Latest Post

Empat Hal Penghambat Pilkada 2015

Written By Endonesia.COM on Sabtu, 20 Desember 2014 | 06.30

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang panjang yang ada dalam desain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014, telah membawa implikasi terhadap jadwal waktu penyelenggaraan. Komisi Pemilihan Umum mengidentifikasi, setidaknya ada empat hal yang membuat Pilkada 2015 tak akan bisa diselesaikan tepat waktu.

Demikian disampaikan Komisioner KPU , Ida Budhiati, di Jakarta, Jumat (19/12). Keempat hal tersebut yaitu, pertama, soal kapan dimulainya pendaftaran bakal calon yang mencapai enam bulan sebelum jadwal pendaftaran calon. Kedua, soal uji publik yang digelar tiga bulan sebelum pendaftaran calon.

Ketiga, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan. “Penyelesaian sengketa mulai dari Bawaslu hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan sampai kasasi Mahkamah Agung, itu ternyata memakan waktu lama hingga 64 hari kerja,” kata Ida.

Keempat, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang mencapai 41 hari kerja. Keempat hal tersebut yang membuat tahapan Pilkada makin panjang dan perlu dihitung cermat agar tak meleset.

Dari perhitungan KPU, tanggal untuk pemungutan suara putaran pertama yaitu di 16 Desember 2015. Jika ada putaran kedua, maka dipastikan akan digelar 2016, termasuk pelantikan para kepala daerah. “Sampai dengan rekapitulasi hasil Pilkada itu di akhir 2015. Itu tanpa sengketa lho, kalau ada sengketa hasil itu pasti akan melampaui 2015,” kata Ida.

Menurut Ida, perkiraan 16 Desember itu sudah mengakomodasi sengketa TUN. “Ada atau tidak ada sengketa, KPU harus menunggu sampai dengan berakhirnya sengketa TUN itu, baru kemudian dilakukan Pilkada,” kata Ida.

Pada Pilkada kali ini, gugatan tata usaha negara pemilihan difasilitasi, tak ada batasan pada tahapan mana, semua keputusan KPU bisa digugat. Pengajuan ke PT TUN hanya bisa dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Lamanya waktu yang dibutuhkan, hingga 64 hari, karena putusan di tingkat PTTUN bukan putusan final. Banyak usulan agar sengketa di PTTUN itu sudah yang terakhir dan final mengikat, jadi tak perlu ke MA.

“Soalnya, selama 64 hari kerja itu pula, KPU harus menunggu putusan akhir dan tak bisa melanjutkan tahapan berikutnya,” kata Ida. Semua jenis putusan KPU bisa diajukan gugatan ke TUN namun yang paling krusial adalah terkait pencalonan.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, mengatakan, total pengalokasian 64 hari untuk gugatan terhadap berbagai jenis keputusan KPU itu perlu dilihat lagi dan dicermati. “Harus disesuaikan dengan tahapan Pilkadanya, soalnya jangan sampai pengalokasian itu membuat tahapan pemilunya menjadi lewat waktu,” katanya.

Harus diantisipasi pula, bagaimana jika nanti ada keputusan Bawaslu yang membatalkan keputusan KPU, seperti apa penanganannya. “Siapa nanti yang akan menggugat ke PTTUN? Hal seperti ini harus terjawab,” kata Veri.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika ada putaran kedua, maka konsekuensinya akan melampaui 2015. “Artinya bisa digelar tahun 2016, ini masih menjadi bahan diskusi di Kementerian Dalam Negeri, masih dikaji apakah putaran kedua di 2016 akan memudahkan atau menyulitkan dalam hal desain serentak,” kata Husni.

Jika tak semuanya selesai di 2015, ada juga opsi bagaimana jika semua tahapan Pilkada serentak sebaiknya digelar di 2016, bukan di 2015 seperti tertuang dalam Perppu. “Saya tidak mau melampaui diskusi yang sedang berlangsung,” kata Husni ketika dimintai pendapat KPU jika Pilkada serentak digeser ke 2016.

Namun, jika ada penundaan hingga ke 2016, maka harus tertuang dalam UU. Perppu No 1/2014 nantinya jika disetuji DPR maka akan menjadi UU. “Kalau disepakati terjadi perubahan jadwal tidak di tahun 2015, maka harus revisi terhadap UU Pilkada,” kata Husni. (AMR)

Dukungan Pilkada Langsung Makin Meluas

Written By Endonesia.COM on Jumat, 19 Desember 2014 | 18.40


Dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 agar disetujui DPR makin meluas setelah Golkar pimpinan Aburizal Bakrie menyatakan akan menolak Perppu tersebut. Koalisi LSM dengan bendera Jaringan Dukung Pilkada Langsung kembali mengajak masyarakat menyadari bahayanya jika Perppu Pilkada tersebut ditolak DPR.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, dalam diskusi #DukungPilkadaLangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (9/12), mengatakan, mestinya DPR harus memikirkan proses demokrasi harus berjalan hingga daerah. DPR diharapkan bisa menerima Perppu tersebut.

