minahasa Tenggara, Diana Meity mengaku menerima duit US$ 2 ribu sebelum kongres di Hotel Aston Bandung. "Pagi-pagi sebelum hari H kita terima US$ 5 ribu," ujar Diana saat bersaksi untuk Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Duit ini diberikan oleh Umar Arsal yang menjadi koordinator relawan pemenangan di Sulawesi. "Rata-rata itu kalau diuangkan Rp 100 juta, nanti setelah menang katanya ada Rp 50 juta lagi," sebut dia.

Hal yang sama disampaikan mantan Ketua DPC Boalemo. Dia mengaku menerima uang di Rp 5 juta saat sosialisasi Anas di Hotel PeninsulaManado sebelum bulan Mei 2010.

Saat deklarasi Anas di Hotel Sultan Jakarta, Ismiyati menerima Rp 7,5 juta. Kemudian Rp 15 juta sehari sebelum Kongres Demokrat dan saat berada di Hotel Topas Bandung Rp 15 juta.

"US$ 2 ribu sampai US$ 5 ribu," kata Ismiyati menyebut penerimaan duit saat Kongres Demokrat bulan Mei 2010.

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/08/11/161500/2658926/10/bekas-ketua-dpc-pd-akui-terima-duit-dari-tim-pemenangan-anas?nd771104bcj

Beda dengan Elit, Publik Anggap Pilpres Berlangsung Jurdil

Written By Endonesia.COM on Senin, 11 Agustus 2014 | 08.59


Publik menganggap Pemilu Presiden yang baru saja dilaksanakan sudah berlangsung bebas, jujur dan adil. Publik juga secara konsisten berkomitmen untuk memilih cara demokrasi sebagai jalan terbaik untuk memilih pemimpin nasional.

Hal tersebut tercermin dalam hasil penelitian yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Minggu (10/8). Direktur Riset SMRC, Djayadi Hanan, dalam paparannya mengatakan, sebanyak 77,9 persen permilih nasional menilai pilpres berlangsung bebas dan jurdil.

Di luar itu, sebesar 10,9 persen masih menilai Pilpres berlangsung jujur tapi dengan banyak masalah. Hanya 2,3 persen yang menilai Pilpres tidak bebas dan tidak jujur sama sekali.

Dalam penelitian ini, responden dipilih secara multistage random sampling sebanyak 1.220 responden untuk memenuhi margin of error plus minus 2,9 persen. Response rate atau responden yang bisa diwawancarai secara valid sebesar 1.041 atau 85 persen. Margin of error rata-rata plus minus 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara berlangsung 21-26 Juli 2014.

“Kalau ada yang mengatakan Pilpres tidak bebas dan tidak jujur maka pendapat itu masuk 2,3 persen. Pernyataan Prabowo yang menganggap Pilpres penuh kecurangan, masuk dalam 2,3 persen ini,” kata Djayadi.

Menurut Djayadi, Prabowo dan elit politisi boleh saja melakukan penilaian seperti itu karena ini negara demokrasi. “Tapi penilaian ini minoritas. Pendapat dia bisa bergema tinggi karena dia capres,” kata Djayadi.

Jika berkaca pada hasil survei SMRC, kata Djayadi, pendapat elit politisi seperti itu harus hati-hati karena bisa menjadi serangan balik dan dianggap tak bisa legowo. “Bisa diangak enggak bisa ‘move-on’, itu komunikasi politik yang tidak baik,” kata Djayadi.

Penelitian SMRC juga bisa menelusuri seperti apa pendapat para pendukung tiap parpol. Hal yang mengejutkan, kata Djayadi, ternyata pendapat Prabowo bertolak belakang dengan pendapat pendukung Gerindra yang 48 persen menganggap Pilpres berlangsung bebas dan jurdil.

“Jadi pendapat elit-elit di internal pendukung Gerindra pun masuk minoritas. Nasdem justru lebih tidak puas dibanding Gerindra karena angkanya hanya 43 persen,” kata Djayadi. Tampak juga, ternyata pendukung Golkar sebanyak 51 persen manganggap Pilpres berlangsung jurdil, sementara pendukung PDI-P yang menganggap Pilpres berlangsung jurdil lebih sedikit yaitu 49 persen.

“Inilah menariknya pendapat publik yang bisa mengimbangi elit. Ini pentingnya kita lakukan survei opini publik karena belum tentu pendapat publik sama dengan opini elit,” kata Djayadi.