“Kalau Perppu tidak diterima, maka akan terjadi kekosongan hukum. Akan ada penunjukan penjabat kepala daerah,” kata Veri. Sepanjang kekosongan hukum itu belum terisi, maka penjabat kepala daerah tetap akan bertugas dan itu keuntungan bagi pemerintahan Jokowi.

“Maka tidak ada kepastian masa jabatan dan pembangunan di daerah tidak akan berjalan. Karena itu, pilihannya adalah DPR harus menyetujui Perppu dan mengesahkan pilkada langsung,” kata Veri. Ketika Perppu diterima, maka persiapan KPU dan Bawaslu tidak sia-sia.

Jaringan Dukung Pilkada Langsung juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk menepati janji kampanyenya mendukung pilkada langsung dengan langkah konkrit. “Memastikan UU pengganti Perppu yang disepakati pemerintah dan DPR untuk mengatur Pilkada Langsung,” kata Veri.

Mereka juga menyerukan seluruh fraksi di DPR untuk menerima Perppu. “Parpol yang tak tidak mendukung Pilkada Langsung tidak layak dipilih pada pemilu berikutnya karena telah mengkhianati kedaulatan rakyat,” kata Bahrain, Direktur Advokasi YLBHI.

Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Pemilih (JPPR), Masykurudin Hafidz, menyerukan agar parlemen menghentikan politik tawar menawar di parlemen dengan menggunakan isu strategis seperti Pilkada. “Kita memberikan pesan kepada parpol untuk menghentikan politik tawar menawar, demi kepentingan lebih besar lagi,” katanya.

Walau mendukung Perppu Pilkada Langsung, namun juga disadari masih banyak kekurangan dalam Perppu, karena itu ke depannya harus ada perbaikan. “Kami juga menuntut penyempurnaan pengaturan pilkada langsung dalam UU pengganti Perppu No 1/2014,” kata Masykurudin.

Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sulastio, mengatakan, anggota DPR harus mempertimbangkan betul keputusannya. Jangan sampai membuat keputusan yang melukai amanat rakyat.

Mereka harus sadar bahwa mereka juga dipilih secara langsung oleh rakyat. “Momentum reses Desember ini harus mereka pergunakan maksimal, untuk memastikan pilkada langsung adalah aspirasi publik,” kata Sulastio. (AMR)

Daulat Rakyat di Era Demokrasi Digital

Tahun 2014 telah menjadi titik balik pemanfaatan internet, dari yang semula sekadar hiburan menjadi salah satu alat perjuangan politik dan demokrasi. Teknologi informasi telah menemukan jati dirinya sebagai kawan seiring mewujudkan transparansi demokrasi.

Toa atau pelantang suara para demonstran telah diganti dengan teks dan visual yang dikampanyakan di media sosial. Awalnya, semua orang menyangsikan media sosial mampu mengamplitudo perubahan sosial Indonesia. Namun, prediksi itu meleset.

Deputi Direktur Public Virtue Institute (PVI), John Muhammad, mencatat, di tahun 2014 setidaknya ada 34 platform atau website yang digunakan untuk kepentingan demokrasi terutama pemilu. Sekitar 30 aplikasi terkait pemilu. “Total ada 64 website,” kata John.

Dua fenomena yang menarik adalan website pengawal suara pemilu dan proposal atau usulan warga pengguna internet (netizen). “Dua hal ini tradisi politik global paling baru,” kata John.

Kampanye menggunakan tagar atau hashtag menjadi fenomena tersendiri di 2014. Di 2014, banyak tagar politik jadi trending topic, diantaranya #ShameOnYouSBY, #Jokowi9Juli, #AkhirnyaMilihJokowi, #GagalGolput, dan tema-tema terkait debat calon presiden.

Dari segi pendayagunaan media sosial, fenomena itu menakjubkan. “Dari sisi infrastruktur internet, negara kita termasuk urutan di bawah dibanding negara lain. Tapi kita produktif luar biasa, bahkan paling berisik di dunia,” kata John.

Semangat ini kalau tak dijaga akan berbuah negatif. Soalnya, dengan teknik yang sama, sangat mungkin orang lain merekayasa media sosial untuk kepentingan pribadi, misal mempromosikan orang.

“Netizen akan dihadapkan arus informasi deras yang kebenaran dan faktanya harus diteliti. Pesannya di 2015 nanti, perlu ada kecerdasan digital. Memilih fakta dan informasi itu wajib. Netizen harus punya ketrampilan kritis,” kata John.