Berdasar hasil survei SMRC ini, kata Djayadi, maka jika ada sekelompok orang atau elit yang menolak hasil Pemilu dari KPU, itu bukan pendapat umum. “Sebagian besar menganggap apa yang dilakukan KPU sudah memuaskan,” kata Djayadi.


Masa depan demokrasi
Survei SMRC juga mengukur persepsi publik terhadap pelaksanaan demokrasi serta tingkat kepuasan di berbagai sektor kehidupan berbegara. Di mata para ahli, Indonesia sudah dianggap negara paling demokratis minimal di negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Hasil penelitian ternyata juga mengkonfirmasi hal tersebut. Ternyata rakyat menilai praktik demokrasi di Indonesia sudah berlangsung baik. Di atas 70 persen rakyat Indonesia jelas menginginkan agar Indonesia semakin demokratis. Juga, di atas 70 perssen menilai demokrasi adalah sistem politik paling cocok.

“Sikap ini indikasi demokrasi mendapat dukungan dan legitimasi demokratis yang kuat. Yang tidak puas dengan demokrasi adalah minoritas. Jadi sulit mengubah ke bentuk negara lain, sudah telat,” kata Djayadi.

Pada pendahuluan publikasi penelitian SMRC ini tampak menyitir pendapat Prabowo yang mengatakan ada penyimpangan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu. Juga, terkait tudingan Prabowo yang menganggap Indonesia negara totaliter, fasis, dan komunias.

Djayadi mengatakan, sikap elit seperti Prabowo berdasarkan hasil penelitian, ternyata justru terasing dan berbeda dari pemilihnya sendiri. “Masyarakat Indonesia cenderung optimistis. Kondisi kita lebih baik. Ini menjadi modal sosial politik bagi pemerintahan yang akan datang. Mudah memerintah jika rakyatynya optimistis,” kata Djayadi.

Peneliti Senior CSIS, J Kristiadi, sebagai pembahas, mengaku percaya dan setuju dengan hasil penelitian tersebut. “Survei yang benar itu bisa menjaga kewarasan masyarakat. Rasionalitas masyarakat masih kuat sehingga bisa mengalahkan strategi-strategi politisi yang hanya verbal dan berfikir dengan menggunakan adrenalin,” kata Kristiadi.

Soal ekonomi yang dianggap lebih baik, Kristiadi menekankan, hal itu lebih ke persepsi bukan kenyataan. Soal persepsi demokrasi, Kristiadi juga menilai hal itu ada semacam romantisme, rindu akan demokrasi.

“Dianggap baik tapi dibandingkan dengan sistem lain. Dalam masy ada romantisme yang berharap kita akan hidup lebih baik dengan cara-cara seperti ini,” kata Kristiadi. Kristiadi mengingatkan ancaman terbesar demokrasi adalah kalau politik didominasi kapital.

Kapital bisa digunakan untuk membuat masyarakat tidak waras karena masyarakat bisa disuguhi barang-barang palsu dianggap baik. “Dengan modal besar, pemilik bisa menyuguhkan hal-hal yang bisa mengkonstruksi sesuatu yang palsu jadi asli. Hiperialitas, realitas yang semu. Kita sudah demam itu,” kata Kristiadi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan, penelitian ini menjawab berbagai pertanyaan, apa kita demokratis apa tidak. Tampak memang ada kesinambungan proses pembangunan demokrasi sejak Habibie hingga kini.

Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, yang juga hadir di acara tersebut, mengatakan, saat ini Indonesia punya modal sosial yang bagus bahwa dalam mencari pemimpin satu-satunya cara yang dianggap baik adalah dengan cara demokrasi.

Para pendukung kedua belah pihak ternyata juga percaya akan demokrasi. “Klaim elit belum tentu sama dengan masyarakat. Kalau elit bilang pemilu curang tapi masyarakat anggap itu tak terasa. Harus jadi pelajaran kita semua bahwa tugas kami berikan suara sudah selesai,” kata Patrice.

Demokrasi di Indonesia punya harapan yang terus meningkat kualitasnya. “Modal sosial ini tak boleh disia-siakan. Ibarat pesawat mau landing, landasannya baik arahnya baik. Ini penting untuk menjawab kebingungan rakyat hari ini. Apa betul pernyataan elit yang mengatakan jika MK tak memenangkan maka kita culik Ketua KPU? Ini pernyataan yang jauh panggang dari api,” kata Patrice. (AMR)

Hindari Bom Waktu 22 Juli, Kerahkan Saksi Kredibel

Written By Endonesia.COM on Minggu, 20 Juli 2014 | 15.54


Para pemantau pemilu dan Komisi Pemilihan Umum mengingatkan agar para pihak, terutama peserta pemilu, menghindari bom waktu pada 22 Juli saat rekapitulasi tingkat nasional dan pengumuman hasil Pemilu. Kedua pasangan calon harus serius mengerahkan para saksi di jenjang rekapitulasi tingkat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang berlangsung empat hari ke depan.

Jangan sampai, saksi yang diturunkan saksi abal-abal yang tak tahu soal prosedur rekapitulasi dan tak bisa menyampaikan keberatan jika ada masalah. Election Spesialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, saat menggelar konferensi pers laporan pemantauan di KPU, Jakarta, Jumat (11/7), mengatakan persoalan klasik ini memang terjadi pada Pemilu Legislatif yang disebabkan tak adanya saksi yang kredibel.

“Saksi kurang memahami aturan dan prosedur sehingga secara substansi keberadaanny antara ada dan tiada dalam mengawal suara partainya,” kata Wahidah. Problem lain dengan saksi adalah dirasa kurang gigih dalam mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara atau rekapitulasi yang tidak sesuai aturan sehingga tidak bisa berbuat maksimal saat partainya dirugikan.

Padahal, proses mengajukan keberatan, kemudian dicatat dalam berita acara, merupakan salah satu yang akan dilihat oleh Mahkamah Konstitusi jika ada sengketa. Jika sampai ada masalah di tingkat PPS/PPK tapi tak ada catatan keberatan dari saksi, maka dianggap tak ada masalah di tingkatan tersebut.

“Ada pula saksi yang sangat gigih membela partainya tapi tidak dibarengi dengan pemahaman aturan yang kuat sehingga mengganggu kelancaran proses rekapitulasi dengan keberatan yang tidak berdasar aturan dan atau fakta,” kata Agung Wasono, Program Manager & Koordinator Pemantau Kemitraan. Kondisi saksi yang tak optimal itu kemudian didukung oleh penyelenggara tingkat bawah yang cenderung menunda-nunda menyelesaikan persoalan.

“Penyelenggara di bawah cenderung tidak menuntaskan keberatan saksi atau pengawas pemilu sesuai tingkatan, biasanya disertai dengan kalimat pamungkas ‘Silahkan ajukan keberatan ke MK’,” kata Agung. Situasi seperti inilahyang akhirnya menimbulkan gunung masalah yang menjadi bom waktu pada rekapitulasi Propinsi dan Pusat.

Wahidah menyerukan kepada kedua pasangan calon, jika ingin tanding data, silakan segera diselesaikan di tingkat PPS/PPK dengan menghadirkan saksi-saksi yang kredibel, bukan saksi abal-abal yang keberadaannya antara ada dan tiada. “Saksi harus mampu menjadi ‘korektor’ yang handal atas kesalahan atau pelanggaran, dan saksi tidak menjadi bagian dari politik transaksional yang mencederai hak pemilih dan pasangan calon lainnya,” kata Wahidah.

Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga diimbau agar menjaga netralitas dan bekerja secara transparan dalam proses rekapitulasi. Masyarakat pemilih dan organisasi masyarakat sipil, juga diharapkan agar menjadi pemilih yang kritis dengan berperan aktif mengawal proses dan hasil pemilu.
Komisioner KPU, Ida Budhiati, juga berharap persoalan di TPS, PPS, dan PPK dapat diselesaikan penyelenggara pemilu di tingkatan masing-masing. “Hanya dengan cara seperti itu, kita tidak lagi menumpuk masalah yang nantinya akan menjadi bom waktu di pusat,” kata Ida.

Karena itu, KPU menekankan, kontrol terhadap proses rekapitulasi di tingkat penyelenggara ad-hoc yaitu PPS dan PPK ini menjadi sangat penting oleh peserta, pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. “KPU membuka akses seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan untuk berperan dalam mengawasi proses rekapitulasi ini, silakan diawasi dan jika ada persoalan harus diselesaikan di tingkatan tersebut,” kata Ida.

Pematangan modus
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga menggelar laporan pemantauan di KPU. Koordinator Nasional JPPR, M Afifudin, mengakui pada Pemilu Presiden kali ini lebih sedikit temuan yang didapat dibanding Pemilu Legislatif. “Kami sendiri memiliki pemantau yang tersebar sampai pelosok, tapi temuan yang signifikan kali ini tak ada, yang ada paling persoalan administratif dan beberapa intimidasi ringan,” kata Afifudin.