Jika tak kritis bisa ditelan informasi, bahkan bisa masuk bui karena kesalahan sepele. Di tahun 2014, banyak kasus kriminalisasi percakapan di media sosial dengan mengatasnamakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena itu, agenda besar netizen adalah mendesak revisi UU ITE.

TI untuk transparansi

Pemilu Presiden 2014 telah menjadikan Indonesia negara demokrasi nomor satu dunia dalam hal jumlah pemilih yang datang ke TPS dalam satu waktu serentak, mencapai 134 juta pemilih. Inilah pengalaman demokrasi unik, gabungan pesta demokrasi konvensional dengan aktivisme dunia digital.

Fenomena baru pun lahir. Para programmer muda bahu-membahu membangun berbagai aplikasi. Mulai dari sekadar informasi hingga mengawal kemurnian suara. Mereka mencairkan kebekuan Pemilu yang biasanya tertutup menjadi transparan.

Tapi harus diakui, semua itu bisa terwujud karena Komisi Pemilihan Umum telah menganut sistem open data atau data terbuka. Open data di luar dugaan telah menciptakan semangat baru anak-anak muda yang selama ini menghindari politik.

Komisioner KPU, Juri Ardiantoro, mengatakan KPU menyadari potensi keterbukaan data ini. Salah satu agenda besar terkait integritas penyelenggara pemilu adalah bagaimana mendorong partisipasi dan keterbukaan.

“Soalnya begitu kita tutup informasi ini, orang akan curiga dan tak bisa mengawal pemilu,” kata Juri.

Dampak dari keterbukaan itu, salah satu yang fenomenal adalah situs kawalpemilu.org yang dibangun Ainun Najib dan kawan-kawan. Aplikasi ini memanfaatkan formulir rekapitulasi tingkat TPS atau C1 yang diunggah di website pilpres2014.kpu.go.id.

Sistem rekapitulasi suara berjenjang memakan waktu lama, menciptakan ketegangan horisontal. Anak-anak muda di luar sistem tampil meredakan ketegangan dengan menyediakan cara untuk memonitor perolehan suara pemilu.

Mengadopsi TI
Joko Widodo adalah presiden yang lahir dari fenomena gerakan digital. Tak mengherankan jika salah satu gagasannya memanfaatkan TI untuk mengganti blusukan, istilahnya e-blusukan. Netizen menyambut penuh antusiasme, namun sadar bahwa ini bisa menjadi sakadar pemanis bibir jika tak ditindaklanjuti.

Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), mengatakan, jika ide memfasilitasi berbagai kanal aspirasi itu tak disertai jaminan akan ditindaklanjuti pejabat publik, maka sia-sia ide itu.

“Pemerintah harus menjamin hak-hak warga dan memastikan para pemegang kebijakan yang dipetisi wajib menanggapinya,” kata Eryanto. Hak petisi sudah diakui dalam Piagam Magna Charta, yang disebut “The Right to Petition”.

“Indonesia tak asing dengan hak ini karena pernah ada di UUD Republik Indonesia Serikat, dan juga di UUD Sementara, sudah diakomodasi,” kata Eryanto.
Di UUD 1945, hak petisi diatur dalam pasal kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Hak petisi kembali tercantum dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 44.

Pasal itu tinggal ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). “Pasal 44 ini masih butuh komitmen pemerintah baru agar antusiasme rakyat mengawal pemerintahan bisa terus berkembang,” kata Eryanto.

Resa Temaputra dari Public Virtue Institute (PVI), mencontohkan e-blusukan yang ideal yaitu milik pemerintah Korea Selatan yang mereka sebut sebagai e-people. Di Inggris, mereka memiliki mekanisme merespons petisi dengan mengumpulkan 100.000 tanda tangan agar bisa dibahas di parlemen.

Di Amerika Serikat, sistem kanal digital ‘We The People’ mewajibkan petisi harus meraup sedikitnya 150 tanda tangan sampai dengan 30 hari jika ingin ditampilkan pengelola. Dengan batas waktu yang sama, untuk mendapatkan respons Presiden, petisi harus ditandatangani sedikitnya 100.000 orang.

Dengan sistem yang jelas, hak warga dalam menyampaikan keluhan bisa dilakukan secara serius dan bukan sekadar berteriak di jalanan. Inilah yang disebut mengubah noise menjadi voice di era demokrasi digital.

Para aktivis digital meyakini, kekuatan voice dari rakyat ini berlipat dahsyatnya dibanding suara parlemen. Keluhan di kanal-kanal digital harus dikelola dengan baik, agar noise itu jadi voice. Jika potensi itu difasilitasi, maka daulat rakyat bisa direngkuh. (Amir Sodikin)

Gugatan TUN Bisa Sulitkan Tahapan Pilkada

Sistem pemilihan kepala daerah yang baru makin leluasa memberi peluang gugatan tata usaha negara pemilihan terhadap semua jenis keputusan Komisi Pemilihan Umum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sisi negatifnya, rentang yang panjang dalam proses sengketa bisa membuat tahapan Pilkada rentan digoyang dan digeser setiap saat.