Afifudin menduga, fokus atau usaha pencurangan tak akan masif terjadi di TPS setelah mereka belajar pada Pemilu Legislatif lalu. Karena itu, pihaknya akan terus memantau pada saat rekapitulasi di PPS dan PPK, sambil nantinya mencocokkan C1 yang diunggah di website KPU dengan rekapitulasi di PPS dan PPK.

Wahidah Suaib menengarai gejala ini sebagai pematangan modus yang disiapkan lebih rapi dan canggih pada Pemilu Presiden kali ini. Tingginya keyakinan masing-masing pendukung atas kemenangan yang telah diperoleh menjadi potensi kerawanan tersendiri dalam proses rekapitulasi yang berlangsung di PPS menuju PPK saat ini.

“Perlu diwaspadai politik transaksional dengan beragam modus manipulasi suara dengan disertai politik uang, yang besar kemungkinan akan terulang kembali dengan pola-pola yang lebih matang dan terorganisir dibanding Pileg lalu,” kata Wahidah yang juga mantan anggota Bawaslu ini. Karena itu perlu pengawalan bersama proses rekapitulasi oleh semua elemen. (AMR)


PELANGGARAN REKAPITULASI YANG POTENSIAL MENIMBULKAN MANIPULASI
1. Kotak suara dari TPS ke PPS tidak tergembok dan tidak tersegel
2. PPS tidak merespon keberatan dari Saksi
3. PPS tidak merespon keberatan dari Pengawas Pemilu
4. Saksi tidak menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi di PPS
5. Pengawas Pemilu Lapangan tidak menerima Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi di PPS
6. PPS tidak menggembok dan menyegel kotak suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi sebelum dibawa ke PPK
Sumber: Temuan Kemitraan (Partnership for Governance Reform) pada Pemilu Legislatif 2014.

Menagih Komitmen Rekapitulasi Berjenjang

Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 telah memasuki jenjang nasional pada hari ini Minggu (20/7) hingga 22 Juli. Pertanyaan semua orang: apakah perolehan suara masih bisa berubah dibanding tingkat TPS (C1), kecamatan (DA1), kabupaten/kota (DB1), dan provinsi (DC1)?

Satu lagi pertanyaan yang juga merisaukan: apakah pada tahapan ini masih bisa dimungkinkan kecurangan? Misal dengan menyuap komisioner KPU? Logiskah jika hasil pemilu nanti tak sesuai dengan harapan pasangan calon tertentu, kemudian memberi cap KPU tidak netral dan tidak independen?

Secara teoritis, seharusnya sudah tak ada perubahan suara signifikan ketika memasuki rekapitulasi nasional, jika penyelenggara pemilu dan peserta pemilu benar-benar serius menjalankan rekapitulasi berjenjang. Suara berdasarkan rekap C1 jelas bisa berubah dibanding DA1 karena C1 masih mengalami koreksi ketika rekap di tingkat PPS dan PPK. Perubahan suara masih memungkinkan jika ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Namun, Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, batas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah 10 hari setelah Pemilu, atau paling lambat 19 Juli kemarin. Peraturan ini merujuk pada UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No 42/2008 Pasal 165 Ayat (4).

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, mengingatkan jika sudah selesai di tingkat PPK, seharusnya titik kritis rekapitulasi sudah tak ada lagi. “Kalau untuk usulan pemungutan suara ulang harusnya sudah lewat, yang bisa dilakukan paling penghitungan suara,” kata Didik.

Ketika sudah lewat PPK, mencurangi suara sudah tertutup karena semua pihak telah memiliki rekapitulasi PPK. “Termasuk curang dengan memanfaatkan sisa surat suara juga sudah sulit,” kata Didik.

Prinsip rekapitulasi memang dilakukan secara berjenjang. Suara dihitung secara bertahap mulai dari TPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU provinsi, hingga KPU pusat.

Ribet serta memungkinkan transaksi di banyak level. Namun, itulah yang selama ini disepakati pembuat Undang-Undang, dan juga oleh para pasangan calon kedua kubu karena mereka telah dimintai pendapatnya untuk merumuskan Peraturan KPU.

Keunggulan rekapitulasi berjenjang adalah jika ada kesalahan di bawah masih bisa dikoreksi di tingkat atasnya. Namun, rekapitulasi berjenjang juga menjadi sumber transaksi suara, terutama di level PPS dan PPK.