Dampak lainnya, durasi tahapan Pilkada harus didesain lebih lama dari sebelumnya untuk mengakomodasi kemungkinan gugatan. Kondisi itu makin menyulitkan semua tahapan Pilkada 2015 akan bisa diselesaikan pada 2015. Hanya waktu pencoblosan Pilkada tahap pertama yang dipastikan bisa digelar pada 2015.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Selasa (16/12), mengakui, pelantikan kepala daerah akan sulit dilakukan pada 2015. Terlebih jika banyak gugatan tata usaha negara terhadap putusan KPU ke PTTUN atau juga gugatan perselisihan hasil Pemilu ke Pengadilan Tinggi.

“Pada Pilkada kali ini, gugatan tata usaha negara pemilihan difasilitasi, tak ada batasan pada tahapan mana, semua keputusan KPU bisa digugat,” kata Ida. Pengajuan ke PT TUN hanya bisa dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Pasal 153 Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan bahwa “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”

“Pengadilan tingkat PTTUN ini bukan putusan final yang terakhir karena jika tidak puas masih bisa ajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Ida. Total waktu yang dibutuhkan untuk memfasilitasi gugatan ke Bawaslu/Panwaslu, kemudian ke PTTUN dan terakhir di MA diperkirakan mencapai 64 hari.

“Selama itu pula, KPU harus menunggu putusan akhir dan tak bisa melanjutkan tahapan berikutnya,” kata Ida. Semua jenis putusan KPU bisa diajukan gugatan ke TUN namun yang paling krusial adalah terkait pencalonan.

Karena itu, perlu waktu minimal 64 hari dari penetapan calon kepala daerah sebelum bisa dilakukan pemungutan suara. Begitu pula setelah penetapan hasil pemilu, maka setidaknya butuh waktu 64 hari sebelum benar-benar seseorang kandidat benar-benar memenangkan Pilkada.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, mengatakan, total pengalokasian 64 hari untuk gugatan terhadap berbagai jenis keputusan KPU itu perlu dilihat lagi dan dicermati. “Harus disesuaikan dengan tahapan Pilkadanya, soalnya jangan sampai pengalokasian itu membuat tahapan pemilunya menjadi lewat waktu,” katanya.

Hal yang perlu diantisipasi KPU adalah agar kasus gugatan yang diajukan PKP Indonesia bisa diantisipasi. “Harus bisa dijawab, apakah ketika nanti ada keputusan Bawaslu yang membatalkan keputusan KPU itu seperti apa penanganannya. Siapa nanti yang akan menggugat ke PTTUN? Itu yang harus diselesaikan,” kata Veri.

Menurut Veri, dari sisi substansi, soal gugatan terhadap keputusan KPU ini masih dalam level yang wajar dan aman dalam sistem Pemilu kita. “Soalnya memang perlu mekanisme koreksi terhadap apa yang sudah diputuskan KPU,” kata Veri.

Namun catatan pentingnya, bagaimana mekanisme yang ada itu tidak mengganggu tahapan Pemilu. “Karena itu perlu ada pembatasan-pembatasan waktunya sehingga tidak seperti mekanisme di TUN pada Pemilu 2009, yaitu mekanisme penyelesaiannya melebihi waktu atau tahapan pemilu,” kata Veri.

Hakim khusus
Ida Budhiati mengatakan, dalam Perppu Pilkada juga disebutkan soal pendirian Majelis Khusus Tata Usaha Negara yang akan memutuskan perkara tata usaha negara pemilihan. Istilah “tata usaha negara pemilihan” ini sudah menjadi terminologi baru dalam Perppu 1/2014.

Dalam Pasal 155 Perppu No 1/2014 disebutkan, majelis khusus terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan PTTUN dan MA. Hakim khusus adalah hakim yang 
telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai tiga tahun. (AMR)

Publik Inginkan Pilkada Langsung

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkini makin menguatkan dukungan yang besar terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, datang dari semua kalangan lintas partai. Sebanyak 84,1 persen menyatakan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dipilih secara langsung.

Hasil survei disampaikan Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi, di Kantor LSI, Jakarta, Rabu (17/12). Hadir sebagai pembahas Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Ade Komarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, dan ketua DPP PDI-P yang juga anggota Fraksi PDI-P DPR RI Maruarar Sirait.

“Hanya 5,8 persen yang berpendapat pemilihan sebaiknya lewat DPRD,” kata Dodi. Survei ini menggunakan 2.000 responden, dengan perkiraan margin of error plus minus 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka pada 25 Oktober – 3 November 2014.

Survei juga menilai preferensi sistem Pilkada berdasar masa pemilih calon presiden. Hasilnya, mayoritas pemilih Jokowi-Jusuf Kalla (89 persen) maupun pemilih Prabowo-Hatta (78 persen) sama-sama menginginkan Pilkada langsung. Mayoritas pemilih partai, baik partai Koalisi Indonesia Hebat (91 persen), Koalisi Merah Putih (81 persen), maupun Demokrat dan PPP (83 persen), sama-sama menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

“Dengan data tersebut, bisa diartikan bahwa dukungan yang besar terhadap Pilkada langsung datang dari semua kalangan,” kata Dodi. Mayoritas (44,5 persen) berpendapat pilkada langsung memang memakan biaya sangat mahal.

Namun, setelah diajukan pertanyaan terkait biaya Pilkada langsung, sebanyak 66,8 persen berpendapat berapa pun biaya yang dikeluarkan, sangat penting bagi rakyat memilih pemimpin secara langsung. Hanya 9,0 persen menyatakan pemilu langsung mahal sehingga lebih baik p diserahkan pada DPRD.

Pendukung Jokowi-JK yang tetap menginginkan Pilkada langsung, terlepas dari soal biaya, lebih banyak dibanding pendukung Prabowo-Hatta (71 persen berbanding 59 persen). Begitu juga dengan pendukung antar koalisi (KIH: 73 persen, KMP: 65 persen, dan PPP+PD: 63 persen).

“Terkait politik uang, 52,3 persen responden tidak percaya Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi praktik politik uang,” kata Dodi. Kubu yang percaya bahwa Pilkada tak langsung akan mengurangi politik uang sebanyak 28,9 persen.

Kedua kubu pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta yang meragukan argumentasi Pilkada langsung bisa mengatasi politik uang, ternyata jumlahnya sama yaitu 53 persen. “Argumentasi bahwa Pilkada tak langsung akan mengatasi politik uang ternyata tak berhasil meyakinkan publik,” kata Dodi.

Pandangan dan sikap masyarakat dibentuk oleh keyakinan publik atas kinerja lembaga tinggi negara. Keyakinan tertinggi diperoleh Presiden Joko Widodo (82,5 persen) disusul Wapres Jusuf Kalla (78,9 persen). Kepercayaan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR RI berkisar 51-54 persen. Tingkat keyakinan terendah diperoleh parpol yang hanya 41,3 persen.

Dodi mengatakan, data survei menunjukkan, muncul jarak antara wakil rakyat di Senayan dengan keinginan masyarakat. Elit politik memang terbelah pendapatnya soal sistem Pilkada, namun tak demikian halnya dengan publik. “Meskipun ada yang menyetujui Pilkada tak langsung, namun mayoritas publik mendukung Pilkada langsung,” kata Dodi.

Golkar setujui Perppu
Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Ade Komarudin, mengatakan, dua sistem Pilkada tersebut sama-sama demokratis dan sesuai konstitusi. Terkait sikap Golkar setelah keluarnya Perppu No 1/2014 yang mengembalikan Pilkada langsung oleh rakyat, awalnya Golkar cenderung ke sistem tak langsung dan diperkuat rekomendasi pada Munas Golkar di Bali.

“Kami FPG mencermati rekomendasi itu,” kata Ade. Rekomendasi menurut Ade bisa diwujudkan bisa tidak. Namun, FPG akan memilih menyetujui Perppu Pilkada pada sidang Paripurna DPR tentang Perppu Pilkada, Januari 2015 nanti.

“Kenapa? Suara elit di Golkar yang ingin jadi kepala daerah tak bisa diabaikan memang. Tapi suara rakyat yang 84,1 persen itu, maka kami bisa tutup mata atas aspirasi elit karena suara Golkar adalah suara rakyat,” kata Ade.

Golkar setuju dengan hasil survei LSI tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bagaimana agar politik uang yang marak pada sistem Pilkada langsung diantisipasi. “Perlu regulasi untuk mencegah politik uang itu,” kata Ade.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, mengatakan, survei LSI tersebut mengkonfirmasi sikap Demokrat yang menyatakan rakyat maunya Pilkada langsung walau memakan biaya politik tinggi. Pohan merasakan, bagaimana konstituen marah ketika Demokrat walk-out dari sidang di DPR ketika mengesahkan UU No 22/2014 soal Pilkada tak langsung.

Kini, Demokrat akan terus mengawal Perppu Pilkada langsung. “Setelah SBY menemui Jokowi, posisi Demokrat dengan pemerintah sama. Kemudian ketemu KMP, mereka mengkonfirmasi Perppu akan diterima,” kata Pohan.

Pohan memperkirakan, Perppu Pilkada akan diterima bulat di DPR. “Kami melihat rakyat pingin langsung walaupun biaya tinggi, kalau kita lawan akan ditinggalkan konstituen. Saya kira, soal Perppu ini sudah selesai karena motor Pilkada tak langsung (Golkar) sudah setuju Pilkada langsung,” kata Pohan.