Karena itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyerukan agar semua pihak ikut mengawal rekapitulasi suara. “Kita sudah mengingatkan dari awal agar kedua paslon menempatkan saksi yang kredibel di setiap jenjang kegiatan itu,” kata Husni.
Kubu paslon diharapkan mengirim saksi yang menguasai masalah, memahami peraturan. “Silakan dikritisi sedatail-detailnya, beradu argumentasi di sana dan silakan menyelesaikan masalah di sana,” kata Husni.
Sistem rekapitulasi berjenjang juga mewajibkan paslon memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan. Jika ada yang tak sesuai, ajukan keberatan dan penyelenggara wajib mengakomodasi keberatan itu sepanjang sesuai aturan.
Namun, banyak yang mengingkari konsekuensi rekapitulasi berjenjang ini. Pada Pemilu Legislatif lalu, peserta pemilu tetap menumpuk persoalan ke tingkat pusat.
Pada Pilpres kali ini, ternyata para paslon juga tak serius menyediakan saksi. Jangankan harus menyediakan saksi di semua TPS, hanya menyediakan di tingkat PPS pun ternyata tak serius dilakukan.
Election Spesialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, menilai kedua kubu paslon gagal mengkonsolidasikan partai pendukung untuk menyiapkan saksi. Kemitraan telah memantau 1.062 PPS pada Pilpres 2014. Ternyata tak semua paslon menempatkan saksi di tingkat desa/kelurahan.

“Dari 952 PPS, terdapat 40 PPS yang rekapitulasinya tidak dihadiri saksi Prabowo-Hatta dan terdapat 53 PPS yang tidak dihadiri saksi Jokowi-JK,” kata Wahidah. Kondisi ini ironis dengan janji kedua kubu yang katanya akan mengawal suara.

“Apalagi di tingkat PPS yang merupakan gerbang pertama untuk mengoreksi indikasi kesalahan dan kecurangan atau pelanggaran di PPS sebelum menjadi tumpukan masalah di PPK dan KPU kabupaten/Kota,” kata Wahidah. Paslon telah kehilangan kesempatan menyelamatkan suara dari kemungkinan termanipulasi.

Padahal, indikasi kecurangan itu ada. Dari temuan Kemitraan, ada 11 kotak suara yang tidak tergembok dan tidak tersegel, 12 pemantau melaporkan melihat sendiri praktik politik uang kepada PPS, 12 pemantau melaporkan melihat sendiri adanya intimidasi kepada PPS untuk memenangkan paslon tertentu.

Fakta tersebut membuka mata ternyata paslon abai dengan pengawalan suara. Kalaupun ada saksinya, ternyata tak menguasai masalah, tak tahu prosedur, dan tak mengajukan keberatan ketika ada kecurangan. Istilah sekarang, saksi abal-abal. “Saksi seperti ini antara ada dan tiada, bahkan ketika protes pun tak mengisi formulir keberatan, akhirnya upaya protes itu tak ada gunanya,” kata Wahidah.

Tabiat peserta pemilu yang seperti ini biasanya cenderung baru menumpuk protes ketika rekapitulsai sudah di tingkat nasional. Nasi telah menjadi bubur dan peserta pemilu kini tak bisa lagi menyalahkan atas hasil rekapitulasi suara yang sudah masuk ke tingkat nasional. Menuduh KPU tak netral atau curang, sudah tak relevan lagi karena semua elemen bangsa kini bisa memantau hasil pemilu.

KPU telah mengeluarkan kebijakan open data, yaitu transparansi membuka data selebar-lebarnya kepada semua warga negara. Upaya KPU mengunggah formulir C1, mentabulasi DA1 dan DB1, ke laman web KPU patut diapresiasi. Walaupun C1 bukanlah hasil final KPU, namun bisa digunakan sebagai alat kontrol terhadap rekapitulasi di tingkat atasnya.

Para programmer bekerjasama dengan para relawan telah bahu-membahu mengawal suara sejak masih berupa C1 (TPS), hingga kini menjadi DA1 (kecamatan), kemudian DB1 (kabupaten/kota), hingga DC1 (provinsi). Rekapitulasi sudah di ujung selesai, tak ada lagi logika paslon tertentu bisa menyuap komisioner KPU untuk mengubah suara yang telah menjadi milik publik.

Inilah rekapitulasi suara berjenjang, inilah komitmen kita. Berikan yang terbaik untuk negeri ini. Menang tanpa merendahkan, kalah tetaplah menjadi kesatria terhormat. (Amir Sodikin)