Menanggapi sikap Golkar, Ketua DPP PDI-P, Maruarar Sirait, menanggapinya ringan. “Itu berarti, jargon suara Golkar adalah suara rakyat, sudah kembali ke jalan yang benar. Selamat, telah menerima Perppu,” kata Maruarar.

Tantangan sekarang adalah bagaimana keputusan elit itu sesuai dengan harapan publik. Makin dekat putusan DPR yang sesuai rakyat, maka makin bagus. “Kalau benar keputuan Pak SBY waktu membuat Perppu, ya ayo dikawal di lapangan dong, agar apa yang diputuskan bisa jalan di lapangan,” kata Maruarar.

Maruarar mengapresiasi pertemuan SBY dengan Jokowi beberapa waktu lalu yang membahas soal Perppu Pilkada langsung. “Pertemuan Jokowi dan SBY di istana bukan pertemuan biasa karena telah mengubah konstelasi politik terkait Pilkada, setelah itu semua berubah sikap,” katanya.

Maruarar berharap, Paripurna DPR RI yang digelar Januari 2015 nanti terkait Perppu, agar keputusannya bisa menjadi kado terindah bagi rakyat. “Minimal kalau diperlukan voting, kita akan menang,” kata Maruarar.

Putusan MK
Soal kekhawatiran jika permohonan judicial review soal pembatalan Perppu Pilkada disetujui Mahkamah Konstitusi, Ade Komarudin mengatakan hal itu menjadi ranah hukum. “Kita tak boleh mencampuri. Biarkan MK independen, apalagi dari opini politisi itu tak boleh,” kata Ade.

Apapun keputusan MK akan mempermudah keputusan di DPR. “Kami di KMP biasanya selalu bersama, kami belum bicara dengan fraksi lain. Nanti akan kita bicarakan ini, biasanya suaranya akan sama,” kata Ade.

Ramadhan Pohan sepakat jika proses di MK tak bisa dicampuri. “Tapi walau perppu ditolak di MK, tetap saja ujungnya Pilkada langsung. Apabila keluar dari keinginan rakyat maka tak hanya dibully tapi juga dilupakan pada 2019. Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa sudah setuju Pilkada langsung, jadi tinggal tunggu waktu,” kata Pohan.

Maruarar sirait berharap, para elit di parpol dan di DPR memahami aspirasi rakyat. “Kita punya keyakinan dan akan perjuangkan keyakinan (tentang Pilkada langsung) itu. Tak ada politisi di DPR yang datang tanpa keyakinan,” katanya. (Amir Sodikin)

Pilkada Serentak Dipastikan Melampaui 2015

Pemilihan kepala daerah serentak telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 agar dilaksanakan pada 2015. Namun, banyak hal yang perlu dihitung ulang karena ternyata desain Pilkada yang baru membutuhkan waktu lebih lama sehingga tak mungkin seluruh proses Pilkada bisa diselesaikan di 2015.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, ditemui usai mengikuti acara “DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi”, di Auditorium Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (18/12), mengatakan pada Pilkada serentak, KPU pusat akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pilkada.

“Ini akan merubah strategi dalam melaksanakan setiap tahapan yang harus seragam di selururh Indonesia,” kata Husni. Dari evaluasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang tercatat, jumlah penyelenggara yang diadukan dalam proses pilkada lebih banyak daripada pemilu nasional.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami utk mempersiapkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar lebih baik lagi dalam melakukan tugas,” kata Husni.

Untuk pelaksanaan Pilkada serentak, hingga kini KPU masih terbuka terhadap berbagai pilihan jadwal penyelenggaraan. Namun bisa dipastikan, tak semua tahapan bisa digelar pada 2015. Maksimal yang bisa dikerjakan KPU adalah menyelenggarakan pemungutan suara putaran pertama di 2015 dan putaran kedua serta pelantikan baru bisa diteruskan pada 2016.

“Kami sampai saat ini masih mendiskusikan dua model jadwal dengan dua waktu yang menurut kami cukup untuk persiapan,” kata Husni. Pertama, tanggal 18 November, atau, kedua, pada 16 Desember 2015 untuk putaran pertama.

Jika ada putaran kedua, maka konsekuensinya akan melampaui 2015. “Artinya bisa digelar tahun 2016, ini masih mnjadi bahan diskusi Kementerian Dalam Negeri, masih dikaji apakah putaran kedua di 2016 akan memudahkan atau menyulitkan dalam hal desain serentak,” kata Husni.

Jika tak semuanya selesai di 2015, ada juga diskusi yang membahas opsi bagaimana jika semua tahapan Pilkada serentak sebaiknya digelar di 2016 saja. “Saya tidak mau melampaui diskusi yang sedang berlangsung,” kata Husni ketika dimintai pendapatnya soal kemungkinan penggeseran Pilkada serentak ke 2016.

Namun, jika ada penundaan hingga ke 2016, maka harus tertuang dalam UU. Perppu No 1/2014 nantinya jika disetuji DPR maka akan menjadi UU. “Kalau disepakati terjadi perubahan jadwal tidak di tahun 2015, maka harus revisi terhadap UU Pilkada,” kata Husni.

Proses panjang
Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, tahapan Pilkada yang panjang yang ada dalam didesain Perppu, telah membawa implikasi terhadap jadwal waktu penyelenggaraan. Pertama, soal kapan dimulainya pendaftaran bakal calon yang mencapai enam bulan sebelum jadwal pendaftaran calon. Kedua, soal uji publik yang digelar tiga bulan sebelum pendaftaran calon.

Ketiga, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan yang ternyata memakan waktu lama hingga 64 hari kerja. Keempat, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang mencapai 41 hari kerja. Keempat hal tersebut yang membuat tahapan Pilkada makin panjang dan perlu dihitung cermat agar tak meleset.

Dari perhitungan KPU, tanggal untuk pemungutan suara putaran pertama yaitu di 16 Desember 2015. “Sampai dengan rekapitulasi hasil Pilkada itu di akhir 2015. Itu tanpa sengketa lho, kalau ada sengketa hasil itu pasti akan melampaui 2015,” kata Ida.

Jadwal yang disusun sudah mengakomodasi kemungkinan sengketa hingga ke Pengadilan Tingi Tata Usana Negara (PTTUN) yang sejak dari penanganan di Bawaslu hingga kasasi ke Mahkamah Agung, memakan waktu panjang hingga 64 hari kerja. “Perkiraan 16 Desember itu sudah mengakomodasi sengketa TUN, ada atau tidak ada sengketa, KPU harus menunggu sampai dengan berakhirnya sengketa TUN itu, baru kemudian dilakukan Pilkada,” kata Ida.

Pada Pilkada kali ini, gugatan tata usaha negara pemilihan difasilitasi, tak ada batasan pada tahapan mana, semua keputusan KPU bisa digugat. Pengajuan ke PT TUN hanya bisa dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Pasal 153 Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan bahwa “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”

Lamanya waktu yang dibutuhkan, hingga 64 hari, karena putusan di tingkat PTTUN bukan putusan final. “Pengadilan tingkat PTTUN ini bukan putusan final yang terakhir karena jika tidak puas masih bisa ajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” kata Ida.

“Selama itu pula, KPU harus menunggu putusan akhir dan tak bisa melanjutkan tahapan berikutnya,” kata Ida. Semua jenis putusan KPU bisa diajukan gugatan ke TUN namun yang paling krusial adalah terkait pencalonan.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaedi, mengatakan, total pengalokasian 64 hari untuk gugatan terhadap berbagai jenis keputusan KPU itu perlu dilihat lagi dan dicermati. “Harus disesuaikan dengan tahapan Pilkadanya, soalnya jangan sampai pengalokasian itu membuat tahapan pemilunya menjadi lewat waktu,” katanya.

Hal yang perlu diantisipasi KPU adalah agar kasus gugatan seperti yang diajukan PKP Indonesia dulu bisa diantisipasi. “Harus bisa dijawab, apakah ketika nanti ada keputusan Bawaslu yang membatalkan keputusan KPU itu seperti apa penanganannya. Siapa nanti yang akan menggugat ke PTTUN? Itu yang harus diselesaikan,” kata Veri.

Catatan pentingnya, bagaimana mekanisme yang ada itu tidak mengganggu tahapan Pemilu. “Karena itu perlu ada pembatasan-pembatasan waktunya sehingga tidak seperti mekanisme di TUN pada Pemilu 2009, yaitu mekanisme penyelesaiannya melebihi waktu atau tahapan pemilu,” kata Veri. (AMR)

Tak Ada Tunggakan Perkara DKPP

*Politik uang merajai 2014

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan tak akan ada tunggakan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tahun 2014. Hingga Desember 2014, sudah 171 penyelenggara pemilu diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik, terbanyak dari penyelenggara di daerah.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie memastikan tahun 2014 semua pekerjaan telah selesai. Hari-hari yang tersisa di akhir tahun 2014 akan dimanfaatkan optimal untuk menyelesaikan sidang agar tahun depan DKPP sudah bisa melaksanaan pekerjaan baru.

“Semua perkara akan diselesaikan sampai minggu depan. Tidak ada tunggakan perkara,” kata Jimly saat memberi sambutan di acara DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi, di Auditorium Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (18/12). Kondisi ini tak seperti di lembaga pengadilan lain yang setiap tahun selalu menunggak perkara.

“Penegakan etika ini berbeda dengan hukum pidana. Etika ini bisa cepat,” kata Jimly. Namun prosesnya tetap menggunakan prosedur ketat. Dua pihak yang sedang beperkara sama-sama didengar keterangannya dan ada pembuktian.

Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, memaparkan data jumlah pengaduan yang diterima DKPP sejak berdirinya DKPP yaitu 12 Juni 2012 sampai per 4 Desember 2014. DKPP telah menerima pengaduan 1.561 kasus. Terdiri dari 99 pengaduan pada 2012, 577 pengaduan pada 2013, dan 885 pengaduan pada 2014.

Pada kasus 2014, lima besar provinsi yang mendapatkan pengaduan terbanyak adalah Terbanyak adalah Papua (121 kasus), Sumatera Utara (102 kasus), Jawa Timur (58 kasus), Sumatera Selatan (44 kasus), dan Jawa Barat (40 kasus).

“Dari total 885 pengaduan di 2014, yang disidangkan hanya 328 perkara dengan 1.088 teradu,” kata Sardini. Dari sidang di DKPP, 171 teradu telah diberhentikan, 382 mendapat peringatan, dan 517 direhabilitasi. Dari jumlah teradu tersebut didominasi penyelenggara dari daerah, yang berasal dari pusat hanya 45 orang dengan vonis berupa peringatan (8 orang), dan rehabilitasi (37 orang).

Jajaran KPU adalah yang paling banyak disidangkan, mencapai 898 orang, dibandingkan dengan jajaran Bawaslu yang 172 orang. Kasus etika yang paling banyak terjadi, kata Sardini, adalah melanggar prosedur pelaksanaan tahapan Pemilu (72 kasus).

Kemudian disusul kasus keberpihakan (53 kasus), tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu/Panwaslu (36 kasus), penanganan laporan pelanggaran Pemilu yang tidak profesional (33 kasus), serta penetapan hasil pemilu/caleg terpilih dengan cara tak sesuai ketentuan (15 kasus).

Jimly berpesan, agar mereka yang telah diberhentikan, tak lagi mendapat kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa mendatang. DKPP tak sekadar memecat yang bersalah, namun juga menekankan pihaknya melindungi penyelenggara yang tak bersalah. Memang diakui, banyak yang mengadukan penyelenggara pemilu hanya karena dendam.

”Tak semua kasus yang dibawa ke DKPP murni kesalahan teradu karena ada yang ingin balas dendam. Selama ini, kalau teradu sebagai penyelenggara bisa diberi sanksi, tetapi peserta pemilunya tak tersentuh, padahal dia yang memulainya,” kata Jimly.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, yang hadir dalam acara refleksi akhir tahun DKPP tersebut, mengakui jika pada Pilkada 2015 mendatang, KPU dan jajarannya hingga di daerah, makin rawan diadukan oleh pihak-pihak yang tak puas. Apalagi, ada konflik internal partai yang makin menambah orang-orang yang tak puas terhadap keputusan KPU.

“Standar hukumnya memang kami hanya mengikuti keputusan Kementerian Hukum dan HAM saja, tapi kalau ada yang tidak puas pasti mereka melaporkan KPU ke DKPP,” kata Husni. Husni sendiri sudah empat kali “masuk pembinaan”, sebuah istilah Husni untuk mengatakan bahwa dirinya pernah empat kali disidang DKPP. “Empat kali saya kena teguran DKPP,” kata Husni.

Awalnya coba-coba
Ketua Bawaslu, Muhammad, mengatakan, banyak kasus pengaduan itu hanya diawali karena parpol memaksakan kadernya yang tak memenuhi syarat ke KPU. “Padahal sudah tak memenuhi syarat caleg tersebut. Tetap saja menggugat, alasannya usaha, berkilah itu hak dia sebagai warga negara,” kata Muhammad.

Muhammad juga mengingatkan, pemilih yang tak cerdas bisa dimanfaatkan untuk mengadukan penyelenggara. “Pemilih juga memberi kontribusi untuk mengadukan penyelengara, yang jika tak cerdas dia bisa dimanfaatkan parpol,” kata Muhammad.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi, mengatakan, pemilu legislatif 2014 adalah pemilu dengan nuansa politik uang paling brutal. Masyarakat sudah permisif terhadap praktik kotor ini. “Politik uang bukan lagi masalah sensitif bagi pemilih,” kata Burhanudin.
Burhanudin menduga, hal itu terkait sistem proporsional terbuka yang akan menyeret pada kompetisi personal caleg pada internal partai. “Mereka bertarung di internal partai. Tak ada regulasi yang memadai untuk mencegah politik uang,” katanya.

Burhanudin menilai, regulasi sengaka dibiarkan lemah. “Dalam kesamaran itulah permainan itu dilakukan. Kalau transparan susah mengakali. Penegakan hukum pemilu lemah, saya menduga polisi tak mau mengatur ini karena terkait calon atasan-atasan mereka,” katanya. (AMR)